Program Harus Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat
sentralberita|Medan~Kemerdekaan Republik Indonesia yang kini memasuki usia 81 tahun bukan sekadar momentum untuk mengibarkan bendera, mengikuti upacara, atau menyampaikan ucapan Dirgahayu.
Kemerdekaan sejatinya harus dimaknai sebagai keberanian untuk terus memastikan bahwa negara hadir dan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Tema HUT ke-81 Republik Indonesia, “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, menurut saya harus diterjemahkan secara nyata sampai ke tingkat daerah, termasuk di Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap
Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Demokrat, Senin (17/8/2026.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya terlihat dari banyaknya program yang diumumkan pemerintah, tetapi sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan persoalan jalan rusak, drainase yang tidak berfungsi, pelayanan publik, fasilitas kesehatan, pendidikan, lingkungan, hingga persoalan sosial dan ekonomi.
Di sinilah fungsi pengawasan DPRD menjadi sangat penting.
Sebagai anggota DPRD Kota Medan, saya melihat pembangunan di Kota Medan memang menunjukkan sejumlah perkembangan. Namun, pada saat yang sama, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Medan.
Jangan Sampai Aspirasi Berhenti di Reses
Ada satu hal yang menurut saya perlu kita evaluasi bersama.
Setiap anggota DPRD memiliki kewajiban menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, sosialisasi peraturan daerah (sosper), dan wawasan kebangsaan (wasbang).
Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan begitu banyak keluhan dan kebutuhan.
Ada warga yang mengeluhkan jalan lingkungan yang rusak. Ada yang mengeluhkan drainase. Ada persoalan lampu penerangan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, persoalan administrasi kependudukan, hingga berbagai persoalan pelayanan dasar lainnya.
Aspirasi itu bukan cerita yang kami dengar sekali kemudian selesai.
Aspirasi tersebut kami catat, kami bawa dalam forum DPRD, kami sampaikan kepada pemerintah kota dan menjadi bagian dari fungsi kami sebagai wakil rakyat.
Pertanyaannya kemudian: sejauh mana seluruh aspirasi tersebut benar-benar diimplementasikan menjadi program pembangunan?
Inilah yang Harus Jadi Perhatian Bersama
Saya melihat masih terdapat jarak antara aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui anggota DPRD dengan implementasi kebijakan pembangunan di lapangan.
Tentu kita tidak sedang mengatakan bahwa tidak ada pembangunan. Ada. Bahkan sejumlah pembangunan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
Tetapi pembangunan yang baik tidak boleh hanya dilihat dari sisi proyek dan angka-angka. Kita harus melihatnya dari perspektif masyarakat: apakah persoalan mereka benar-benar selesai?
Karena bagi masyarakat, jalan yang diperbaiki bukan sekadar angka panjang jalan yang dibangun. Drainase bukan sekadar proyek fisik. Puskesmas bukan sekadar bangunan. Pelayanan publik bukan sekadar sistem digital.
Semuanya harus bermuara pada satu tujuan: meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah dan DPRD Harus Satu Frekuensi
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap tentu memiliki visi dan program pembangunan untuk membawa Kota Medan menjadi lebih baik.
Kita harus memberikan dukungan terhadap setiap kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Namun dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan kritik dan pengawasan.
Saya berpandangan bahwa Pemerintah Kota Medan dan DPRD Medan harus berada dalam satu frekuensi dalam membaca persoalan masyarakat.
DPRD jangan hanya dilihat sebagai lembaga yang membahas anggaran atau membuat peraturan daerah. DPRD adalah lembaga yang setiap hari menerima keluhan masyarakat.
Anggota DPRD turun ke daerah pemilihan. Kami bertemu warga di lingkungan mereka. Kami mendengar langsung persoalan yang mereka hadapi.
Karena itu, hasil reses, sosper dan wasbang seharusnya menjadi salah satu bahan penting bagi Pemko Medan dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Jangan sampai masyarakat sudah menyampaikan keluhan berkali-kali, anggota DPRD sudah menyampaikannya dalam forum resmi, tetapi persoalan yang sama terus muncul dari tahun ke tahun.
Kalau itu terjadi, maka yang perlu kita pertanyakan bukan lagi apakah masyarakat sudah menyampaikan aspirasi, tetapi mengapa aspirasi tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kebijakan dan program konkret.
Makna Kemerdekaan Ada di Tengah Masyarakat
Memasuki HUT ke-81 RI, saya kira sudah saatnya kita memperluas cara pandang mengenai kemerdekaan.
Merdeka berarti masyarakat memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak.
Merdeka berarti masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik.
Merdeka berarti warga dapat tinggal di lingkungan yang aman, sehat dan layak.
Merdeka berarti masyarakat mendapatkan akses terhadap pembangunan tanpa membedakan wilayah maupun latar belakang.
Dan merdeka juga berarti suara masyarakat tidak berhenti hanya sebagai catatan dalam dokumen aspirasi.
Karena itu, momentum HUT ke-81 RI harus menjadi refleksi bagi kita semua, baik pemerintah maupun DPRD.
Bagi pemerintah, ini momentum untuk memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Bagi DPRD, ini momentum untuk memperkuat fungsi pengawasan agar setiap kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Saya percaya, Kota Medan dapat bergerak lebih cepat apabila pemerintah dan DPRD mampu membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai pijakan utama dalam pembangunan.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan seorang kepala daerah bukan hanya diukur dari berapa banyak program yang dibuat, tetapi dari berapa banyak persoalan rakyat yang berhasil diselesaikan.
Di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari kita pastikan semangat “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” tidak berhenti menjadi slogan.
Di Kota Medan, semangat itu harus hadir dalam bentuk pembangunan yang merata, pelayanan yang cepat, kebijakan yang responsif, serta keberanian pemerintah untuk mendengar dan menindaklanjuti suara masyarakat.
