Diingatkan Kepala Daerah Bersaing Sehat, Ketua Bawaslu: Belum Ada Politik Uang Masa Kampanye
sentralberita|Medan~Calon kepala daerah baik yang baru maupun petahana diingatkan agar bersaing secara sehat dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ini. Di Sumut Sebanyak 23 kabupaten/kota akan mengikuti Pilkada.
.
“Bersaing secara sehat dan jujur di setiap tahapan. Khususnya saat ini sudah memasuki kampanye, taati protokol kesehatan karena Pilkada saat ini berlangsung di masa pandemi. Kemudian, tentunya tidak melakukan praktik-praktik melanggar hukum seperti korupsi dan politik uang,” ujar Wagub Musa Rajekshah saat menjadi narasumber dalam siaran Live Interaktif Ruang Publik TVRI, Kamis (1/10/2020)
Pemprov Sumut, lanjut Wagub, tentunya senantiasa menjalin sinergi dengan KPK dan penyelenggara Pemilu untuk mengawal Pilkada agar terlaksana dengan baik.
“Sebanyak 10 pejabat Pemprov Sumut telah dikukuhkan menjadi Pjs Walikota/Bupati, diharapkan membantu menjaga netralitas dan kesuksesan pilkada di daeah,” katanya.
Wagub berharap agar masyarakat memanfaatkan dan menggunakan hak pilih dengan bijak. Tidak hanya penyelenggara Pemilu dan para calon kepala daerah, masyarakat juga diharapkan memperhatikan protokol kesehatan saat mengikuti proses pencoblosan.
Poltik Uang
Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan menyampaikan sejauh ini belum ada laporan yang diterima dari masyarakat terkait politik uang di masa kampanye.
Namun demikian, pemantuan terus ditingkatkan khususnya 13 kabupaten/kota petahana atau kabupaten/kota lainnya dimana calon yang maju memiliki ikatan kerabat dengan kepala daerah sebelumnya.
“Praktik politik uang yang sekarang kita antisipasi itu ialah e-money atau uang virtual. Cukup sulit melacaknnya. Namun kami ingatkan kepada seluruh masyarakat, jika terbukti ada praktik politik uang, pemberi dan penerima bisa dikenakan sanksi minimal hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp1 miliar,” tutur Syafrida.
Sebelumnya, Kepala Satgas Korwil I KPK Maruli Tua Manurung yang turut bergabung melalui video konferensi juga menekankan agar para calon yang mengikuti Pilkada Tahun 2020 bersaing dengan benar. Potensi-potensi penyelewengan bansos Covid-19 untuk Pilkada menjadi salah satu fokus perhatian dan pengawasan KPK.(SB/01/H16)
