109 Desa TA 2019 Dananya Dikembalikan ke Kas Negara
sentralberita |Batu Bara- Dana Desa (DD) Tahun 2019, di Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 1.089.853.800,00 dikembalikan ke Kas Negara atau sisa dana pencairan tahap III sebesar 40%.
Dari pengembalian DD sebesar 40% masing masing dari Desa Jati Mulia Kecamatan Nibung Hangus sebesar Rp. 303.439.400,00, Desa Bogak Kec. Tg Tiram sebesar Rp. 478.546.600,00 nb dan Desa Gunung Rante Kec.Talawi sebesar Rp. 307.867.800,00
Dari tiga desa yang mengembalikan Dana Desa tahun 2019, karena tidak selesai laporan pengelolaan DD tahap II, maka tahap III yang 40% tidak bisa direkomendasikan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) / tanggal 31 Desember 2019 lalu, untuk pencairan
Demikian dikatakan Kadis PMD Radiansyah kepada media, Kamis (14/1/2021) melalui handphone,
“Berdasarkan LHP BPK RI tahun 2019 menyatakan, bahwa telah merekomendasikan kepada Dinas PMD agar menyampaikan laporan sisa anggaran dana desa yang tidak dapat di cairkan kepada PPKD mulai dari tanggal 31 Desember 2019 atas keputusan Bupati Batubara No. 4 tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa di setiap desa Kabupaten Batubara yang terdiri dari 3 desa tersebut, sebutnya
Menurutnya, dalam tahap usulan dan penggunaan anggaran ada aturan dan batas waktunya, seperti tahun ini, batas waktu pengusulan anggaran DD paling lambat tanggal 11 Desember, sedangkan tiga kepala desa mengusulkannya tanggal 30 Desember 2019, maka tidak sempai lagi
Menanggapi hal tersebut, Ketua BPI KPNPA Rl Kabupaten Batubara, Darmansyah, kita menduga para Kepala Desa tidak mempedomani keputusan Permenkeu No. 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa, sebelum diubah dengan Permenkeu No. 40 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa pada tanggal 30 Desember 2020 melalui PT. Bank Sumut Cabang Lima Puluh,
Lanjut Darman, ditahun 2019 lalu banyak Kepala Desa yang tidak paham administrasi, pasalnya pada tahun 2019 sebanyak 109 Desa dijabat oleh Plt Kepala Desa. Masing masing Plt Kepala Desa dijabat oleh pegawai pungsional seperti Guru, dan Bidan.
Selebihnya Plt Kepala Desa dijabat oleh pegawai Kecamatan dan pegawai PMD. Sehingga penggunaan DD Desa waktu itu berpotensi kelebihan bayar pada beberapa kegiatan, diantaranya pembutan gerobak sampah senilai Rp 8000.000, tong sampah senilai Rp 1800.000, pemasangan WiFi dan cctv senilai Rp 18.000.000 serta anti petir senilai Rp 2500.000, papar Darman.
Seharusnya DD sumber APBN itu di peruntukkan bagi desa agar dapat digunakan seluas-luasnya dan untuk pembangunan desa, pembinaan serta pemberdayaan warga desa. Namun kuat dugaan pembelanjaan DD TA 2019 dipihak ketigakan secara lisan, sebut Darman.(SB/ru)
