Anggota DPRD Medan Ahmad Afandi Kecam Dugaan Pemukulan Kepling: Tegas Boleh, Arogan Jangan!

sentralberita | Medan ~  Apel Kesiapsiagaan Bencana yang digelar di Lapangan Merdeka Medan seharusnya menjadi simbol kesiapan aparatur pemerintah dalam melindungi dan menyelamatkan masyarakat. Namun, kegiatan yang semestinya mencerminkan kedisiplinan dan kekompakan tersebut justru diwarnai insiden dugaan kekerasan terhadap seorang Kepala Lingkungan (Kepling).

Seorang Kepling dilaporkan diduga menjadi korban pemukulan menggunakan alat komunikasi *handy talkie* (HT) di hadapan peserta apel. Peristiwa yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial itu pun memunculkan keprihatinan sekaligus sorotan terhadap pola komunikasi, kedisiplinan, dan hubungan kerja antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan para Kepling di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Menanggapi kejadian tersebut, anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, menegaskan bahwa insiden itu harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan. Menurutnya, penegakan disiplin dan aturan pemerintahan memang penting, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan etika, rasa saling menghormati, serta martabat sesama aparatur.

“Kepling itu manusia. Kepling itu bukan samsak tinju. Tegas boleh, arogan jangan. Menegakkan Perda boleh, memukul Kepling jangan,” tegas Afandi kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).

Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Afandi ini menilai, seorang aparatur pemerintah seharusnya mampu menunjukkan sikap profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Terlebih, dalam lingkungan pemerintahan, setiap persoalan kedisiplinan semestinya diselesaikan melalui mekanisme pembinaan dan teguran yang sesuai aturan, bukan dengan tindakan fisik ataupun sikap yang merendahkan orang lain.

Menurutnya, perbedaan tugas, fungsi, maupun kewenangan antara Satpol PP dan Kepling tidak seharusnya menjadi alasan munculnya perlakuan yang tidak pantas. Keduanya justru memiliki peran penting dan saling berkaitan dalam mendukung jalannya pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kepling merupakan aparatur kewilayahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Mereka menjadi penghubung antara warga dan pemerintah, sekaligus membantu menyampaikan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari ketertiban, kebersihan, keamanan, hingga persoalan sosial kemasyarakatan.

Sementara itu, Satpol PP memiliki tugas menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Karena itu, Afandi menilai hubungan kerja kedua unsur tersebut harus dibangun atas dasar koordinasi, komunikasi, dan saling menghormati.

“Jangan sampai perbedaan kewenangan justru melahirkan sikap merasa lebih tinggi atau lebih berkuasa. Dalam pemerintahan, semua aparatur memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang harus dikedepankan adalah kerja sama untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Afandi juga mendorong Pemerintah Kota Medan melakukan evaluasi terhadap pola pembinaan dan mekanisme kedisiplinan di lingkungan aparatur. Termasuk tata cara penyampaian instruksi maupun teguran saat apel atau kegiatan kedinasan lainnya.

Baginya, kedisiplinan tidak harus dibangun melalui intimidasi. Sebaliknya, disiplin yang baik akan tumbuh apabila setiap aparatur memahami tanggung jawab, mematuhi aturan, serta mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi.

Ia berharap, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menjadi teladan dalam membangun budaya kerja yang profesional, mengedepankan komunikasi yang santun, dan menghindari tindakan yang dapat mencederai hubungan antaraparat.

Selain itu, Afandi meminta agar keberadaan para Kepling mendapat perhatian lebih dari Pemko Medan. Sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat lingkungan, Kepling membutuhkan pembinaan, penguatan kapasitas, perlindungan, serta penghargaan yang layak atas tanggung jawab yang mereka emban.

“Kepling adalah orang-orang yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat. Mereka membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan. Karena itu, keberadaan dan peran mereka harus dihargai. Jangan hanya dituntut menjalankan tugas, tetapi hak, martabat, dan perlindungan mereka juga harus diperhatikan,” katanya.

Afandi menambahkan, insiden dugaan pemukulan tersebut hendaknya tidak dipandang sebagai persoalan pribadi antara Kepling dan personel Satpol PP semata. Peristiwa itu harus menjadi momentum memperbaiki pola hubungan kerja dan membangun lingkungan birokrasi yang lebih sehat.

Ia berharap pihak terkait dapat melakukan klarifikasi dan evaluasi secara objektif agar persoalan tersebut menjadi terang. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kesan pembiaran.

“Kedisiplinan tetap penting, namun penghormatan terhadap martabat setiap aparatur, termasuk Kepala Lingkungan, juga harus dijaga. Jangan sampai aparatur yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat justru mempertontonkan tindakan yang tidak mencerminkan etika pemerintahan,” ujarnya.

Afandi mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan membangun budaya kerja yang mengedepankan ketegasan tanpa arogansi, kedisiplinan tanpa intimidasi, serta koordinasi tanpa merendahkan satu sama lain.

“Mari kita bangun pemerintahan Kota Medan yang tegas, humanis, dan saling memuliakan. Sebab, tujuan utama seluruh aparatur pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.01/ree