Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi PT.PSU, Saksi BPN Akhirnya Mengaku Hanya Mengukur

Majelis Hakim Sulhanuddin, saksi Marcel Huda tampak percaya diri menjelaskan ploting peta yang ditunjukkan dihadapan Majelis Hakim, Senin (23/5/2022).(f-ist)

sentralberita | Medan ~ Lanjutan sidang dua terdakwa Ir. Heriati Chaidir dan Darwin Sembiring yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari BPN berlangsung panas. Pasalnya didalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Sulhanuddin, saksi Marcel Huda tampak percaya diri menjelaskan ploting peta yang ditunjukkan dihadapan Majelis Hakim, Senin (23/5/2022).

Namun setelah beberapa kali saksi menjelaskan tentang ploting peta sambil berdiri diberi beberapa pertanyaan tajam dari OK. Iskandar, SH, MH dan OK. M. Ibnu Hidayah, SH, MH, C.L.A selaku penasehat hukum terdakwa Ir. Heriati Chaidir.

Nah, setelah ditanya oleh OK. Iskandar, SH, MH dan OK. M. Ibnu Hidayah, SH, MH, C.L.A secara bergantian akhirnya saksi tampak pucat dan kebingungan. Dan akhirnya saksi Marcel mengakui bahwa ia hanya menceritakan hasil dari ploting yang dikerjakan oleh saksi Deni Ardian Lubis.

“Apa dasar saksi mengatakan itu kawasan hutan?,” tanya PH Ir Heriati.

Mendengar pertanyaan tersebut, saksi akhirnya menjawab hasil ploting.

“Hasil plonting pak. Saya hanya menceritakan hasil dari plonting pak. Yang memploting pak Deni pak,” cetus saksi.

Tak hanya saksi Marcel, penasehat hukum Ir. Heriati juga menskak saksi Deni dengan memberikan pertanyakan tentang Ploting dan SK 44.

“Apakah sama peta tata batas itu dengan SK 44?,” tanya OK Ibnu.

Dengan santai saksi menjawab bahwa Ploting tata batas yang mengacu SK 44.

Nah setelah dipertegas oleh OK Ibnu akhirnya saksi menyebutkan perbedaan. 

“Ada pak,” cetus saksi.

Dan ketika ditanya oleh OK Ibnu apabila sudah clear masalah ini apakah bisa dikeluarkan HGU nya?, dengan jelas saksi mengatakan kalau SOP nya sudah terpenuhi masih bisa di proses.

Baca Juga :  9 TPS di Sumut Diperintahkan PSU Oleh MK

“Kalau SOP nya terpenuhi masih bisa di proses pak,” ujar saksi.

Setelah mendengar keterangan para saksi dari BPN, Majelis Hakim menunda persidangan.

Diluar sidang OK Ibnu mengatakan berdasarkan keterangan saksi dari BPN itu hanya sebatas data-data yuridis dan data-data yang diambil dilapangan yang kemudian di klop ke dalam peta-peta.

“Artinya yang di BPN hanya mendasarkan administratif pertanahan sesuai dengan data yang diserahkan PT PSU. Itu ada lahan 4.600 yang di ukur, dan dari lahan itu hanya 1600 H yang dapat diterbitkan HGU nya, sebab areal lainnya belum dikuasai PT PSU. Namun yang menjadi permasalahan adalah, adanya temuan selisih, bahwasanya ada areal lebih kurang 500 H yang terindikasi oleh pihak BPN masuk ke areal penunjukan kawasan hutan, sehingga itu belum bisa terbit HGU nya secara administratif. Namun bukan berarti areal tersebut tidak boleh dikuasai oleh PT PSU, sampai sekarang areal tersebut masih dikuasai PT PSU. Meskipun sekarang sudah disita oleh Kejaksaan. Sehingga sebagaimana tadi dijelaskan pihak BPN juga, apabila areal yang penunjukan kawasan hutan yang jadi permasalahan ini sudah clear, artinya sudah di urus apalagi melalui mekanisme cipta kerja sekarang itu kemudian dapat di urus kembali HGUnya. Bahkan areal 600 hektare yang menjadi permasalahan ini belum juga dipermohonkan oleh PT PSU untuk diterbitkan HGUnya. Artinya sampai sekarangpun ini masih menjadi milik PT PSU, namun belum terbit HGUnya,” jelas OK Ibnu.

Baca Juga :  Kadis Kominfo Sumut Tegaskan Pernyataan Gubernur Edy Rahmayadi Pertanyakan 10 WTP Labusel Konteksnya Candaan

Selain itu Ok Ibnu juga menyebutkan seperti yang diterangkan oleh saksi dari BPN sepanjang nanti areal 500 ini memenuhi syarat administratif, hak guna usaha masih bisa terbit, artinya itu masih bisa dimiliki oleh pihak PT PSU.

“Itukan ada ijin lokasi 2 kali terbit, pertama ijin lokasi tahun 2006 luasnya 6.000 hektare, kemudian ditahun 2009 sebagaimana tadi dijelaskan ijin lokasi ini sudah berakhir, diubah luasnya dari 6.000 jadi 5.500. Nah yang jadi permasalahan selisih 500 di ijin lokasi ini. Apakah ini benar ini memang termasuk areal kawasan hutan, apakah ini memang tidak boleh di kuasai oleh PT PSU?. Mungkin saksi-saksi selanjutnya bisa menjawab bagaimana, tapi yang jelas sebagaimana yang diterangkan BPN sepanjang nanti areal 500 ini memenuhi syarat administratif itu hak guna usaha masih bisa terbit artinya itu masih bisa dimiliki oleh pihak PT PSU,” ucap OK Ibnu.

Nah Ibnu juga mengungkapkan kalau saksi Marcel akhirnya mengakui bahwasanya dia hanya sebatas pengukuran. 

“Ada perbedaan antara keterangan saksi dipersidangan dengan di BAP, saksi menceritakan bahwasanya dia melakukan ploting, seolah olah dia mengerti mengenai ploting antara peta ijin lokasi dengan peta pengukuran dilapangan. Ternyata ketika di persidangan apa yang dijelaskan saksi dia tidak melakukan ploting, bahkan dipersidangan tadi dia juga tidak memahami. Sementara di BAP dia menjelaskan tentang semua ini, adanya perbedaan ini makanya tadi kita minta penegasan. Dia hanya menegaskan bahwa dia hanya sebatas pengukuran, artinya ploting itu tidak relevan dia membahas,” jelas OK Ibnu.( FS)