Edi Saputra Wasbang: UMKM Harus Diperkuat Sebagai Ketahanan Bangsa

sentralberita| Medan~Anggota DPRD Kota Medan, Edi Saputra, S.T menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dengan tema, “Mewujudkan UMKM Halal Yang Legal, Produktif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Melalui Penguatan Usaha dan Kemudahan Berinvestasi” di Jalan Rawa Cangkuk III, Medan Denai, Sabtu (24/10/2026).

Dihadiri Perwakilan MUI Sumut, Putrama Al Khairi dan warga Muhammadiyah, Edi Saputra, S.T menegaskan, UMKM adalah pilar utama ketahanan ekonomi. Untuk itu harus diperkuat  sebagai ketahanan ekonomi dalam  memperkuat wawasan kebangsaan.

“Karena itu, ketahanan pengan itu  kuat dan berhasil kalau UMKMnya kuat, “ujar Edi Saputra meminta harus lebih diperahatian pelaku UMKM.

Terkait UMKM ini, Edi mengaitkan langsung dengan wawasan kebangsaan. Pasanya, bila usaha kita lemah, maka wawasan kebangsaan kita pun ikut lemah. Penyebab UMKM lemah, menurut Edi banyak hal, misalnya masih sulitnya pelaku UMKM Medan mengurus izin.

“Saya sudah membuktikan ketika mengurus izin usaha milik saya. Karena punya anggota dewan, satu hari siap. Memang masih beginilah polanya. Saya minta dinas terkait jangan persulit izin pelaku UMKM di Kota Medan,” ungkapnya.

Bagi Edi pemasaran  yang perlu dipersiapkan,  bagaimana bisa laku di pasar. Karena sekarang bahan-bahannya gampang dicari. Makanya nanti akan ada pelatihan sales marketing, agar bisa memasarkan produk yang sudah diproduksi.

“Begitu ada produk kita seperti keripik, kerupuk dan lainnya, kita gak pusing lagi memasarkannya. Harapannya, pemerintah bisa menjembatani ini. Seperti di luar negeri, pemerintah membeli semua produk UMKM dan mensubsidi produktivitasnya,” tambahnya.

Edi menegaskan bahwa tertib dan lengkap administrasi kependudukan (Adminduk) bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan implementasi langsung dari ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Sebab Adminduk merupakan identitas diri sebagai warga negara.

Jika kesadaran masyarakat sudah tinggi terhadap Adminduk, manfaatnya akan kembali ke masyarakat. Ini adalah wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Sila ke-5 Pancasila. Negara tidak bisa memberikan haknya kalau rakyat tidak menunaikan kewajibannya tertib data.

“Semoga dengan Wasbang meningkat kesadaran masyarakat dalam pengurusan Administrasi Kependudukan, karena itu bagian wujud nyata dari kesadaran berbangsa, sehingga diharapkan kelak tidak ada lagi warga kota Medan misalnya yang tidak lengkap dan sinkron Adminduknya.” ujar Edi.

Sertikat Halal Gratis

Perwakilan MUI Sumut, Putrama Al Khairi menjelaskan pentingnya sertifikasi dan label halal: manfaat, persyaratan, dan tata cara pengurusan.

“Kesulitan UMKM berada dalam pemasarannya. Bagaimana kita bisa membangun ekosistem untuk mendapatkan market yang memadai. Jangan berhenti di sertifikasi halal. Biasanya UMKM MUI sudah bersertifikat halal semuanya. Kalau belum ada, nanti akan dipandu MUI untuk mengurusnya secara berjamaah secara gratis,” jelasnya.

“Saya salut dengan Pak Edi Saputra. Tidak sedikit pelaku UMKM yang hadir ini bukan berasal dari Dapilnya. Inilah bukti Pak Edi bekerja ikhlas demi membuat UMKM kita naik kelas sesuai dengan wawasan kebangsaan,” paparnya.

Perwakilan DPMPTSP Kota Medan, Delfi

NIB Jadi Kunci, 1000 Kuota Halal Gratis Dari Gubsu
Sementara itu, Perwakilan DPMPTSP Kota Medan, Delfi memaparkan tentang penguatan legalitas.

