MPLS: Gerbang Aman Pendidikan
sentralberita ~ Tahun ajaran baru selalu menjadi momentum yang sarat makna bagi dunia pendidikan Indonesia. Ribuan peserta didik baru memasuki gerbang sekolah dengan beragam harapan, rasa ingin tahu, sekaligus kecemasan terhadap lingkungan yang akan mereka hadapi. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menjadi pengalaman pertama yang akan membentuk kesan anak terhadap sekolah, guru, dan proses pembelajaran. Oleh karena itu, sudah semestinya kegiatan MPLS tidak lagi dipandang sebagai seremoni penyambutan semata, melainkan sebagai pintu masuk pembentukan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak.
Komitmen tersebut diwujudkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Ramah yang diperkuat dengan Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak (Gernas RANA). Kebijakan ini menunjukkan perubahan paradigma pendidikan nasional dari pendekatan yang bersifat administratif menuju pendekatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak. Sekolah tidak lagi sekadar dipahami sebagai tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang yang menjamin rasa aman secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.
MPLS Ramah sebagai Perlindungan Hukum bagi Anak
Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 lahir sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang selama ini masih membayangi pelaksanaan MPLS. Praktik perpeloncoan, intimidasi, kekerasan verbal, hingga perundungan yang kerap terjadi pada masa orientasi telah mencederai hak anak untuk memperoleh pendidikan yang bermartabat. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi ruang pertama bagi anak untuk mengenal nilai-nilai penghormatan terhadap sesama, bukan justru menjadi tempat lahirnya rasa takut.
Dalam perspektif hukum, kebijakan MPLS Ramah merupakan implementasi dari amanat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari perlakuan yang merendahkan martabatnya.
Kehadiran Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak (Gernas RANA) memperluas komitmen tersebut. Gernas RANA bukan sekadar program pemerintah, tetapi gerakan kolektif yang mendorong seluruh satuan pendidikan membangun ekosistem sekolah yang melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, maupun berbagai bentuk perilaku yang mengganggu perkembangan psikologis mereka. Dengan demikian, perlindungan anak tidak berhenti pada regulasi, tetapi diwujudkan melalui budaya sekolah yang berpihak kepada peserta didik.
Kebutuhan akan sekolah yang ramah juga dapat dijelaskan melalui teori Hierarchy of Needs dari Abraham Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum seseorang mampu berkembang secara optimal (Anwar,2017: 95). Anak yang merasa takut, terintimidasi, atau tidak diterima di lingkungan sekolah akan mengalami hambatan dalam berkonsentrasi dan belajar. Sebaliknya, ketika rasa aman hadir, anak memiliki ruang untuk membangun kepercayaan diri, menjalin hubungan sosial yang sehat, serta mengembangkan potensinya secara maksimal (Mendari,2010:78).
Sekolah Ramah sebagai Fondasi Transformasi Pembelajaran
Sekolah yang ramah anak merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kompetensi guru dalam menyampaikan materi, tetapi juga dipengaruhi oleh iklim sekolah yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan penghargaan terhadap setiap peserta didik. Lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan dan intimidasi akan mendorong anak lebih percaya diri untuk bertanya, menyampaikan pendapat, berkolaborasi, serta mengembangkan potensi dirinya secara optimal.
Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Prof. H.A.R. Tilaar yang menegaskan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses humanisasi, yakni proses memanusiakan manusia (zaini, 2019:62). Pendidikan tidak boleh hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya membentuk manusia yang utuh melalui penghormatan terhadap martabat, kebebasan berpikir, dan perkembangan kepribadian peserta didik. Dalam perspektif ini, sekolah berkewajiban menciptakan lingkungan belajar yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sehingga setiap anak merasa dihargai sebagai subjek pendidikan, bukan sekadar objek pembelajaran. Oleh karena itu, implementasi MPLS Ramah menjadi langkah strategis untuk menanamkan budaya sekolah yang menghormati hak-hak anak sejak hari pertama mereka memasuki lingkungan pendidikan formal.
Urgensi menghadirkan sekolah yang ramah juga diperkuat oleh temuan empiris Center for Violence and Bullying Studies yang menunjukkan bahwa praktik perundungan di lingkungan sekolah berdampak pada meningkatnya kecemasan, menurunnya rasa percaya diri, terganggunya kesehatan mental, hingga penurunan prestasi belajar peserta didik (Dijiwai et al., 2023). Kondisi tersebut membuktikan bahwa kekerasan, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis, tidak hanya melukai korban secara emosional, tetapi juga menghambat efektivitas proses belajar mengajar.
Berangkat dari kondisi tersebut, keberadaan MPLS Ramah tidak dapat dipandang sekadar sebagai perubahan mekanisme pelaksanaan masa orientasi peserta didik baru. Lebih dari itu, kebijakan ini merupakan fondasi awal dalam membangun budaya sekolah yang berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan hak anak, dan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Ketika pengalaman pertama peserta didik di sekolah diwarnai oleh rasa aman, penghargaan, dan kepedulian, maka proses pembelajaran selanjutnya akan berlangsung lebih efektif serta mampu mendukung perkembangan akademik maupun karakter peserta didik secara berkelanjutan.
Strategi Manajemen Pendidikan Mewujudkan MPLS Ramah
Keberhasilan implementasi MPLS Ramah tidak dapat dilepaskan dari kualitas manajemen pendidikan di setiap satuan pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan seluruh kebijakan sekolah berpihak pada perlindungan anak. Konsep tersebut dapat diterapkan melalui penyusunan program MPLS yang edukatif, pelatihan guru mengenai perlindungan anak, pembentukan mekanisme pelaporan apabila terjadi kekerasan, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan. Guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, komite sekolah, hingga pemerintah daerah harus menjadi bagian dari sistem yang saling mendukung dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman.
Dalam aspek evaluasi kebijakan, Sugiyono (2018) menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data. Evaluasi terhadap pelaksanaan MPLS Ramah perlu dilakukan melalui observasi, survei kepuasan peserta didik, wawancara dengan orang tua, serta pengukuran iklim sekolah secara berkala. Pendekatan berbasis bukti tersebut memungkinkan sekolah melakukan perbaikan secara berkelanjutan sehingga kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen administratif.
Selain penguatan manajemen internal, sosialisasi MPLS Ramah dan Gernas RANA harus dilakukan secara masif. Pemerintah, sekolah, organisasi profesi guru, media massa, perguruan tinggi, serta masyarakat perlu membangun narasi bersama bahwa kekerasan bukanlah bagian dari pendidikan karakter. Pemanfaatan media sosial, seminar bagi orang tua, pelatihan guru, kampanye digital, hingga pelibatan OSIS sebagai peer educator menjadi strategi yang dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya ruang belajar yang aman dan nyaman.
Pada akhirnya, keberhasilan Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tidak diukur semata dari terselenggaranya MPLS tanpa perpeloncoan, tetapi dari lahirnya budaya sekolah yang menghormati martabat setiap anak. MPLS Ramah dan Gernas RANA merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat secara emosional, unggul secara akademik, dan berkarakter kuat. Ketika gerbang pertama pendidikan dibuka dengan rasa aman, kasih sayang, dan kebahagiaan, maka sekolah benar-benar menjadi ruang tumbuh yang mempersiapkan generasi Indonesia menghadapi masa depan. Dengan demikian, MPLS bukan sekadar masa orientasi, melainkan gerbang aman pendidikan yang mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi hak anak dan mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, serta berkeadaban.
Oleh Tamara Rizki mahasiswa pascasarjana universitas islam indonesia
