Paripurna DPRD Medan Mendengar Pidato Presiden RI, Banyak Pesan Penting Menjadi Arah bagi Kota Medan

sentralberita| Medan~DPRD Medan, Rabu (16/8/2023) melaksanakan Rapat Paripurna di Aula Gedung DPRD Kota Medan dengan agenda Mendengar Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan RI serta Penyampaian Pengantar /Keterangan Pemerintahatas RUU APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangannya. di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

Rapat Paripurna DPRD Medan terlebih dahulu dibuka Ketua DPRD Medan, Hasyim S.E didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan H. T.Bahrumsyah. Kemudian dilanjutkan dengan mengikuti jalannya sidang tahunan melalui layar televisi yang diawali dengan sambutan Ketua MPR RI, H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A.

Wali Kota Medan Bobby Nasution hadir mengikuti rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim, SE.Selain Wali Kota Medan Bobby Nasution, hadir juga Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Kahiyang Ayu, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, unsur Forkopimda Kota Medan, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan, para Camat beserta Lurah dan juga tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

Sambutan Ketua DPRD Medan

Setelah mendengarkan pidato Presiden RI, Ketua DPRD Hasyim dalam penutupannya, menyampaikan bahwa pidato Presiden medapat pesan penting berfikir secara kritis, membangun semangat gotong royong dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Pidato kenegaraan Presiden, katanya dan mengingatkan sejarah perjuangan yang membawa kita pada kemerdekaan yang kesemuanya menjadi arah bagi kota Medan.

Semangat para pahlawan dan pejuang menjadi ispirasi setiap langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Kita juga diminta untuk mewaspadai perkembangan geo politik dan perubahan iklim yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan. Ini adalah langkah bijaksana mengingat dunia saat ini terus menghadapi tantangan tantangan global yang dapt berdampak langsung terhadap stablitas pembangunan di daerah.

Dalam era modern ini, kolaborasi dan kerjasama erat dan keterbukaan dalam berbagai gagasan serta keberanian dalam menerima perbedaan adalah hal-hal yang akan membawa secara bersama-sama mengahadapi setiap rintangan.

“Thema Terus Melaju untun Indonesia Maju adalah panggilan kita semua untuk terus bekerja keras, berinovasi dan dan berkolaborasi demi berkemajuan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi kota Medan yang tentunya ikut mendorong kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan bukan tujuan akhir melainkan suatu proses berkelanjutan memerlukan keterlibatan semua lapisan masyarakat,”ujar Hasyim.

Selanjutnya, ketika menutup Pengantar /Keterangan Pemerintahatah RUU APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangan menyampaikan, ada beberapa penguatan yang dapat kita cermati, yakni menjadi arah bagi kita untuk pembangunan kota Medan dan dalam kehidupan berbangsa dan negara.

Juga pentingnya meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) meningkatkan kompetensi, khususnya skill para pekerja, sehingga bekerja, yang berkualitas menjaminan, penghasilan, keselamatan yang baik, peningkatan kualitas yang baik adalah investasi yang akan sangat penting bagi kemajuan kota Medan termasuk melalui reformasi pendidikan dan kesehatan dan pengamanan sosial yang tepat dan kutat.

DPRD Kota Medan berkomitmen mendukung kebijakan-kebikan pemerintah dalam meningkatan kualitan pendidikan dan kesehatan di Kota Medan. DPRD Medan memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa pengelolaan APBN di Kota Medan dan APBD dilakukan dengan prinsif transparansi dan akuntablitas yang tinggi.

DPRD akan terus berupaya untuk menjalankan trifungsi dewan dengan sebaik-baiknya senantiasa menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah Kota Medan dan seluruh stake holder agar kebijakan yang diambil dapat memberikan mafaat yang nyta kepada masyarakat.

“Terimakasih dan apresiasi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaran paripurna ini. Semoga semangat kemerdekaan terus membara dalam hati kita dan semoga kita menjadi bagian dari perubahan positif h untuk Indonesia yang lebih baik khususnya Kota Medan,”ujar Hasyim mengakhiri.

