Membongkar MBG di Sumut, Capayung Plus Gelar FGD dan Konsolidasi Strategis

sentralberita|Medan~Gabungan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara (PMII, GMNI, IMM, KAMMI, GMKI) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dan Konsolidasi Strategis di Medan pada 6 Maret 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk membedah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai telah melenceng jauh dari cita-cita luhur pendiriannya.

MBG Sebagai Pilar Indonesia Emas 2045 ?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dicanangkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan visi besar memutus rantai stunting dan menyiapkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Secara nasional, program ini memiliki landasan operasional yang masif :

– Target Sasaran: Menjangkau 19,47 juta penerima manfaat, mencakup siswa PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh pelosok negeri.
– Alokasi Anggaran : Negara mengucurkan dana fantastis sebesar Rp71 triliun pada APBN 2025 untuk menjamin keberlangsungan program ini.
– Mandat Konstitusional: Secara filosofis, MBG adalah manifestasi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak rakyat atas hidup sejahtera dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mewajibkan pemerintah menjamin pemenuhan gizi masyarakat.
* Skala Sumatera Utara: Di Sumut, anggaran sebesar Rp1,26 triliun dialokasikan untuk melayani sekitar 700.000 siswa, dengan target pembangunan 1.762 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kegagalan Sistemik di Sumatera Utara !

Hasil FGD pada 6 Maret 2026 mengungkap bahwa realitas di lapangan berbanding terbalik dengan narasi pemerintah. Cipayung Plus menemukan adanya degradasi nilai program yang awalnya bertujuan sosial menjadi sekadar komoditas ekonomi elit:

1. Kegagalan Keamanan Pangan : Terjadinya kasus keracunan massal yang berulang secara nasional menunjukkan lemahnya standarisasi dapur dan pengawasan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
2. indikasi Proyek Elit : Program MBG di Sumut diduga kuat terjebak dalam praktik nepotisme, di mana penunjukkan vendor tidak transparan dan hanya melibatkan lingkar kekuasaan tertentu.
3. Ketidakjelasan Data : Adanya upaya menutup-nutupi data pejabat atau pihak yang terafiliasi sebagai pemilik vendor MBG di Sumatera Utara.

Sikap & Tuntutan Cipayung Plus Sumut

Berdasarkan kajian tersebut, Cipayung Plus Sumut Menyerukan sikap

* Menolak Praktek Nepotisme ! Menghentikan praktik “MBG Proyek Elit” yang koruptif.
* Mendesak pengunduran diri Kepala BGN atas kegagalan pemenuhan gizi dan insiden keracunan massal.
* Audit Total ! Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aliran anggaran MBG di Sumatera Utara.
* Pemeriksaan Dapur ! Melakukan audit fisik dan higienitas di seluruh dapur MBG di Sumut tanpa kecuali.
* Evaluasi KPPG Medan ! Mendesak Kepala KPPG Medan mundur karena gagal mengawal program di wilayah Sumut.
* Transparansi Publik ! Membuka data para pejabat yang terafiliasi dengan bisnis MBG di Sumatera Utara.

“Jika program ini terus dikelola dengan cara-cara koruptif dan nepotisme, maka ‘Masa Depan Bangsa Gelap’ bukan sekadar slogan, melainkan kenyataan pahit yang harus kita telan. Kami menuntut evaluasi total sekarang juga!”