DPRD Sumut: Berantas Begal dan Tertibkan Pedagang Sparepart Bodong

Medan,  (Sentralberita)-  Pemko Medan diminta untuk ikut serta dalam memberantas begal yang kini keberadaannya sangat meresahkan masyarakat. Salah satunya dengan menurunkan petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk menertibkan para pedagang sparepart bodong yang menggelar lapak di sejumlah titik di Kota Medan.Diyakini penertiban para pedagang sparepart bodong itu mampu meminimalisir aksi para begal.

                Demikian salah satu isi pertemuan sejumlah anggota DPRD Sumut ketika melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Balai Kota Medan, Senin (18/7). Kunker ini dilakukan dalam rangka untuk menyampaikan hasil reses yang  telah dilakukan para wakil rakyat asal  daerah pemilihan (dapil)  Kota Medan beberapa waktu lalu.

                Adapun anggota DPRD Sumut yang melakukan kunker itu diantaranya M Hanafiah Harahap, Ikrimah Hamidy, M Nezar Djoeli, Brialian Muchtar,  Baskami Ginting,  serta M Faisal. Mereka diterima langsung Wakil Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasution MSi didampingi sejumlah pimpinan SKPD dan camat.

                Permintaan Pemko Medan untuk itu serta mengatasi aksi begal disampaikan Ikrimah Hamidy. Menurut politisiasal PKS itu, keberadaan begal saat ini sangat meresahkan masyarakat. Itu sebabnya salah satu permintaan masyarakat ketika dirinya melakukan reses, supaya  begal segera ditertibkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman.

                “Bentuk dukungan Pemko Medan bisa dilakukan dengan menertibkan seluruh pedagan sparepart bodong yang ada di sejumlah titik di Kota Medan melalui petugas Satpol PP dan Dishub Kota Medan. Kuat dugaan sparepart bodong itu merupakan hasil para begal yang telah ‘dicincang’. Saya yakin kalau pedagang sparepart  bodong tersebut ditertibkan dapat meminimalisir aksi para begal,” kata Ikrimah.

                Selain menyoroti masalah begal, Ikrimah juga mengapresiasi penertiban papan reklame yang dilakukan Pemko Medan melalui Tim Terpadu Penertiban, Penindakan dan Pembongkaran Papan Reklame. Sebab, kebedaraan papan reklame yang ada saat ini sangat memprihatinkan sehingga membuat wajah Kota Medan carut marut.

                “Kita apresiasi penertiban papan reklame tersebut. Kita harapkan penertiban teruis dilakukan sehingga papan reklame di Kota Medan benar-benar tertata dengan baik dan tidak mengganggu estetika kota,” ungkapnya.

                Sementara itu anggota DPRD Sumut lainnya, Nezar Djoeli berharap kepada Pemko Medan pada saat membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD)  hendaknya menampung aspirasi anggota DPRD Sumut asal Dapil Kota Medan. Sebab, banyak masukan-masukan yang mereka terima dari masyarakat saat melakukan reses, terutama menyangkut ketimpangan pembangunan di Medan bagian Utara.

                Selain itu Nezar juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait sejumlah puskesmas yang menolak merekomendasikan pasien berobat ke rumah sakit meskipun sang pasien sudah berulangkali berobat ke puskesmas namun tak kunjung sembuh. Kemudian banyaknya dokter yang mangkir di puskesmas sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan kurang memuaskan masyarakat.

                Sedangkan Brilian Muchtar menyampaikan masih adanya sejumlah kelurahan tertinggal seperti Kelurahan Indra kasih, kecamatan Medan Tembung,  Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area dan Kelurahan  Bangun Mulia, Kecamatan Medan Tembung berdasarkan hasil reses yang telah dilakukan. Diharapkannya, hasil reses tersebut segera ditindaklanjuti Pemko Medan agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan lagi.

                Wakil Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasution  menyampaikan terima kasih atas masukan yang disampaikan anggota DPRD Sumut berdasarkan hasil reses yang telah mereka lakukan. Semua masukan itu akan ditindaklanjuti, terutama keluhan menyangkut infrastruktur jalan, drainase, sampah serta aksi begal.

                “Masalah infrastruktur, kita telah memfokuskan anggaran tahun 2017 untuk memprioritaskan penanganan jalan, drainase, sampah, kesehatan dan pendidikan sehingga masyarakat bisa merasakan hasilnya,” jelas Akhyar.

                Terkait menyikapi maraknya peredaran narkoba seperti yang disampaikan sejumlah anggota DPRD Sumut, Akhyar mengungkapkan Pemko Medan saat ini telah mengajukan pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Medan dan kini tengah menyiapkan infrastruktur. “Mungkin tahun depan sudah terbentuk,” jelasnya. (SB/01/H)