Gunakan Plat Palsu, Kendaraan Milik Disporapar Labura Diisi BBM Subsidi
sentralberita | Labuhanbatu Utara~ Plat kendaraan dinas milik Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang terkesan sengaja dipalsukan, tampaknya dilakukan demi mendapat jatah pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solar.
Hal itu diketahui, saat wartawan mendapati kendaraan dinas berplat palsu BK 8756 LU dimaksud sedang mengisi BBM subsidi jenis Bio Solar di SPBU Aekkanopan.
Padahal sesuai Peraturan Presiden (Perpres No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, hanya memperbolehkan pengisian bahan bakar minyak tertentu jenis solar diantaranya kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.
Artinya, kendaraan dinas Pemerintah yang seyogyanya menggunakan tanda nomor kendaraan berwarna merah dengan tulisan putih alias plat merah dilarang memakai BBM jenis solar subsidi.
Diduga, praktik mengganti warna dan nomor plat kendaraan dinas itu dilakukan demi mengelabui pegawai SPBU Aekkanopan untuk memperoleh BBM subsidi jenis solar yang harga jualnya jauh lebih rendah dari BBM non subsidi seperti dexlite.
Kepala Disporapar Labura, Ismail Efendi Rambe, SE yang didampingi Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Irpan Pane saat ditemui wartawan di ruangannya, tidak membantah kalau pengisian BBM subsidi untuk kendaraan dinas memang dilarang.
Bahkan, dia juga tidak bisa menjawab pertanyaan wartawan kenapa bisa kendaraan dinas milik Disporapar menggunakan plat palsu.
“Sebenarnya BBM untuk mobil dinas itu harus dexlite, tidak bisa gunakan bio solar. Mungkin karena statusnya diperbantukan ke Kwarcab Pramuka Labura, maka mereka mengisi BBM subsidi. Kalau masalah plat palsu, bagaimana ya, saya pun tidak tahu,” terang Ismail yang diamini Irpan selaku Kabid Pora.
Disinggung terkait anggaran BBM kendaraan tersebut, Ismail dan Irpan menjelaskan pos anggarannya berada pada Disporapar Labura. Begitupun, mereka terkesan ragu menjelaskan lebih detail mengenai pembuktian pembelian BBM untuk kendaraan dinas dimaksud. (SB/FRD)
