Di Balik Panggung PRSU, Kadis Kominfo Sumut Bangun Ekosistem Komunikasi  Bersama  Insan Pers

sentralberita|Medan~Gemerlap lampu panggung, padatnya pengunjung, meriahnya hiburan, dan ramainya stan pameran menjadi wajah yang paling mudah ditangkap publik ketika Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 resmi bergulir.

Namun, seperti sebuah pertunjukan besar pada umumnya, ada pekerjaan lain yang tidak terlihat mata, tetapi justru menentukan bagaimana sebuah perhelatan dikenang masyarakat.

Bangun Komunikasi

Di balik kemeriahan PRSU, terdapat langkah yang menarik dicermati dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara,

Erwin Hotmansyah Harahap. Ia tidak mengambil panggung utama. Ia juga bukan penanggung jawab penyelenggaraan PRSU. Amanah itu berada pada PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) di bawah kepemimpinan Direktur Utama Ferry Indra.

Namun, Erwin tampaknya memahami satu prinsip yang sering kali menentukan persepsi publik terhadap sebuah pemerintahan: masyarakat menilai hasil secara utuh, bukan berdasarkan pembagian kewenangan antarorganisasi.

Publik tidak selalu membedakan mana tugas organisasi perangkat daerah, mana tugas BUMD, dan mana tugas penyelenggara teknis. Yang mereka lihat adalah apakah sebuah agenda strategis pemerintah berjalan baik atau tidak. L

Bila PRSU sukses, apresiasi akan mengalir kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution. Sebaliknya, apabila penyelenggaraannya dinilai kurang memenuhi harapan, sorotan publik pun akan mengarah kepada pemerintah.

Kesadaran terhadap realitas itulah yang tampaknya melandasi strategi Erwin. Alih-alih membiarkan urusan publikasi menjadi tanggung jawab penyelenggara semata, Dinas Kominfo Sumut memilih membangun kolaborasi yang lebih luas.

Sebanyak 115 wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Pemprov Sumut dikoordinasikan untuk melakukan peliputan sejak pembukaan hingga penutupan PRSU. Bersama PT PPSU, disiapkan media center, sistem piket harian, identitas resmi peliputan, hingga ruang kerja yang memungkinkan wartawan menjalankan tugas secara lebih efektif.

Sekilas, langkah itu terlihat sebagai urusan teknis kehumasan. Padahal maknanya jauh lebih strategis. Erwin tampaknya memahami bahwa keberhasilan sebuah agenda pemerintahan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pelaksanaan yang baik. Keberhasilan juga membutuhkan komunikasi publik yang tertata sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan berimbang.

Ia tidak mengambil alih panggung Ferry Indra sebagai penanggung jawab PRSU. Sebaliknya, ia justru memperkuat panggung itu melalui ekosistem komunikasi yang melibatkan insan pers. Ferry tetap menjadi wajah penyelenggara. Wartawan tetap menjalankan fungsi jurnalistiknya secara profesional. Sementara Dinas Kominfo menjalankan peran sebagai penghubung agar informasi dari lapangan mengalir dengan baik kepada masyarakat.

Model kerja seperti ini menunjukkan pemahaman bahwa komunikasi publik bukan sekadar menyebarluaskan berita, melainkan bagian dari tata kelola pemerintahan.

Dalam pemerintahan modern, komunikasi tidak lagi dipandang sebagai aktivitas setelah sebuah program selesai dilaksanakan. Komunikasi justru menjadi bagian dari proses penyelenggaraan itu sendiri. Program yang baik membutuhkan ruang agar dapat dipahami masyarakat, sementara kritik dan masukan publik juga memerlukan saluran yang sehat agar dapat menjadi bahan evaluasi.

Karena itu, membangun hubungan yang baik dengan media bukan semata-mata soal pemberitaan. Yang lebih penting adalah membangun mekanisme agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai apa yang sedang dikerjakan pemerintah.

Pilihan Erwin untuk bekerja melalui kolaborasi juga memperlihatkan gaya kepemimpinan birokrasi yang tidak berorientasi pada sorotan pribadi. Ia tidak tampil sebagai tokoh utama di setiap kegiatan. Sebaliknya, ia memilih memastikan bahwa setiap perangkat yang terlibat dapat menjalankan perannya masing-masing secara optimal.

Pendekatan seperti ini sesungguhnya bukan hal baru. Dalam berbagai agenda strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kominfo kerap mengambil posisi sebagai penghubung antarlembaga, membangun koordinasi dengan media, serta membuka ruang komunikasi yang lebih luas agar pelaksanaan program pemerintah dapat diketahui publik.

Di tengah derasnya arus informasi dan cepatnya pembentukan opini, strategi semacam itu menjadi semakin penting. Sebab, persepsi masyarakat terhadap pemerintah tidak hanya dibentuk oleh apa yang dikerjakan, tetapi juga oleh sejauh mana pekerjaan itu dapat dipahami secara benar.

Pada akhirnya, publik mungkin tidak mengetahui siapa yang menyiapkan media center, mengatur jadwal peliputan, atau membangun koordinasi antara penyelenggara dan wartawan. Namun ketika informasi mengenai PRSU mengalir setiap hari, ketika masyarakat memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang penyelenggaraan pesta rakyat itu, sesungguhnya ada kerja yang sedang berlangsung di belakang layar.

Barangkali di situlah letak strategi senyap Erwin Hotmansyah Harahap. Ia tidak membangun panggung untuk dirinya sendiri. Ia memilih membangun panggung bagi keberhasilan program pemerintah. Sebab dalam birokrasi, mereka yang bekerja paling senyap sering kali justru menjadi penguat yang menjaga wajah pemerintahan tetap utuh di hadapan publik.(Zul/01)