Berlagak Humas, Sebut Kasus Keracunan Warga Sibanggor ‘Sudah Takdir’,Camat PSM Diingatkan Agar Lebih Bijaksana

sentralberita | Madina ~ Kasus keracunan 100 -an warga Desa Sibanggor julu, Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi ( PSM) Kabupaten Mandailing Natal, akibat bocornya sumur Gas PT. Sorik Marapi Geothermal Power terus menuai sorotan.

Seperti diketahui, dalam menyikapi peristiwa yang terus berulang, terkait bocornya pipa sumur V -1 perusahaan pengeboran gas bumi PT. SMGP tersebut, Pemkab Madina melakukan pertemuan dengan unsur Forkopimda, termasuk Camat PSM Pangeran Hidayat dan sejumlah Kepala Desa, Jum’at kemarin (22/2), di aula Pemkab Madina.

Pantauan wartawan, meski kasus keracunan warga Sibanggor tergolong urgen, namun pertemuan tersebut bukannya dihadiri Bupati maupun Wakil Bupati Madina, justru hanya dipimpin oleh seorang asisten.

Baca Juga :  Humas Polrestabes Medan Terus Berbagi Kepada Masyarakat

Selain itu, Camat PSM Pangeran Hidayat yang turut didaulat berbicara, seolah – olah membela perusahaan PT.SMGP dan menganggap enteng persoalan tersebut.

“Kita sudah berupaya melakukan evaluasi warga sejak hari Selasa atau 2 hari sebelum kejadian, ini mungkin sudah Takdir”, ucap Pangeran.

Menyikapi pernyataan Camat PSM Pangeran Hidayat tersebut mendapat sorotan dari Kepala Dewan Riset Dan Inovasi Pemkab Madina Irwansyah Nasution SP

Dikatakan Irwansyah, dalam menyelamatkan nyawa masyarakat perlu kebijaksanaan yang optimal sehingga tidak menyalahkan Takdir dan Oknum masyarakat.

“Setiap masalah ada upaya berjenjang dan tanggung jawab berjenjang sampai di level Negara. Dalam hal menyelamatkan nyawa masyarakat maka Negara wajib kuat. Yang yang di maksud Negara disini adalah tanggung jawab berjenjang”,tegasnya.

Baca Juga :  HUT Humas Polri ke-73, Polrestabes Medan Gelar Donor Darah Untuk Kemanusiaan

Irwansyah mengungkapkan, jika Camat tidak mampu meminta Perusahaan untuk melakukan evakuasi warga maka Pemerintah Kabupaten lah yang harus turun tangan.Dan jika Pemerintah Kabupaten juga tidak sanggup maka Muspida (Pemerintahan Daerah Kabupaten) yang turun.

“Akal sehat dan upaya maksimal lah yang harus dijalankan agar dapat menyelamatkan nyawa masyarakat dan tidak menyalahkan siapapun atau oknum.Namun yang terjadi saat ini aturan dan sistem nya yang tidak tegas”, pungkas Irwansyah.( FS)

-->