Reses DPRD Sergai Dapil II Serap Aspirasi Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Pesisir
sentralberita | Serdang Bedagai ~ Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Teluk Mengkudu dan Tanjung Beringin menggelar Reses Kelompok Masa Persidangan II Tahun 2026 di Aula Kantor Camat Tanjung Beringin, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRD Sergai Dapil II, yakni Khaidir, SE, Dr. H. Hari Ananda, S.Pd., M.S.P., Jhon Rawansen Purba, H. Robert Butarbutar, SH, Siti Aisah, dan Hj. Hamidah. Turut hadir unsur Forkopimcam, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala desa se-Kecamatan Tanjung Beringin, perangkat desa, serta masyarakat dari berbagai wilayah.
Dalam sambutannya, Dr. Hari Ananda menegaskan bahwa reses merupakan sarana bagi anggota DPRD untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Kami hadir sebagai perwakilan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan pada forum ini akan menjadi bahan perjuangan kami dalam pembahasan program pembangunan maupun pengawasan penggunaan anggaran,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendapat tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui pengembalian Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang sebelumnya terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Dana tersebut, menurutnya, diprioritaskan untuk penanganan infrastruktur di wilayah yang terdampak bencana.
Selain itu, Hari Ananda mengajak masyarakat untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, dan Universal Health Coverage (UHC).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp120 miliar guna mendukung program UHC sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah dan merata.
Pada sesi dialog, sejumlah warga dan kepala desa menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai mendesak untuk segera ditangani pemerintah.
Nazaruddin, warga Desa Nagur, mengeluhkan kondisi jembatan provinsi di wilayahnya yang dinilai membahayakan pengguna jalan dan kerap menjadi lokasi kecelakaan, terutama bagi pelajar.
Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Tebing Tinggi, Ilham, mengusulkan perbaikan jalan utama penghubung Dusun I dan Dusun II yang mengalami kerusakan berat akibat banjir.
“Kondisi jalan saat ini sangat memprihatinkan dan menghambat aktivitas masyarakat. Kami berharap pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 300 meter tersebut dapat segera direalisasikan,” katanya.
Aspirasi lain datang dari Kepala Desa Bagan Kuala, Safril, yang meminta peninjauan kembali status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang masih menetapkan wilayahnya sebagai kawasan industri.
Menurutnya, status tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual wilayah yang berkembang sebagai kawasan perikanan budidaya dan pariwisata.
Safril juga mengusulkan perbaikan jalan kabupaten menuju Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini sedang dibangun. Akses jalan tersebut dinilai penting untuk menunjang operasional berbagai fasilitas pendukung sektor perikanan, seperti pabrik es, SPBU nelayan, dan gudang penyimpanan hasil tangkapan.
Keluhan serupa disampaikan Zulfan, perangkat Desa Nagur. Ia mengatakan pemerintah desa sering menjadi sasaran kritik masyarakat terkait pembangunan yang belum terealisasi, meskipun usulan pembangunan telah berulang kali disampaikan melalui berbagai forum.
Selain itu, ia menyoroti kondisi jalan provinsi dari Sei Rampah menuju Tanjung Beringin yang mengalami kerusakan cukup parah sehingga banyak warga memilih menggunakan jalur alternatif.
“Kami berharap pemerintah provinsi dapat segera melakukan perbaikan karena kondisi jalan tersebut sangat memengaruhi mobilitas masyarakat,” ujarnya.
DPRD Komitmen Kawal Aspirasi
Menanggapi berbagai usulan tersebut, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sergai menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan UPT PUPR Provinsi Sumatera Utara di Tebing Tinggi.
Berdasarkan hasil koordinasi, pembangunan ruas jalan Simpang Bedagai menuju Tanjung Beringin direncanakan segera dilaksanakan dengan nilai anggaran sekitar Rp18 miliar. Sementara usulan pembangunan Jembatan Nagur diharapkan dapat masuk dalam program pembangunan tahun anggaran mendatang.
Seluruh anggota DPRD Sergai Dapil II yang hadir menyatakan komitmennya untuk mengawal berbagai aspirasi masyarakat agar masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah.
Mereka menegaskan akan memperjuangkan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan jalan, jembatan, tanggul penahan tanah (TPT), sektor pertanian, layanan kesehatan, hingga pengembangan kawasan pesisir dan perikanan melalui pembahasan anggaran serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.
“Kami akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar tidak berhenti pada forum reses semata, melainkan dapat diwujudkan dalam program pembangunan yang nyata,” tegas para anggota dewan.
Secara terpisah, Dr. Hari Ananda menjelaskan bahwa sebagian besar aspirasi yang berkembang dalam reses kali ini berkaitan dengan pemulihan infrastruktur pascabanjir.
Menurutnya, tambahan dana transfer dari pemerintah pusat membuka peluang percepatan pembangunan di sejumlah wilayah terdampak, seperti Pembatang Cermai, Lubuk Saban, Nagur, dan Pekan Tanjung Beringin, sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan pembangunan, ia juga menyoroti pentingnya pemberantasan narkoba melalui sinergi seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa, aparat keamanan, serta Badan Narkotika Nasional (BNN).
Terkait usulan pembangunan Jembatan Nagur, Hari Ananda menyebut masih terdapat sejumlah persoalan teknis yang perlu diselesaikan, termasuk penataan kawasan sekitar yang masuk dalam zona hijau.
“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kecamatan untuk mencari solusi terbaik. Harapannya, pembangunan Jembatan Nagur yang telah lama diusulkan masyarakat dapat segera direalisasikan ketika anggaran tersedia,” pungkasnya. (SB/ARD)
