Organisasi Wartawan Sepakat Boikot Berita Pemprov Sumut

Sentralberita~Medan~ Persatuan Wartawan Indonesia ( (PWI ) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut, menyesalkan peristiwa tindak kekerasan yang dilakukan personel Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Bansatpol PP) terhadap wartawan yang melakukan tugas peliputan di Kantor Gubernur Sumut,  Selasa (14/3/2017) sore.

Dalam orasinya saat demo di depan pintu masuk Kantor Gubsu, M Harizal mewakili IJTI Sumut mengatakan, sejauh ini jurnalis merupakan bagian penting dari pemerintah sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mensosialisasikan berbagai program pembangunan yang dilakukan di Sumut.

“Secara organisasi, IJTI Sumut menyesalkan tindak kekerasan. Yang dialami oleh jurnalis yang bertugas di kantor Gubsu. Seharusnya tindak kekerasan ini tidak perlu terjadi terhadap jurnalis ataupun masyarakat. Karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan nafas pemerintahan yang good goverment dan good governance dan juga telah melanggar UU No. 40 tentang Kebebasan Pers,” sebut Rizal berorasi di depan pintu masuk Kantor Gubsu, Rabu (15/3/2017).

Untuk itu, lanjutnya, kami dari IJTI Sumut meminta Gubernur untuk segera melakukan evaluasi terhadap sikap dan perilaku seluruh jajaran SKPD yang ada dijajaran Pemprovsu. Selain itu, ia juga minta agar Gubernur menindak tegas pelaku kekerasan terhadap jurnalis dan mengkaji ulang penempatan ataupun perekrutan tenaga outsoutching Satpol PP dilingkungan Pemprovsu karena dinilai sebagai pemborosan anggaran.

“Dan kami juga meminta agar jurnalis diberi ruang untuk melakukan peliputan dilingkungan Pemprovsu tanpa adanya diskriminasi. Sehingga jurnalis dapat melakukan tugasnya sesuai dengan amanah UU Pers,” terang Rizal.

Lebih jauh dikatakan Rizal, IJTI Sumut mendukung rekan-rekan wartawan cetak maupun elektronik untuk melakukan pemboikotan terhadap berita Pemprovsu sebagai bentuk protes wartawan sampai adanya perubahan yang signifikan yang dilakukan Pemprovsu dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat maupun jurnalis.

Hal tersebut dikatakan Rizal menyusul tidak adanya niat baik dari Gubsu, Tengku Erry Nuradi atau Wagubsu, Hajizah Marpaung ataupun Sekdaprovsu, Hasban Ritonga untuk menemui wartawan yang berorasi di depan pintu masuk kantor Gubsu.

Sementara itu, perwakilan dari PWI Sumut, Zulfikar Tanjung yang ditemui usai unjuk rasa juga menyesalkan atas insiden yang terjadi.

“Saya mewakili PWI Sumut sangat menyayangkan atas terjadinya insiden ini. Karena pada dasarnya, semua jurnalis yang ada di Sumut, khususnya yang kesehariannya di kantor Gubernur sudah bekerja secara profesional. Jadi jangan ada yang meghalang-halangi. Apalagi penghalangan itu berujung pada tindak kekerasan. Karena jurnalis itu bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya. (SB/01)