Tidak Mendapat Rapot, Ratusan Siswa SMAN 2 “Tidak Resmi” Protes ke kantor Gubsu

Sentralberita| Medan~Ratusan Siswa SMA Negeri 2 Protes ke Kantor Gubsu. Para  siswa ini  dulunya  diterima lewat jalur tidak resmi . Mereka mengaku tidak mendapatkan raport hasil pendidikan mereka di sekolah tersebut padahal sudah mengikuti proses belajar mengajar disana.

Pengakuan ini mereka sampaikan saat mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (16/1/2018). Mereka mengaku keberatan karena tidak diberikan raport hasil pendidikan padahal sudah mengikuti pelajaran dan sudah mengikuti ujian.

“Kami meminta keadilah bahwa kami sudah datang belajar, tapi kenapa guru tidak masuk. Disitu kami udah ikut ujian, dapat kartu pelajar, tapi kenapa selesai ujian kami tidak dapat (raport). NIS sudah ada, Dapodik yang belum dapat,” kata seorang siswa bernama M Akbar.

Akbar menyebutkan, selain menuntut agar masalah mereka ini diselesaikan oleh pemerintah, mereka juga meminta agar mereka mendapatkan kepastian agar dinyatakan sebagai siswa resmi disana. Selama ini, persoalan status mereka disana membuat merka kerap mengalami perlakuan diskriminatif.

“Kalau semester 2 ini sudah nggak ada guru yang mau masuk ke kelas kami. Kami ada 5 kelas. Pas kami masuk anak-anak kelas 3, kai diejekin anak siluman, kami sedih, belum lagi diluar. Kami mau tetap disitu,” pungkasnya.

Diketahui persoalan penerimaan siswa baru lewat jalur tidak resmi di SMA Negeri 2 Medan sudah menjadi persoalan sejak masa penerimaan siswa beberapa waktu lalu.

Persoalan ini bahkan sudah dibahas hingga ke Jakarta dan hasilnya Gubernur Sumatera Utara memutuskan agar para siswa yang masuk lewat jalur tidak resmi tersebut pindah ke sekolah swasta dengan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan.

Namun para orang tua mereka tetap ngotot tidak memindahkan anak mereka meskipun berbagai resiko mengancam anaknya seperti tidak terdata dalam Data Pokok Pendidikan atau Dapodik selaku sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional.(SB/01)