R-APBD Provinsi Sumut TA 2016 Jalan di Tempat

Dengan berlakunya otonomi daerah di indonesia seharusnya memberikan kesempatan serta wewenang yang penuh dan luas kepada daerah untuk dapat mengelola daerahnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mulai dari upaya dalam mengalokasikan anggaran utk pembangunan bahkan dalam upaya peningkatan PAD bagi daerah itu sendiri.
Sumatera Utara yang baru saja mengesahkan RAPBD TA. 2016 dengan nilai kurang lebih 9 T dianggap mengalami kemunduran. Stagnasi dalam merumuskan anggaran pendapatan belanja daerah di sumut sepertinya tidak akan dapat membuat perubahan.

Akselerasi pembangunan seharusnya terus ditingkatkan. Tapi jika dengan nilai yang hampir sama dengan tahun sebelumnya maka pembangunan di sumut akan jalan ditempat.
Provinsi sumut saat sekarang masih minim pembangunan termasuk dalam infrastruktur jalan. Padahal masyarakat sumut sangat mengharapkan pembangunan segera di wujudkan supaya kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua masayarakat.
Jika persoalan APBD Sumut tak seimbang dengan PAD nya maka pemerintah juga harus sudah bisa melakukan terobosan untuk menggali potensi dalam meningkatkan PAD.

\Dinas Pendapatan provinsi seharusnya melakukan kajian secara komprehensip agar sektor sektor yang harus di siapkan dalam mendongkrak PAD.

Dari jumlah Pajak kendaraan misalnya sudah sejauh mana upaya konkritnya, jika ada indikasi tidak seimbang antara jumlah kendaraan dengan hasil pajaknya, berarti harus di evaluasi, begitu juga seterusnya dengan BUMD di provinsi Sumut harus segera di evaluasi.
Pemerintah harus rela mengutamakan kepentingan masyarakat, dari pada mengutamakan kepentingan yang tidak jelas seperti belanja rutin provinsi dan lain lain.
Dalam kondisi yang jalan ditempat ini sebaiknya semua pihak antara eksekutif dan legislatif bisa menemukan jalan keluar yang idial supaya kedepannya pembangunan di sumatera utara dapat segera dirasakan oleh masyarakat banyak.

Top of Form

Bottom of Form