Kantor Bupati dan Dinsos Deliserdang Didemo

Massa menyampaikan aspirasi di depan kantor Bupati Deliserdang. (f-tc)

sentralberita | Deliserdang ~ Oknum pejabat di Dinas Sosial Kabupaten Deliserdang dituding melakukan pungutan liar (pungli) terhadap Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan). 

Oknum bernama Rismar Silaban yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial itu sempat di demo oleh mahasiswa yang mengatasnamakan Jaringan Independen Pemuda Indonesia (JIPI).

Dikutip Jumat (22/10), Aksi demo selain dilakukan di kantor Dinas Sosial juga di kantor Bupati. Ada belasan orang yang saat itu ikut dalam aksi demo.

Beragam hal yang disampaikan saat itu dimana massa menyebut Rismar Silaban diduga melakukan pengutipan sejumlah uang kepada pendamping yang apabila tidak melakukan setor maka akan dilakukan rotasi dan dipindahkan sesuka hati.

Ketua JIPI, Ari mengatakan aksi yang mereka lakukan bagian dari bentuk keprihatinan mereka sama apa yang dialami masyarakat. 

Selama ini banyak temuan yang mereka dapatkan di lapangan dan perlu untuk ditindaklanjuti oleh Kadis Sosial, Bupati dan pihak kepolisian. 

Masyarakat disebut mempunyai keluh kesah selama ini karena perbuatan oknum tersebut.

“Sama Pendamping dikutip 4 ribu sampai 40 ribu dari masyarakat dengan alasan uang transpot mereka. Selain itu ada juga intervensi dari Dinsos dan pendamping  yang dimana ada beberapa e warung yang dipaksa mengambil barang kepada supplier ilegal. Mengapa pendamping intervensi kepada e warung untuk mengambil beras dari supplier lain harusnya mereka bebas memilih,” ucap Ari. 

Ari mengatakan kondisi ini dianggap diketahui jelas oleh Rismar Silaban makanya dari PKH dirinya meminta setoran.

Apabila tidak diberi maka pendamping akan ditukar wilayah tugasnya. Disebut kalau bukti-bukti ini sudah mereka pegang dan akan diberikan kepada pihak kepolisian. 

Terkait tudingan yang ditujukan padanya, Rismar Silaban yang dikonfirmasi pun membantahnya. Ia menganggap tudingan yang dituduhkan kepadanya dianggap fitnah. 

Meski demikian ia belum mengetahui apakah kedepan akan melaporkan pihak yang memfitnahnya itu atau tidak. 

“Nggak betul itu bang (melakukan pungli). Politik ini bang. (soal laporan) aku nunggu arahan Kadis saja bang. Ikut arahan Pimpinan lah kalau saya ini. Ya memang sudah mencemarkan nama baik ini,” kata Rismar.

Rismar meyakini kalau aksi demo mau dilakukan karena ada pihak yang terganggu permainannya karena Kepala Dinasnya saat ini lurus-lurus saja. 

Disebut kalau jumlah pendamping PKH seluruhnya di Deliserdang ada sebanyak 120 orang. 

Untuk pemindahan wilayah tugas kerja disebut merupakan keputusan Kementerian Sosial hanya saja Dinas Sosial tetap bisa merekomendasikan. 

“Boleh memang mengajukan pindah asalkan disetujui Kementerian, kalau kita hanya merekomendasikan. Jadi bukan uang syaratnya,” kata Rismar. 

Banyak hal yang dituduhkan kepada Rismar dan sudah dibuat secara tertulis.

Pihak JIPI sempat menulis dan menduga Rismar terlibat dalam permainan di lapangan untuk bantuan pangan yang dimana seharusnya untuk bantuan ini adalah tanggung jawab Penanganan Fakir Miskin (PFM) ada indikasi bermain dengan supplier dan menerima fee untuk memperkaya diri sendiri.

Selain itu JIPI menuliskan Rismar terindikasi ada melakukan pemotongan bantuan uang yang diterima masyarakat dengan cara memerintahkan kepada kordinator Kabupaten PKH untuk memerintahkan para pendamping mengumpulkan sisa siang uang 5 ribu sampai 40 ribu dikalikan berapa ribu orang dan dikumpulkan dalam sebuah rekening.

Kadis Sosial Deliserdang, Rudi Akmal Tambunan yang dikonfirmasi juga tidak menampik kalau sebelumnya dirinya pernah mendapat pengaduan soal anggotanya Rismar Silaban. 

Ia mengaku langsung melakukan tindaklanjut ke lapangan. Sejauh ini katanya belum ada bukti yang menunjukkan apa yang dituding ke Rismar Silaban benar. 

“Udah kami cari bukti-buktinya di lapangan, hasilnya nggak ada. Kalau ada korbannya cocok kali lah tunjukkan sama saya karena saya cari nggak ada. Saya bukan menantang,” kata Rudi. 

Ia mengaku sudah menjumpai para pendamping PKH. Ditegaskannya ketika mau digeser wilayah tugasnya harus lebih dahulu ada tandatangannya.

Ia mengaku sejauh ini belum ada orang yang dipindahkan.

“Sampai sekarang nggak ada yang dipindahkan. Aku juga kan tanya kalau ada yang mau pindah, alasannya apa?. Mungkin dijaman sebelum aku tapi kalau sekarang nggak ada. Kalau pendamping semua tahu nomor aku kalau ada yang macam macam anggota mereka juga bisa hubungi saya tapi sekarang belum ada,” kata Rudi.(tc)