ISKA Sumut Serukan Hindari Isu SARA Komoditi Politik

Sentralberita| Medan~Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Sarjana Katolik Indonesia Sumatera Utara (DPD ISKA Sumut) Drs Hendrik Halomoan Sitompul mengajak seluruh masyarakat  tetap menjaga dan meningkatan suasana kondusif di Sumut. Bahkan untuk menyikapi situasi suhu politik pada Tahun 2018, diserukan agar menghindari isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dijadikan sebagai komoditi politik.

Ajakan ini disampaikan Hendrik Halomoan Sitompul kepada wartawan, Sabtu (30/12/2017) sebagai refleksi akhir tahun 2017 sekaligus menyikapi suhu politik yang dinilai dapat memanas di Tahun 2018. Namun Hendrik berharap momentum politik itu diharapkan membawa perubahan baru demi meningkatkan dan mensejahterahkan masyarakat Sumut.

“Kita minta kepada pelaku elit politik untuk tidak menunggangi isu SARA mempopulerkan jagoannya pada pemlihan Gubernur mendatang. Saya sangat berharap tokoh agama, masyarakat dan pemuda dapat berperan menjaga kerukunan umat untuk tetap harmonis. Kepada calon agar dapat bersaing sehat dan jangan sampai menghalalkan segala cara, ” harap Hendrik Sitompul yang juga anggota DPRD Medan dari Fraksi Demokrat ini.

Hendrik juga menghimbau kepada masyarakat Sumut untuk tidak mudah terhasut karena kepentingan sesaat. Masyarakat diminta tenang dan cerdas menyikapi suhu politik yang mana harapannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan umum.

“Saya yakin masyarakat Sumut sudah pintar memilih yang terbaik. Untuk itu suasana aman yang kondusif di Tahun 2017 harus dipertahankan menuju kemakmuran yang meningkat. Saya rasa tidak ada mau mundur. Untuk itu hati hati hasutan oknum yang tidak bertanggungjawab, ” ujar Hendrik yang juga Alumni PPRA 52 Lemhannas RI.

Untuk itu kata Hendrik, menyongsong tahun politik, masyarakat Sumut harus bisa menyaring informasi yang baik, karena perbedaan etnis, agama, budaya kadang dieksploitasi oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan situasi politik yang aman dan damai. “Artinya bersama-sama menuju pada cita-cita yang diamanatkan di UU 1945,” katanya.

Tahun politik ke depan, lanjutnya harus dijadikan momentum pendidikan berpolitik bagi masyarakat. Bahwa masyarakat memilih seseorang karena mengharapkan bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan kelompok maupun golongan. (SB/Lam)