Menakar Implikasi Konflik Timur Tengah: Pakar UPER Soroti Pergeseran Geopolitik Global dan Mitigasi Bagi Indonesia

Dr. Ian Montratama menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Intelijen TNI Angkatan Udara (Rakor Intelau) di Markas Besar TNI Angkatan Udara (Mabesau).

 

sentralberita|Jakarta~Serangan Amerika Serikat dan Israel di sejumlah wilayah Iran sejak 28 Februari 2026 mulai menekan stabilitas ekonomi serta pasokan energi global. Eskalasi konflik tersebut mendorong lonjakan harga minyak dunia, khususnya minyak Brent yang menjadi acuan harga minyak internasional. Dari sebelumnya sekitar USD 62 per barel pada awal tahun, harga minyak Brent kini meningkat hingga mencapai USD 85–91 per barel.

Iran memiliki posisi strategis dalam sistem energi global. Salah satu titik paling krusial adalah Selat Hormuz, yakni jalur logistik energi yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia. Ancaman penutupan selat tersebut berpotensi memicu lonjakan harga minyak secara ekstrem serta krisis pasokan energi internasional yang dapat mendorong inflasi global dan meningkatkan tekanan fiskal bagi negara-negara pengimpor energi.

Pakar ketahanan nasional dan geopolitik energi sekaligus dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina (UPER), Dr. Ian Montratama, S.E., M.E.B., M.Si. (Han), menjelaskan bahwa konflik Timur Tengah tersebut merupakan ancaman tidak langsung yang bersifat multidimensional.

“Meski Indonesia tidak terlibat secara geografis maupun militer, blokade de facto oleh Iran berpotensi mengganggu pasokan energi hingga kawasan Asia Tenggara. Dalam kondisi krisis akibat kepanikan pasar global, harga minyak bahkan dapat melonjak hingga USD 150–200 per barel. Situasi ini tidak hanya mengancam ketahanan energi nasional, tetapi juga menekan kedaulatan ekonomi,” ungkap Dr. Ian.

Baca Juga :  Tadarus Hingga Muhasabah, Brimob Dampingi Pembinaan Spiritual Siswa SMA Kemala Bhayangkari 1 Medan

Kenaikan harga energi global juga berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian domestik. Peningkatan harga minyak umumnya diikuti oleh kenaikan biaya transportasi, logistik, serta harga pangan yang pada akhirnya dapat memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

Selain berdampak pada sektor ekonomi dan energi, konflik tersebut juga memicu dinamika geopolitik global yang lebih luas. Situasi ini membuka ruang bagi kekuatan besar lain, seperti Tiongkok dan Rusia yang mendukung Iran, untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Timur Tengah.

“Akibatnya, terjadi pergeseran tatanan global dari sistem unipolar menuju multipolar. Dalam kondisi ini, stabilitas global tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan besar, melainkan dipengaruhi oleh dinamika aliansi strategis antarnegara. Hal ini menjadikan kawasan Timur Tengah semakin strategis sebagai pusat rivalitas kekuatan global,” jelas Dr. Ian.

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global, Dr. Ian menilai Indonesia perlu memperkuat strategi mitigasi untuk menghadapi dinamika tersebut.

Dalam jangka pendek, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan stabilisasi ekonomi, termasuk memperkuat jaring pengaman fiskal untuk meredam dampak inflasi energi. Dari sisi diplomasi, Presiden diharapkan mengambil inisiatif seruan deeskalasi melalui Board of Peace (BoP), ASEAN, serta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, pemerintah juga perlu segera mematangkan rencana kontingensi evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari negara-negara di kawasan Teluk.

Baca Juga :  IKAL SMP Neg 11/87 Medan Sembelih Hewan Qurban, 3 Lembu 1 Kambing

Sementara dalam jangka panjang, pemerintah perlu merancang ketahanan nasional yang berbasis pada kemandirian teknologi pertahanan dan industri, termasuk pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) yang tidak bergantung pada pihak asing. Pemerintah juga perlu memperkuat strategi ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber impor energi serta percepatan transisi menuju energi alternatif.

“Situasi global saat ini menjadi pengingat bahwa kedaulatan ekonomi, energi, dan geopolitik merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Indonesia perlu memperkuat kemandirian energi sekaligus menjaga prinsip diplomasi bebas aktif di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Sebagai institusi pendidikan, Universitas Pertamina dapat berperan sebagai pionir riset dalam pengembangan kemandirian energi serta pembangunan kekuatan jaringan siber berbasis Artificial Intelligence (AI). Rekomendasi berbasis riset menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pihak asing,” tutup Dr. Ian.

Universitas Pertamina melalui Program Studi Hubungan Internasional terus mendorong kajian strategis terkait geopolitik global, diplomasi, dan ketahanan energi melalui pendidikan serta riset. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui https://pmb.universitaspertamina.ac.id/

-->