Pemko Medan & BPK Tandatangani MoU

Sentralberita| Medan ~ Pemko Medan dan BPK RI  Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan penandatanganan MoU  terkait Kesepahaman Kriteria Pemeriksaan Kinerja Atas Pembinaan  Pemerintah Daerah (Pemda) Terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Kinerja Atas  Efektifitas  Tata  Kelola Pemda Dalam Perencanaan dan Pembangunan Daerah di Balai Kota Medan, Senin (19/9).

Penandatangan Mou ini dilakukan Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi dan Kepala BPK Perwakilan Sumut, Dra Vincentia Moli Ambar Wahyuni MM Ak disaksikan  Plh Sekda Kota Medan, Ikhwan Habibi Daulay, Kepala Inspektorat, Farid Wajedi, Kepala Bappeda, Zulkarnain serta sejumlah auditor.

 Menurut Vincentia, menyangkut perencanaan, pemeriksaan yang mereka lakukan untuk mensinkronkan apakah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)  sudah sesuai dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), terutama  untuk mengikuti program Presiden yakni Nawacita.

“Kalau kami tidak 9 nya, tapi difokuskan pada infrastruktur dan kesehatan. Untuk mengikuti yang 9 itu tidak mungkin karena waktu terbatas.  Jadi untuk pembinaan BUMD, apakah Pemda itu masukkan dalam Renstra (rencana Strategis) Pemda. Kemudian untuk melihat apakah peraturan-peraturan dalam BUMD sudah sesuai  dan sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi,” kata Vincentia.

 Selanjutnya tambah Vincentia lagi, mereka juga ingin mengetahui apakah dalam penetapan komisaris, direksi dan pegawai-pegawai BUMD  tersebut benar-benar yang berkompeten dan professional.

 Sementara itu Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menyambut baik dilakukannya penandatanganan MoU ini. Dia berharap MoU ini nantinya dapat mensinkronkan apa yang diinginkan BPK. Selanjutnya , Pemko Medan akan mensikapinya dan SKPD yang akan diperiksa nanti bisa memahami prosesnya.

Terkait dengan penetapan  komisaris, direksi dan pegawai-pegawai BUMD  berkompeten dan professional, Eldin mengatakan Pemko Medan telah menggandeng Universitas Sumatera Utara untuk melakukan fit and profer test. “Hal ini kita lakukan agar komisaris dan direksi yang dihasilkan nanti benar-benar berkompeten dan profesional sesuai yang diinginkan,” jelas Eldin. (SB/01/H)