KPK Diminta Periksa Mendagri

Medan, (Sentralberita)- Dalam pelaksanaan proses eveluasi anggaran Mendagri banyak berperan, karena itu KPK selayaknya memeriksa pihak Mendagri .

“Periksa Mendagri, karena ada satu hari, ada tiga bulan evaluasi anggaran selasai, “ujar Sopar Siburian saat berdialog dengan KPK dalam Soasialisasi Pencegahan Korupsi, Kamis ( 31/3/2016) di DPRD Sumut.

Menurut Sopar, dalam proses memasukkan aggaran,  KPK harus membuat kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Selama ini katanya, DPRD hanya mengusulkan anggaran sementara ketika reses DPRD,   masyarakat menginginkan adanya kepastian yang diusulkan bisa masuk dalam anggran.

Hal senada juga disampaikan Ruben Tarigan agar KPK tegas tentang kewenangan DPRD atas usulan anggran yang disampaikan legilatif dalam pembahasan anggran.

Kunjungan KPK ke DPRD Sumut dalam upaya pencegahan korupsi di Sumatera Utara. “Korupsi di Sumut telah masif semua pihak telah terlibat, namun bukan berarti tidak bisa diperbaiki manakala semua pihak sesuai dengan poksinya,”Ujar Adlinsyah  Nasution .

Kepada DPRD Sumut diharapkan agar bisa menjalankan fungsinya terutama dalam pengawasan. “Saya harapkan funsgsi pengawasan lebih ditonjolkan agar daerah kita ini lebih bagus,”ujar Ambarita Damanik. (SB/01).