Erry: Masyarakat Tidak Membayar Pajak Telah Melakukan Praktek Korupsi
Medan, (Sentralberita)- Plt Gubsu Erry Nuradi mengajak agar semua pihak memahami korupsi, dengan demikian bisa mencegah praktek korupsi dan bisa memberantasnya.
Dicontohkanya dari kurang lebih 15 juta jiwa jumlah penduduk Sumatera Utara hanya 150 ribu orang yang punya NPWP, sementara penerimaan negara kita 80 persen dari pajak.
“Tanpa kita sadari sebenarnya masyarakat yang tidak membayar pajak telah melakukan praktek korupsi.”ujar Erry Nuradi MSi ketika membuka Seminar Pencegahan Dini Terhadap Korupsi, Rabu (30/03/2016)di Gedung Binagraha Pemprovsu Jalan Pangeran Diponegoro Medan yang diprakarsai Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut.
Hadir pada kesempatan itu Pimpinan KPK Saut Situmorang dan Irjen Pol Basariah Panjaitan, mewakili Kapolda Sumut Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut Kombes Pol Ahmad Haydar dan mewakili Kepala Kejatisu Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejatisu Dr Asep Nana Mulyana SH M.Hum, Wakil Walikota Medan Akhyar, Kapolresta Medan Kombes Pol Mardiaz, SKPD Provsu dan Kota Medan, LSM, akademisi dan pemerhati anti korupsi dan tokoh masyarakat.
Menurut Plt Gubsu korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang dampaknya sangat luas bagi sendi kehidupan negara dan dampak buruk yang ditimbulkan terhadap negara. Oleh karenanya pada kesempatan itu Plt Gubsu mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah secara dini terhadap korupsi yang dimulai dari sendiri. Karena pencegahan terhadap korupsi bukan hanya masalah KPK, Kepolisian, Kejaksaan tetapi merupakan masalah kita semua. “Diharapkan forum ini merupakan salah satu wadah bagi kita semua dalam membangun karakter yang bersih dalam membangun bangsa ini,” ujar Plt Gubsu.
Pimpinan KPK Saut Situmorang pada kesempatan itu mengatakan bahwa dirinya bersama dengan Basariah Panjaitan sebagai putra putri Sumut berkeinginan agar Sumut menjadi leading untuk pemberantasan korupsi. Karena, lanjutnya saat ini tiga daerah yang menjadi perhatian KPK terhadap masalah korupsi yakni Banten, Riau dan Sumut. “Mari kita bersama-sama memberantas korupsi dan diharapkan Sumut bisa rangking satu berantas korupsi,” sebut Saut.
Sementara Ketua Panitia Pelaksana Gandi Parapat mengatakan kegiatan ini dilakukan karena selama ini ada anggapan bahwa Sumtera Utara itu identik dengan koruptor. Oleh karenanya pihaknya mengundang beberapa narasumber dari kepolisian dan kejaksaan dan juga menghadirkan 2 orang pimpinan KPK. (SB/01)
