Pengambilan Sumpah Jabatan DPRD Sumut, Momentum Kembalikan Kepercayaan Publik
Sentralberita|Medan~Tinggal menghitung hari masyarakat sumatera utara akan memiliki wakil rakyat yang baru, 100 anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Sumatera Utara (DPRD-SU) akan diambil sumpahnya pada tanggal 16 september 2019.
Wajah lama yang masih menghiasi kursi dewandan tak sedikit pula wajah baru yang akan dilantik. Tentu ada harapan besar yang hinggap dalam pundak anggota dewan yang akan segera dilantik, ada harapan perbaikan, kemajuan, dan menyuarakan kepentingan rakyat di parlemen.
Kendatipun anggota dewan adalah merupakan representasi partai politik, namun secara ideal mereka dipilih oleh rakyat, sehingga dalam mengambil keputusan dan kebijakan kepentingan rakyat yang menjadi porsi utama, bukan kepentingan pribadi maupun golongan.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Umum DPD IMM Sumut , Zikri Akbar menyatakan bahwa sudah menjadi rahasia umum ditengah masyarakat, terkait image buruk yang terbangun terhadap wakil rakyat. Tidak amanah, hanya umbar janji, dan lain sebagainya.
Ungkapan negatif yang terbangun dimasyarakat ini bukan tanpa alasan, tak jarang kita saksikan diberbagai media, wakil rakyat yang tertidur ketika rapat paripurna, bolos rapat, ricuh ketika rapat, bahkan yang terbaru adalah keputusan RP APBD tahun 2019 harus diserahkan kepada Mendagri karena rapat tidak memenuhi kuorum. Tentu semua keadaan itu berimbas kepada citra buruk yang terbangun dengan sendirinya ditengah-tengah masyarakat.
Zikri menambahkan, tentu bagi wakil rakyat yang akan dilantik ini, menjawab semua itu bukanlah dengan kata-kata, melainkan dengan karya nyata.sejumlah masalah yang hadir di provinsi terkait dengan pendidikan, kesehatan, sampai kesenjangan ekonomi menjadi masalah serius dan krusial yang harus benar-benar ditanggapi serius oleh wakil rakyat.
Sehingga dengan semua kerja nyata itu akan berimbas kepada meningkatnya kepercayaan (trust) publik terhadap para wakil rakyat, dan disisi lain akan berimbas kepada perbaikan sikap dari pemilih ketika kontestasi pemilu, bahwa memilih wakil rakyat tidak lagi dipilih atas dasar transaksional, tetapi atas dasar rasionalitas yang dibangun. Kepercayaan publik akan terbangun seiring dengan kinerja yang yang ditampilkan dan dirasakan oleh seluruh rakyat.(SB/01)
