Bebani Jemaah Haji dan Umrah, Ust  Ade Darmawan Tolak Kenaikan Harga Tiket Pesawat Hingga 30%

sentralberita|Medan~ Rencana kenaikan harga tiket pesawat yang dikabarkan mencapai hingga 30% menuai penolakan dari berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha di sektor haji dan umrah.

UST Ade Darmawan, selaku Dewan Pembina APPEBA (Asosiasi Pengusaha Pengkhitmat Baitullah), secara tegas menyatakan keberatannya atas kebijakan tersebut.

Dalam keterangannya, UST Ade Darmawan menilai bahwa kenaikan harga tiket pesawat dalam jumlah signifikan akan berdampak langsung pada meningkatnya biaya perjalanan ibadah haji dan umrah. Hal ini, menurutnya, berpotensi memberatkan calon jamaah, khususnya dari kalangan menengah.

“Sebagai pengusaha di bidang haji dan umrah, kami sangat merasakan dampaknya. Kenaikan hingga 30% bukan angka kecil, dan ini tentu akan berimbas pada paket biaya yang harus ditanggung jamaah,” ujarnya.

Baca Juga :  Kloter Pamungkas Berangkat 30 Mei 2025, Gabung dengan Kloter 12 BTJ, Ketua PPIH: Proses Pemberangkatan ke Tanah Suci Berjalan Tertib dan Lancar

Ia menegaskan bahwa ibadah haji dan umrah merupakan perjalanan spiritual yang sangat dinantikan umat Muslim, sehingga aspek keterjangkauan biaya harus menjadi perhatian utama.

Jika biaya transportasi udara melonjak, maka akses masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci bisa semakin terbatas.

Selain itu, UST Ade Darmawan juga mengingatkan bahwa industri haji dan umrah saat ini masih dalam tahap pemulihan pascapandemi.

Banyak penyelenggara perjalanan yang baru mulai bangkit, sehingga kebijakan kenaikan harga tiket dinilai dapat memperlambat proses pemulihan tersebut.

“Kami berharap pemerintah dan maskapai dapat mempertimbangkan kembali rencana ini. Perlu ada kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan industri serta kemudahan umat dalam beribadah,” tambahnya.

Baca Juga :  4.304 Jemaah Calhaj Sumut Telah Diberangkatkan ke Tanah Suci

APPEBA, lanjutnya, juga mendorong adanya dialog antara pemerintah, maskapai penerbangan, dan pelaku usaha travel haji dan umrah untuk mencari solusi terbaik yang tidak merugikan semua pihak.

Dengan adanya polemik ini, para pelaku industri berharap agar kebijakan yang diambil tetap mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat luas, khususnya calon jamaah yang telah lama merencanakan perjalanan ibadahnya ke Tanah Suci.

-->