Dinas PPPA & KB Provsu Buka Layanan Advokasi Perempuan dan Anak di PRSU, “Laporkan Kekerasan Kepada Kami Jangan Malu”
sentralberita|Medan~Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPA & KB) Provinsi Sumatera Utara membuka layanan advokasi atas kekerasan terhadap perempuan dan anak di arena Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-49.
Kepala Dinas PPPA & KB Provsu Dra Manna Wasalwa Lubis MAP mengatakan, program advokasi pendampingan ini merupakan salah satu penekanan penting dalam memberikan hak-hak perempuan dan anak.
“Sering kita dapati di lingkungan masyarakat banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus-kasus seperti ini bisa dilaporkan kepada kami untuk mendapatkan keadilan,” kata Manna Wasalwa Lubis kepada pers saat ditemui di stand Dinas PPPA & KB arena PRSU, Jumat (23/06/2023).
Menurut Manna, Dinas PPPA & KB Provsu banyak menerima pengaduan berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumut. Dalam beberapa kasus, pengaduan itu sudah ditangani dengan baik.
Justeru persoalan yang sering terjadi saat ini, kata Puji, masih ada stigma budaya malu di kalangan perempuan yang enggan melaporkan kekerasan terhadap dirinya.
“Di sinilah persoalannya. Stigma budaya malu terhadap lingkungan sekitar masih ada sehingga memaksa korban (perempuan dan anak) enggan melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami,” katanya.
Melihat kecenderungan itu, sebut Manna, Dinas PPPA & KB Provsu terus menyosialisasikan ke masyarakat untuk mengubah stigma itu sehingga memunculkan sikap berani di kalangan perempuan dan anak untuk mendapatkan keadilan.
“Dalam menyelesaikan beberapa kasus, kita lebih mengutamakan pendekatan humanis (kekeluargaan) ketimbang harus dibawa ke ranah hukum. Mediasi ini sering kita gaungkan,” kata Puji seraya menambahkan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak swasta yang konsern terhadap perlindungan perempuan dan anak.
Program prioritas Dinas PPPA & KB Provsu lainnya, sebut Manna, menyangkut program penurunan stunting diSumatera Utara.
Di Sumut sendiri, kata dia, prevalensi stunting berhasil turun 4,7 persen menjadi 21,1 persen dari sebelumnya 25,8 persen tahun 2021.
“Upaya penurunan prevalensi stunting ini terus akan diupayakan bersama seluruh pihak termasuk kabupaten kota untuk mencapai target 14 persen tahun 2024 sesuai target nasional,” katanya.
Untuk mencapai target penurunan stunting 14 persen, kata Manna, Dinas PPPA & KB Provsu memiliki program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Sasaran dari program ini, kata dia, menyasar ke sekolah-sekolah.
“Di sekolah kita memberikan pemahaman kepada pelajar bahwa usia perkawinan dini beresiko atas kelahiran anak, termasuk resiko anak lahir stunting,” katanya.
Selain itu, Dinas PPPA & KB juga memberikan penyuluhan ke masyarakat berkaitan dengan sanitasi lingkungan. Sebab, lingkungan yang tidak sehat dapat memengaruhi timbulnya stunting.
“Kita juga bekerja sama dengan instansi lainnya memberikan edukasi kepada pasangan pra nikah. Kita optimis, target 14 persen penurunan stunting di Sumut akan tercapai. Dan kita sudah dan akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk itu,” demikian Manna. (SB/01)