“NIB bisa digunakan sebagai legalitas usaha, untuk mempermudah akses permodalan dan pengembangan usaha. NIB bisa diperoleh dari OSS.go.id,” ujarnya.

Ia menjelaskan klasifikasi: UKM kecil modal sampai 1 miliar, di atas 5 miliar disebut menengah. Omzet 2 miliar disebut UKM, 2 sampai 15 miliar disebut menengah.

“Pemko Medan memiliki terobosan fasilitas pendampingan perizinan UKM. Kita memiliki Mal Pelayanan Publik Medan, salah satu tenannya menyediakan layanan sertifikasi halal,” paparnya.

Delfi mengingatkan regulasi: per 18 Oktober 2026 seluruh makanan dan minuman wajib bersertifikat halal, halal itu per item produk, dengan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasi.

“Gubsu sudah menambah 1000 kuota untuk sertifikasi halal gratis untuk pelaku UMKM. Ada juga MPP road show ke kecamatan. Seperti di Kantor Kecamatan Medan Denai, 10-16 November 2026. Ada 16 tenan, dari pelayanan Adminduk sampai pengurusan sertifikasi halal,” jelasnya.

Kabid Koperasi UKM Medan, Debi Fauziah

Kabid Koperasi UKM Medan, Debi Fauziah mewakili Kadis Koperasi UKM Perindag Kota Medan menjelaskan strategi UMKM halal naik kelas: produksi, pemasaran, keuangan, pembiayaan, dan kelembagaan.

“Sebenarnya banyak kegiatan seperti bazar, pelatihan dan lainnya. Kami juga sulit menjangkau ke semua daerah,” akunya.

Untuk itu diluncurkan program SIPKURASI UMKM Medan

“Melalui ini kami mengumpulkan data-data UKM. Selama ini tidak valid, jadi tidak bisa jadi data acuan. Bila datanya valid, maka bisa jadi acuan. Saya harap nanti diisi data Sipkurasi Medan. Di situlah nanti ada pembinaan kami. Nanti akan diketahui intervensinya di mana, butuhnya akses pasar, pemasaran, produksi dan lainnya,” jelasnya.

Dalam sesi tanya jawab, tidak sedikit pelaku UMKM yang hadir, antusias berinteraksi dengan sejumlah narasumber yang hadir di acara tersebut.

Salah satunya, Budi, pelaku UMKM Kudapan Jahe Merah yang sudah dilirik Hotel Santika tapi mesin produksinya masih manual:

“Ini wewenang dinas kami. Bisa melalui program Sikurasi itu. Karena ini sudah akhir tahun, mungkin bisa direalisasikan tahun depan. Asalkan spesifikasi mesinnya dikasih tahu ke kami,” jawab Kabid Koperasi UKM Medan, Debi Fauziah

Debi menjelaskan bahwa Dinas Koperasi UKM Perindag Kota Medan memiliki program Bisnis Matching ke Retail:

“Kami akan melakukan bisnis matching untuk pelaku UMKM yang produktivitasnya bisa masuk pasar retail. Contoh produk mau masuk Indomaret, bila sesuai, nanti akan kami pertemukan,” paparnya.

Lain halnya dengan Dayat. Pelaku UMKM asal Medan Sunggal ini mengaku masih mengambil barang dari pabrik.

Sementara Pelaku UMKM lainnya, Madan mengaku kesulitan dalam mencari modal usaha.

Menanggapi kedua pertanyaan itu, Debi menjelaskan bahwa Dinas Koperasi UKM Perindag Kota Medan memiliki pelatihan digital marketing, toko digital dan live commerce yang bisa dimanfaatkan pelaku UMKM untuk meningkatkan wawasan.

“Terkait dengan modal usaha, sekarang ada KUR limit 100 juta tanpa agunan di BRI, Bank Sumut dan bank lainnya Pastinya ada penilaian sendiri, dengan catatan usahanya harus sudah berjalan terlebih dahulu,” jelasnya.

Debi berharap pelaku UMKM terus mengembangkan usahanya, bila mau naik kelas.

“Saya harap pertemuan ini tidak berhenti sampai di sini. Saya ingin sekali mendapatkan data-data pelaku UMKM yang hadir di sini agar bisa difollow up.  Semua informasi ada di Instagram dinas kami, tolong difollow,” pungkas Debi. (SB/01)