Pidato Kenegaraan Presiden

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pidato kenegaraannya dalam Sidang Tahunan MPR 2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Terdapat sejumlah topik yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya. Di antaranya, Jokowi menyinggung foto dirinya yang dipasangkan dengan calon presiden (capres) di baliho. Selain itu, Jokowi juga menyinggung dirinya yang acap kali diejek sebagai seorang yang bodoh.

“Saya bodoh, plonga-plongo” Jokowi menyadari dirinya kerap disebut dengan kata-kata yang tidak pantas. Awalnya, Jokowi menyinggung efek media sosial membuat apa pun bisa disampaikan kepada Presiden.

“Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan sampai ejekan, bahkan makian dan fitnah bisa disampaikan dengan mudah dengan medsos,” ujar Jokowi.

Jokowi menyinggung bahwa dirinya kerap diejek. Namun, Jokowi mengaku tidak masalah diejek seperti itu. “Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, planga-plongo, tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol, ya ndak apa-apa. Sebagai pribadi, saya menerima saja,” katanya disambut tepuk tangan.

“Pak Lurah” Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menegaskan bahwa dirinya merupakan seorang presiden, bukan ‘Pak Lurah’ sebagaimana sindirian yang mengarah dirinya. “Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Iya, saya jawab saja, saya bukan lurah, saya adalah presiden Republik Indonesia,” kata Jokowi.

Awalnya, Jokowi mengungkapkan keheranannya mengenai pernyataan sejumlah partai politik yang mengaku menunggu arahan ‘Pak Lurah’ soal calon presiden dan wakil presiden yang hendak diusung. “Sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol, setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah,” kata Jokowi.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa sebagai ‘Pak Lurah’ maupun presiden Republik Indonesia, ia tidak ikut campur dalam menetapkan calon presiden dan wakil presiden. Sebab, ia bukanlah seorang ketua umum partai politik maupun ketua koalisi partai politik.

“Sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai poliitk. Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah,” kata Jokowi.

Tak senyaman yang dibayangkan Jokowi juga menyampaikan mengenai tanggung jawab menjadi seorang Presiden. Menurutnya, menjadi seorang Presiden tidak mudah seperti yang dibayangkan. “Posisi Presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan,” kata Jokowi.

Singgung fotonya dipasangkan dengan capres Jokowi juga menyampaikan mengenai posisinya yang kerap dimanfaatkan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia mengatakan, fotonya banyak dipakai di baliho-baliho dan dipasangkan dengan bakal capres tertentu. “Walaupun saya paham, ini sudah jadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa. Dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana,” katanya.

Ia mengaku banyak melihat baliho itu terpampang ketika berkunjung ke berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan, di tingkat desa pun, Jokowi menemukan fotonya dipakai untuk bahan sosialisasi bacapres tertentu. “Saya harus ngomong apa adanya, saya ke provinsi A eh ada, ke kota B, ke kabupaten C ada juga, sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat ada juga,” tutur dia disambut gelak tawa peserta sidang.

Meski begitu, Jokowi mengaku tak keberatan. Ia malah mempersilahkan fotonya untuk dipakai. “Tapi bukan foto saya sendirian, ada di sebelahnya bareng capres. Ya saya kira, menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja,” ucap dia.

Hilirisasi Jokowi juga menyampaikan mengenai hilirisasi komoditas nikel yang kini berkembang pesat. Menurutnya, perkembangan ini terjadi setelah pemerintah menyetop ekspor nikel ore sejak 2020. Penyetopan ekspor ini disebut berdampak terhadap penumbuhan investasi hilirisasi dengan adanya 43 pabrik pengolahan nikel. Jokowi menyebut kehadiran 43 pabrik pengolahan nikel ini akan membuka peluang lapangan kerja sangat besar.

“Ini baru satu komoditas,” kata Jokowi. Jokowi juga mengingatkan dampak positif apabila Indonesia secara konsisten melakukan hilirisasi komoditas lainnya seperti tembaga, bauksit, crude palm oil (CPO), hingga rumput laut. Jika hilirsasi terhadap komiditas tersebut dijalankan secara konsisten, kata Jokowi, dalam 10 tahun mendatang diperkirakan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia bisa mencapai Rp 153 juta atau 10.900 dollar Amerika Serikat.

