Agar Pengangguran Dapat Diminimalisir, Prioritaskan Warga Medan Pekerja Proyek Infrastruktur
sentralberita|Medan~Fraksi Partai Keadilan Sejahterah (FKS) DPRD Medan minta Pemko Medan prioritaskan masyarakat Medan untuk pekerja setiap pelaksanaan proyek infrastruktur di kota Medan. Sehingga angka pengangguran di kota Medan dapat diminimalisir.
“Untuk tahun 2019, kita harapkan proyek pengerjaan infrastruktur dapat dikerjakan masyarakat Medan. Karena memang seharusnya Pemko Medan harus meyediakan lapangan pekerjaan bagi warga medan. Salah satunya melalu pengerjaan proyek infrastruktur yang ada, ” sebut anggota DPRD Medan selaku juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan, Muhammad Nasir (foto), dalam rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap nota pengantar kepala daerah atas Ranperda RAPBD TA 2019, kemarin.
Selain itu, Fraksi Partai Keadilah Sejahtera (FPKS) DPRD Medan menyoroti sektor pendapatan dalam dua tahun terakhir ini, dimana target pendapatan APBD Kota Medan mengalami pertumbuhan yang signifikan.
“Kami menilai bahwa pemerintah Kota Medan sepertinya kehilangan kreatifitas meningkatkan target pendapatan Kota Medan. Hal ini tidak sesuai dengan target pertumbuhan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan sebesar 6,4 persen pada tahun 2019. Seharusnya dengan angka pertumbuhan yang demikian besar, memberi efek terhadap laju perekonomian kota medan itu sendiri. Sehingga bisa berkontribusi terhadap PAD Kota Medan,” sebut Nasir.
Bahkan, Fraksi PKS juga mempertanyakan mengapa pemerintah Kota Medan hanya menetapkan pendapatan sebesar Rp 5,69 Trilyun rupiah. Pada hal kata Nasir, Pemko akan mampu lebih dari itu. Hal ini juga tercermin pada upaya pemerintah Kota Medan untuk mencapai target PAD Kota Medan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen KUA adalah hanya bersumber dari intensifikasi PBB dan BPHTB saja.
“Bagaimana mungkin sumber utama perolehan PAD Kota Medan hanya berasal pembayaran PBB dan BPHTB. Kami minta tanggapannya,” sebut Nasir.
Seperti diketahui, Postur RAPBD Kota Medan Tahun 2019 Pendapatan daerah sebesar Rp 5,69 Trilyun rupiah , belanja daerah sebesar 5,94 trilyun rupiah lebih dan pembiayaan netto sebesar 250,19 milyar rupiah lebih. dengan target pad adalah sebesar 2,56 trilyun rupiah lebih.
Sementara itu dari sektor belanja, anggaran belanja Kota Medan Tahun 2019 adalah sebesar 5,94 trilyun lebih terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 2,07 trilyun rupiah lebih atau 34,93 persen dari total anggaran belanja dan belanja langsung sebesar 3,86 trilyun rupiah lebih atau sebesar 63,07 persen dari total anggaran belanja.
“Secara prinsip angka ini tentu menggembirakan karena anggaran belanja langsung lebih besar dari anggaran belanja tidak langsung dan telah mengikuti undang – undang. Namun, angka tersebut masih dikurangi lagi oleh belanja pegawai dalam setiap belanja langsung yang juga nilainya sangat besar,” jelasnya.
Besarnya anggaran infrastruktur di Kota Medan, juga menjadi sorotan yang seharusnya memberi efek positif terhadap perekonomian dan daya beli masyarakat namun pada kenyataannya tidak berjalan.
“Seharusnya, pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Medan dapat melibatkan masyarakat Kota Medan. Angkatan kerja Kota Medan masih yang masih tinggi mengindikasikan bahwa proyek – proyek infsruktur masih dikerjakan oleh pekerja dari luar Kota Medan. Sementara masyarakat Kota Medan masih banyak yang belum bekerja,” jelasya. (SB/01)
