Muhri Fauzi Hafiz: Dispenda Sumut tidak Transparan Sampaikan Data Pendapatan

Muhri Fauzi Hafiz
Muhri Fauzi Hafiz

Medan, (Sentralberita) Anggota Komisi C DPRDSU dari Fraksi Partai Demokrat, Muhri Fauzi Hafiz juga meminta Kadispenda Sumut dalam menjalankan tugasnya profesional dan jujur.
Kepada wartawan usai mengikuti rapat kerja Komisi C DPRDSU,  Senin ((15/2/2016)), Muhri Fauzi mengaku meragukan tindaklanjut prognosis yang dilakukan oleh pejabat Dispenda Sumut yang dinilai masih jauh dari harapan dan belum maksimal, dalam mengakomodirA semua potensi objek pajak dan retribusi daerah. Contohnya, lanjut Muhri Fauzi, pada APBD 2015 dimana target PAD telah terkoreksi di P-APBD 2015.
Hal tersebut disebabkan, jelas wakil rakyat asal pemilihan Kabupaten Langkat dan Kota Binjai ini, prognosis yang ditetapkan Dispenda Sumut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga pada data pajak kenderaan bermotor di daerah ini yang selalu terjadi perubahan-perubahan.
“Sehingga kita meragukan data penerimaan pendapatan yang diraih dan dimasukkan oleh pejabat Dispenda Sumut. Kita menduga Dispenda Sumut tidak transparan dalam menyampaikan data pendapatan yang telah diraihnya. Begitu juga dalam menetapkan prognosis anggaran terkesan asal-asalan,”sebut Muhri Fauzi.
Untuk itu, Muhri Fauzi berharap Plt Gubsu HT Erry Nuradi dan Kepala TAPD Provsu juga Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Hasban Ritonga agar serius menyikapi prognosis atau capaian yang diraih di Dispenda Sumut. “Kita khawatir Plt Gubsu dan Ketua TAPD juga tidak mengetahui secara pasti prognosis yang disampaikan oleh Dispenda Sumut ini. Sehingga tidak heran etiap realisasi yang disampaikan selalu salah dan menjadi kasus baru,”sebutnya.
Karena kalangan Anggota KOmisi C DPRD Sumatera Utara meminta jabatan Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Provsu kini dijabat Rajali segera dievaluasi. Sebab, dirinya dinilai kerap tidak mampu menjalankan tugasnya melakukan peningkatan pendapatan daerah.
“”Kalau tidak mampu meningkatkan PAD di provinsi ini, lebih baik kita usulkan saja agar dievaluasi diganti. Sebab kita yakin masih banyak pejabat lain yang dinilai mampu menjalankan tugasnya meningkatkan PAD di provinsi ini,”kata Anggota Komisi C DPRDSU dari Fraksi Hanura, Fanatona Waruwu. (SB/01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.