Notulen Tak Jelas,Kelanjutan RDP Dengan PT Rendi Permata Raya DI Komisi II DPR Madina Tak Kunjung Diagendakan

sentralberita | Madina ~Aroma tak sedap tercium dari Gedung DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Madina terkait dugaan legalitas perusahaan PT Rendi Permata Raya dan dugaan penyerobotan lahan sebagian masyarakat Desa Singkuang I dan Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, berakhir tanpa kejelasan dan diduga sengaja dikaburkan di publik.

RDP yang diinisiasi oleh DPW Forum Masyarakat Bersatu (FORMABES) Sumatera Utara bersama sebagian masyarakat yang mengaku sebagai korban tersebut digelar pada Senin, 10 Agustus 2026, di Ruang Komisi II DPRD Madina yang membidangi perizinan, perkebunan, dan bidang lainnya.

“PERTANYAAN MAUT FORMABES TAK TERJAWAB, PERUSAHAAN MINTA RDP DITUNDA”

Dalam RDP tersebut, FORMABES sebagai pendamping masyarakat melontarkan beberapa pertanyaan yang menyangkut legalitas perusahaan serta hal-hal yang diduga merugikan hajat hidup orang banyak:

1. Mana legalitas sah PT Rendi Permata Raya? Mana HGU, IUP-B, serta izin lingkungan AMDAL/UKL-UPL yang sah sesuai dengan UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014?
2. Mana bukti ganti rugi lahan masyarakat Singkuang I dan Sikapas yang diduga diserobot?
3. Mana realisasi kewajiban plasma 20 persen sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 yang selama ini dinilai hanya menjadi janji?
4. Bagaimana dugaan pelanggaran UU Perkebunan terkait kewajiban fasilitasi kebun masyarakat?

Menurut keterangan FORMABES, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab oleh pihak PT Rendi Permata Raya yang hadir dalam RDP.

Bukannya menunjukkan dokumen, pihak perusahaan justru meminta agar RDP ditunda dengan alasan belum membawa bukti-bukti yang diperlukan.

Pihak perusahaan disebut berjanji akan kooperatif dan mengajak masyarakat yang merasa menjadi korban terkait lahannya untuk duduk bersama serta melakukan investigasi di lokasi teritorial perusahaan di Kecamatan Muara Batang Gadis. Pihak perusahaan juga disebut berjanji akan hadir kembali dalam RDP kedua.

NOTULEN HILANG 50 HARI, DIDUGA SENGAJA DISEMBUNYIKAN DARI PUBLIK

Di sisi lain, kejanggalan lain yang disoroti FORMABES adalah terkait notulen hasil sementara RDP.

FORMABES Sumut dan masyarakat yang mengaku sebagai korban secara lisan dan resmi meminta notulen hasil sementara RDP tersebut kepada Komisi II DPRD Madina yang dipimpin oleh Sdr. Arminsya Batubara dari Partai Demokrat. Permintaan tersebut ditujukan untuk menjadi bahan laporan resmi kepada publik.

Saat itu, Sekretariat Komisi II beralasan masih memindahkan hasil rapat dari rekaman video handphone menjadi tulisan resmi dan meminta waktu beberapa hari.

FORMABES kemudian menyatakan dapat memaklumi alasan tersebut. Namun, menurut FORMABES, berdasarkan Tata Tertib DPRD Madina No. 1 Tahun 2020 Pasal 62 ayat (4) dan PP No. 12 Tahun 2018 Pasal 89, notulen hasil rapat sementara disebut wajib dibuat dalam waktu 3 x 24 jam, sedangkan hasil final disebut wajib diberikan kepada pelapor paling lambat 7 hari kerja.

RDP awal dilaksanakan pada 10 Agustus 2026, sehingga menurut perhitungan FORMABES, batas waktu tersebut jatuh pada 17 Agustus 2026.

FORMABES bahkan menyatakan memaklumi karena tanggal 17 Agustus merupakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Namun, setelah lewat 10 hari dari tanggal tersebut, saat ditagih kembali, Komisi II kembali beralasan bahwa notulen belum siap.

Sampai hari ini, 30 September 2026, menurut FORMABES, sudah 50 hari notulen tersebut tidak diberikan kepada pelapor. Padahal, RDP tersebut merupakan kegiatan resmi yang menggunakan anggaran negara atau uang rakyat.

MUNCUL PERSEPSI PUBLIK: “SUDAH MAIN MATA?”

Akibat notulen yang diduga belum diberikan tersebut, kini muncul berbagai asumsi di tengah masyarakat Muara Batang Gadis.

“Jangan-jangan kasus dugaan penyerobotan lahan PT Rendi Permata Raya ini sudah dianggap selesai?”

“Jangan-jangan FORMABES sudah main mata dengan perusahaan?”

“Atau jangan-jangan Ketua Komisi II dan anggotanya yang sudah main mata?”

Dugaan dan asumsi seperti ini disebut muncul di tengah persepsi publik karena hasil rapat yang dibiayai oleh uang rakyat tersebut dinilai belum transparan.

Yang semakin memperkuat perhatian publik, menurut informasi yang beredar, terdapat data mengenai domisili dan daerah pemilihan (dapil) sejumlah anggota DPRD yang berada di Komisi II, yang disebut mayoritas berasal dari wilayah Pantai Barat.

Selain itu, belakangan ini beredar informasi mengenai adanya anggota dewan yang telah diberitakan media dan disebut-sebut diduga memiliki hubungan bisnis dengan PT Rendi Permata Raya.

Informasi tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan dinilai perlu diklarifikasi oleh pihak-pihak terkait agar tidak menimbulkan berbagai asumsi di tengah masyarakat.

KETUA FORMABES SUMUT MINTA KETUA DPRD DAN BADAN KEHORMATAN BERTINDAK

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPW FORMABES Sumut dengan tegas meminta agar pihak-pihak terkait memberikan penjelasan dan memastikan proses RDP berjalan secara profesional dan transparan, dengan sejumlah tuntutan, yakni :

1.Kami minta kepada Ketua Komisi II, Sdr. Arminsya Batubara dari Partai Demokrat, beserta seluruh anggota Komisi II bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Saudara digaji negara, RDP dibiayai negara, jadi harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

2. Memohon kepada Ketua DPRD Madina dan Badan Kehormatan (BK) DPRD untuk segera memanggil atau menegur Ketua dan anggota Komisi II. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang dan Tata Tertib DPRD. Mengaburkan atau menutup-nutupi aspirasi masyarakat pasti ada sanksi hukumnya.

3.Jika memang oknum-oknum urusan fraksi di Komisi II tidak mengerti tupoksi kerja mereka, ini menjadi evaluasi bagi fraksi-fraksi di DPRD Madina. Tolong penempatan anggotanya sesuai basic ilmunya. Andai tidak punya dasar ilmu dalam membawa aspirasi masyarakat, sadar diri mundur saja. Berikan kepada orang di bawahnya berdasarkan perolehan suara, mungkin beliau lebih mampu dan memahami arti aspirasi. (FS)

-->