KPU Siap Adu Data dengan BPN
sentralberita|Jakarta~Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap adu data suara Pilpres 2019 dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, sejak awal pihaknya sudah tanding data dengan penyelenggara Pemilu soal Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Adu data kan sejak awal dilakukan oleh BPN termasuk terkait dengan DPT, seperti saya sampaikan pada saat yang lalu, DPT ketika ada tambahan DPT dari Kemendagri yang hampir belasan juta itu kita keberatan,” katanya di media center Prabowo-Sandi, Jl Sriwijaya I No 35, Rabu (15/5).
“Kemudian kita sampaikan ini ada pemilih-pemilih tuyul dalam tanda kutip, pemilih-pemilih yang gak jelas,” sambungnya.
Dia menjelaskan, pihaknya telah berulang kali mempresentasikan temuan-temuan data kecurangan yang dipimpin Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo. Namun, tak ada perbaikan yang signifikan dari kesalahan data tersebut oleh penyelenggara Pemilu.
“Bahkan waktu itu KPU pada saat itu menyatakan ya sudah kami akan segera perbaiki, bahkan mereka menyebutkan ini kan low material datanya, datanya low material dari Kemendagri, tapi kemudian gak ada perubahan,” ujarnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap adu data suara Pilpres 2019 dengan milik Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga. Komisioner KPU Evi Novida Ginting menyebut adu data bisa dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilu yang dilaksanakan sejak 10 Mei sampai 22 Mei 2019.
“Silakan, kita siap dengan data. Kami semua punya infrastruktur, kami sampai ke bawah. C1 ada, DA1 kemudian kami punya DD1, silakan kami bisa tunjukan dalam rekapitulasi, dan ini kan sudah dibuka sudah ada forumnya sehingga dibawa saja dalam rapat pleno,” ujar Evi di kantor KPU,Jakarta, Rabu (15/5).
Evi menyebut data milik KPU disandingkan dengan data Bawaslu dalam rapat pleno rekapitulasi suara. Apakah itu data tingkat provinsi dan daerah dengan data yang disampaikan KPU Provinsi.
“Ini kan kita bisa saling membandingkan data Bawaslu dan KPU provinsi jadi enggak harus dikhawatirkan dalam forumnya,” jelas Evi.(SB/mc)
