APMPEMUS Sumut Pertanyakan Standar Bangunan dan Pengelolaan Limbah SPPG Sei Rampah
sentralberita |Sergai~ Keberadaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sei Rampah yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Dusun VI Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), menuai sorotan.
Fasilitas yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan.
Sorotan itu disampaikan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Memajukan Sumatera Utara (APMPEMUS) Sumut. Organisasi tersebut menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi, terutama terkait luas bangunan dan sistem pengelolaan limbah dapur.
Ketua APMPEMUS Sumut, Iqbal, SH, dalam keterangannya kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Kamis (12/2/2026), menyebut pihaknya menemukan indikasi ketidaksesuaian dengan standar operasional yang seharusnya diterapkan pada fasilitas SPPG.
“Salah satu dasar penilaian kami adalah luas bangunan. Berdasarkan aturan, luas SPPG seharusnya sekitar 400 meter persegi. Sementara yang kami lihat di Sei Rampah diperkirakan hanya sekitar 150 meter persegi,” ujar Iqbal.
Selain persoalan luas bangunan, APMPEMUS juga menyoroti dugaan belum optimalnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Menurut Iqbal, pihaknya menduga limbah dapur dialirkan langsung ke drainase di depan bangunan.
“Diduga belum memiliki sistem IPAL yang layak sehingga saluran pembuangan limbah mengalir langsung ke drainase di depan SPPG. Ini tentu bisa merugikan masyarakat sekitar. Bahkan bagian depan bangunan juga terlihat kurang bersih,” tambahnya.
Iqbal menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang menyasar pelajar sebagai penerima manfaat utama. Karena itu, aspek kebersihan, sanitasi, dan higienitas menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan.
“Penerima manfaat program ini didominasi pelajar. Penyajian makanan harus benar-benar memperhatikan standar kebersihan. Jika kondisi IPAL dan kebersihannya diragukan, maka wajar jika SPPG tersebut dinilai terkesan tidak layak,” tegasnya.
APMPEMUS juga mengkhawatirkan adanya kemungkinan informasi di lapangan yang tidak tersampaikan secara utuh kepada perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah. Mereka menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan operasional berjalan sesuai ketentuan.
“Faktanya, meski sudah berbulan-bulan beroperasi, kondisi SPPG Sei Rampah masih tampak belum memadai. Apalagi lokasinya persis di Jalinsum, yang merupakan jalur strategis dan mudah terlihat publik,” kata Iqbal.
Ia pun meminta pengelola segera melakukan pembenahan. Jika tidak, APMPEMUS mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh, termasuk terkait izin operasional fasilitas tersebut.
Sorotan terhadap SPPG Sei Rampah juga datang dari warga sekitar. Seorang warga yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi dapur mengaku terdampak oleh aliran limbah tersebut.
“Air limbahnya mengalir ke parit depan. Kadang meluap ke arah belakang dan menimbulkan bau tidak sedap,” ujar warga tersebut, Kamis (12/2/2026).
Ia mengaku telah menyampaikan keluhan itu kepada pihak pengelola. Menurutnya, kondisi tersebut cukup mengganggu kenyamanan, terutama saat debit air meningkat dan saluran parit meluap.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala SPPG Sei Rampah, Rico Hartono Hutagaol, saat dikonfirmasi wartawan melalui WhatsApp pada Rabu (11/2/2026) sore, membantah bahwa pihaknya tidak memiliki IPAL.
“Terkait IPAL, kami sudah memiliki. Ke depan juga akan ada penambahan saluran pembuangan limbah yang akan segera dilakukan,” jelas Rico.
Ia juga menanggapi soal tumpukan sampah yang terlihat di sekitar lokasi. Menurutnya, pengangkutan sampah dilakukan setiap sore hari.
Sementara terpal tenda berwarna biru yang tampak di bagian depan bangunan disebutnya berfungsi untuk menutup tabung gas agar tidak terpapar sinar matahari langsung.
Polemik ini menambah daftar evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah. Publik berharap, seluruh fasilitas pendukung program tersebut benar-benar memenuhi standar kebersihan dan kelayakan demi menjamin kesehatan para pelajar sebagai penerima manfaat utama. (SB/ARD)
