Mampu Menjaga Keadilan Suara Rakyat, KPU RI Bangga KPU Sumut Terbaik Sepanjang Sejarah

sentralberita|Medan~Untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan kepala Daerah pada 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menginventarisir sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 dengan kegiatan Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu Serentak 2019 lalu, Kamis (22/8/2019) di kantor KPU Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan Medan.

Ketua KPU Sumut Herdensi ketika membuka kegiatan tersebut menjelaskan, langkah ini perlu dilakukan, agar pihaknya mendapat informasi dari seluruh pihak terkait, menyangkut hal apa saja yang perlu mendapat fasilitas Kampanye pada Pilkada 2020 serta mengkoreksi permasalahan teknis 2019, sehingga ada perbaikan pada pemilu serantak tahun 2020 ini.

Sumatera Utara katanya, ada 23 Kabupaten Kota yang akan melaksanakan Pilkada pada tahun 2020. KPU di Kabupaten/kota itupun akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu Serentak 2019 dengan harapan pelaksaan Pemilu di Sumut semakin kondusif dan lebih baik.

Pelaksanaan Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu Serentak 2019 yang dilaksanakan KPU Sumut menghadirkan Koordinator Devisi Bidang Permas KPU RI Wahyudi Setiawan, pihak KPI Sumut, Bawaslu Sumut (Syafrida R Rasahan) Kesbang Pol Linmas, Kepolisian, Pematau Pemilu seperti JPPR dan JADI, Fitra, unsur Parpol dan berbagai unsur lainnya. Sementara dari KPU Sumut Herdensi, Mulia Banurea dan Benget Silitonga.

“Untuk persiapan Pemilu 2020. KPU RI minta permasalahan di daerah sebagai dasar penyusunan regulasi pilkada 2020. Sehingga tidak terjadi masalah seperti tahun sebelumnya,”Ujar Koordinator Devisi Bidang Permas KPU RI Wahyudi Setiawan mengawali sambutannya.

Diapun mengharapkan kepada peserta yang hadir menyampaikan kritik yang sekeras-kerasnya tapi kebaikan yang dilaksanakan penyelenggara tahun 2019 tidak dilarang.

“Saya tidak melarang menyampaikan kritik dan tidak pula melarang menyampaikan keberhasilan, kita terbuka saja di forum ini agar kami bisa membenahi dan menentukan kebijakan tahun 2020 ini,”ujarnya seraya menyebut kampanye harus berkeadialan.

Dalam eveluasi itu berbagai kritikan dan masukan disampaikan secara terbuka dari semua unsur. Kesbang Pol Linmas misalnya mengharapkan pemsangan APK harus mengutamakan etika dan estetika. Semuanya sudah diatur namun kedewas

Dengan konsep keadilan tersebut, sesungguhnya lahirnya pengaturan dan pembatasan. Jika tidak misalnya, Caleg kaya akan membuat alat perganya sebanyak-banyaknya sementara caleg miskin tak sanggup. Karenanya yang paling banyak melakukan kritikan terhadap regulasi yang dibuat itu adalah caleg kaya.Padahal banyaknya APK yang dipasang belum tentu meraih suara banyak.

Kepada KPU Sumut Wahyudi menyampaikan KPU RI bangga dengan KPU Sumut yang telah mampu menjaga keadilan suara rakyat sesuai dengan keputusan MK atas sengketa yang terjadi. “KPU Sumut yang terbaik sepanjang sejarah di Sumatera Utara, apalagi partisispasi pemilih meningkat drastis 81 persen melampoi target nasional 75 persen,”ujarnya.

Dalam evaluasi itu seluruh peserta menyampakan gagasan. Kesbang Pol Linmas misalnya mengharapkan agar pemasangan APK harus mengutamakan etika dan estetika. Hal ini sudah diatur namun kedewasaan yang belum ada. “Kita melihat hampir tidak bermoral demi kepentingan politik pribadi dan golongan,”ujarnya.

Dari pihak kepolisian menyoroti APK yang diberikan KPU banyak yang kurang bagus kualitasnya. Demikian pula panjangnya rentang waktu kampanye mencapai tujuh bulan akan menimbulkan banyaknya permsalahan. Sinergitas dengan berbgai pihak harus tertata dengan baik.

Hal senda juga disampilkan Dame Tobing dari PDIP, baginya lamanya masa kampanye kost politik sangat tinggi dan politik identitas dan uang menghancurkan demokrasi dan hal ini terjadi. “Kita melihat juga ketidak adilan berkampanye, sehingga timbulkan ketidak warasan akibatnya tarung bebas yang terjadi,”ujarnya.

Pemantau Pemilu dari JPPR Dawin merasa APK yang diberikan KPU untuk peserta pemilu tidak terpasang dengan baik, karena tidak bermanfaat bagi celeg, karena kembalikan peserta pemilu yang membuat sendiri dan lebih baik anggarannya digunakan penguatan KPPS karena merekalah yang sunguh bekerja keras tanpa henti.

Rurita Ningrum dari Fitra Sumut menyampaikan anggaran Pemilu cukup besar 25 trilian dan untuk APK 500 milyar dan banyak lagi kritikan dan saran yang diinventaris termasuk kampanye di media sejumlah yang membatasi kebebaan pers dengan regulasi yang ada.

Jadwal penetepan kampanye di media sangat singkat hanya selama 21 hari, sementara partai politik sejak penetapannya boleh kampanye jauh dengan penetetapan kampanye di media massa. Seharusnya ketika kampanye,diboleh juga kompanye di media massa atau tidak terlalu jauh beda jadwalnya.Sementara untuk kampanye jalur mandiri sangat runyam urusannya.(SB/01)