Terkait Kisruh HGU PT Laot Bangko, AMM-SAKA Nilai DPRK Subussalam Tidak Peka Persoalan Masyarakat
sentralberita|Babussalam ~ Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussam lebih memilih kunker daripada menyelesaikan Kisruh HGU PT Laot Bangko dengan Masyarakat.
Aliansi Mahasiswa Masyarakat Sada Kata (AMM–SAKA) menilai Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam tidak peka dalam melihat persoalan terjadi ditengah masyarakat.
AMM–SAKA menyampaikan hal tersebut terkait Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 15/HGU/KEM-ATR/BPN/II/2021 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT Laot Bangko Atas Tanah di Kota Subulussalam Provinsi Aceh, yang dikeluarkan pada 21 Februari 2021 lalu.
“Sampai pada saat sekarang ini Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam belum mengeluarkan sikap pro atau kontra terhadap diperpanjangnya HGU Laot Bangko kendati masih bersengketa dengan masyarakat setempat,”Muzir Maha, Ketua AMM SAKA, Jum’at (26/3/2021).
Menurut AMM SAKA, Walikota Bintang tidak pro rakyat, padahal DPRA sudah Meminta Izin Perpanjangan HGU PT Laot Bangko disetop, bahkan DPRK Subulussalam acuh tak acuh terhadap kisruh yang terjadi selama ini di masyarakat.
Muzir mengingatkan bahwa Ketua DPRK Sebagai pimpinan pada lembaga tersebut, memiliki wewenang untuk menampung tuntutan masyarakat dengan mengagendakan RDP dengan pihak perusahaan dan eksekutif. Hal itu guna mencari solusi keluhan masyarakat terkait HGU PT Laot Bangko.
“Bila melihat perjalanan perkebunan PT Laot Bangko sejak terbit izin HGU pada tahun 1989, banyak sekali ketimpangan dan ketidak sesuaian yang dilakukan perusahaan PT Laot Bangko selama 30 tahun berdiri, dampak pada kerugian masyarakat baik dari segi lingkungan maupun dari tanggung jawab sosial lainnya,” tambahnya.
Muzir menilai sudah semestinya ada tekanan dari legislatif dan eksekutif agar ada kesepakatan yang bisa saling menguntungkan antara masyarakat Subulussalam dan pihak perusahaan tersebut.
“Seharusnya DPRK berani mencari jalan keluar, saya tidak tahu apakah dia takut melaksanakan RDP dengan Pemkot, karena Walikotanya ayah kandungnya sendiri,” tambah Muzir.
Anehnya lagi, DPRK bukannya menampung dan mencari jalan keluar terkait kisruh HGU PT Laot Bangko lebih memilih kunker ke luar daerah.(SB/SF)