Selain itu, dalam 15 tahun ke depan, pendapatan per kapita penduduk Indonesia dapat menembus Rp 217 juta atau 15.800 dollar Amerika Serikat.
Sedangkan dalam 22 tahun ke depan, pendapatan per kapita penduduk Indonesia ditargetkan akan mencapai Rp 331 juta atau 25.000 dollar Amerika Serikat. “Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin, kita berada di angka Rp 71 juta. Artinya dalam 10 tahun lompatanya bisa dua kali lipat lebih,” ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan, pemerintah telah merancang fondasi untuk menggapai target tersebut. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga konektivitas yang diklaim akan menaikkan daya saing masyarakat. “Berdasar International Institute for Management Development (IMD), daya saing kita di 2022 naik dari rangking 44 menjadi 34. Kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia,” imbuhnya.

“Apapun bisa sampai ke Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, ejekan, bahkan makian dan fitnahan. Bisa dengan mudah disampaikan,” kata Jokowi

“Tapi yang membuat saya sedih budaya santun budi pekerti luhur bangsa ini, kok kelihatannya mulai hilang? Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia.. Memang tidak semua seperti itu,” ungkapnya.

Jokowi pun meyerukan masyarakat untuk menjaga mentalitas sekitarnya, sehingga Indonesia bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Ini yang bolak balik saya sampaikan di setiap kesempatan. Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar. Untuk meraih Indonesia Emas 2045 meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia dan tidak hanya peluangnya saja. Tapi strategi untuk meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah,” tambah Jokowi di Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyoroti pelung besar dari bonus demografi terhadap perekomonian di Indonesia.

“Bonus demografi yang akan mencapai puncak di Tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045, 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita,” jelas Jokowi di Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI.

Selanjutnya Peluang besar yang kedua adalah kepercayaan internasional yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui retorika semata.

“Melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap,” ujar Presiden.

Jokowi melanjutkan, hal itu tercermin dari momentum Presidensi Indonesia di G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN dan konsistensi dalam menjunjung HAM kemanusiaan dan kesetaraan, serta kesuksesan menghadapi krisis dunia dalam 3 tahun terakhir, yang menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia.

Di tambah lagi, Indonesia dengan Pancasila-nya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan- perbedaan yang ada.

“Lembaga think tank Australia Lowy Institute menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia dengan diplomatic influence Yang terus meningkat tajam dan Indonesia termasuk 1 dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power,” ungkap Jokowi.

Pidato Jokowi soal RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar RUU tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya pada rapat Paripurna DPR pembukaan masa persidangan I DPR tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2023).

Dalam tiga tahun terakhir, dunia dihadapkan pada guncangan hebat pandemi Covid-19 yang menelan korban 6,9 juta manusia. Krisis pandemi menggerus perekonomian global sekitar US$2 triliun. Ini memaksa seluruh negara menggunakan instrumen kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan secara luar biasa. Tidak semua negara berhasil mengatasi krisis ini.

Data IMF per Juni 2023 menunjukkan ada 36 negara yang berada dalam tekanan ekonomi akibat beban utang yang meningkat. Jokowi Siapkan Anggaran Infrastruktur 2024 Rp422,7 T, Termasuk IKN Alhamdulillah, Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang baik. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dengan cepat dan baik.

Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara dengan pemulihan ekonomi yang cepat, konsisten, dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5,0%. Tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,45% pada Februari 2023. Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36% pada Maret 2023, dari puncaknya di masa pandemi 10,19% pada September 2021.

Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% pada Maret 2023. Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (Upper-Middle Income Countries) di tahun 2022. Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Semester I/2023, ekonomi nasional tumbuh 5,1%. Inflasi Indonesia juga semakin terkendali dan mencapai 3,1% sampai dengan Juli 2023. Kebijakan fiskal Indonesia termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3% PDB, satu tahun lebih cepat dari rencana awal. Di sebagian besar negara, defisit fiskal masih sangat lebar, seperti di India yang mencapai 9,6% PDB per tahun 2022, Jepang 7,8%, China 7,5%, Amerika Serikat 5,5%, dan Malaysia 5,3%. Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN, bahkan sudah menurun dari 40,7% PDB di tahun 2021 menjadi 37,8% di Juli 2023.

Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia saat ini di tingkat 66,3% PDB, China 77,1%, dan India 83,1%. Hadirin yang saya hormati, Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Kita menyaksikan perubahan lanskap global yang sangat cepat, khususnya karena pergeseran geopolitik.
Pergeseran geopolitik ini telah menciptakan pola kerja sama internasional yang terkotak-kotak. Muncul fenomena untuk menarik rantai suplai manufaktur ke negeri sendiri atau memindahkan ke negara yang dianggap kawan. Fragmentasi global tersebut telah menghambat aliran perdagangan dan investasi dunia, serta melemahkan perekonomian dunia.

Fragmentasi global menciptakan disrupsi rantai pasok yang meningkatkan risiko krisis pangan, energi, serta keuangan dunia. Selain itu, tensi geoekonomi yang memanas juga mendorong tren embargo serta hambatan perdagangan atas beberapa komoditas vital, seperti semikonduktor, mineral, dan bahkan pembatasan arus modal.

Konstelasi global harus disikapi dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif, bukan yang biasa-biasa saja.
Kebijakan ekonomi dan fiskal harus mampu mentransformasi ekonomi untuk menghadapi tantangan hari ini dan ke depan. Ketahanan pangan dan energi serta transformasi manufaktur menjadi sangat penting.

Di sisi lain, industri pertahanan harus dibangun secara kompetitif untuk menjawab kebutuhan pertahanan keamanan Indonesia. Dunia juga dihadapkan pada potensi krisis akibat perubahan iklim. Dampak fenomena ini memiliki ancaman serius pada kehidupan dan ekonomi dunia, termasuk Indonesia.

Transformasi struktur ekonomi dalam mengembangkan sektor yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi krusial. Transisi ke penggunaan energi hijau perlu dilaksanakan secara progresif, namun tetap adil dan terjangkau. Potensi nilai ekonomi hayati Indonesia harus kita manfaatkan sebagai faktor penting dalam mengembangkan dan meningkatkan investasi ekonomi hijau di dalam negeri.

Selain itu, cepat atau lambat, perkembangan digitalisasi dan artificial intelligent juga akan semakin penting dan mendominasi kehidupan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Adopsi teknologi dalam perekonomian dapat memberikan manfaat yang signifikan apabila dihadapi dengan strategi yang tepat.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur fisik dan non-fisik terkait teknologi informasi terus ditingkatkan. Kesempatan Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-incometrap) tidak terbuka selamanya. Struktur penduduk muda akibat bonus demografi, kita manfaatkan secara maksimal.

Transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan pembukaan lapangan kerja yang layak secara masif. Partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya pada sektor berteknologi tinggi dan ramah lingkungan, terus didorong. Perbaikan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama transformasi ekonomi.

Reformasi pendidikan, sistem kesehatan, serta penguatan sistem jaring pengaman sosial yang berkelanjutan terus diperkuat. Pembangunan kualitas SDM yang sehat, produktif, dan inovatif juga menjamin inklusivitas serta keadilan terus dilakukan untuk memastikan agar tidak ada penduduk Indonesia yang tertinggal. Maka, upaya menghapus kemiskinan ekstrem, stunting, dan pembangunan daerah terpencil harus berhasil.

Oleh karena itu, seluruh tantangan global dan nasional harus kita jawab dengan tepat dan efektif. Peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional. Kebijakan fiskal ke depan dirancang dengan tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional.

Agenda transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, baik hasil tambang maupun pangan, akan terus dilanjutkan. Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental.

Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2%. Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga. Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus kita wujudkan demi meningkatkan optimisme perekonomian jangka pendek. Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural.

Selanjutnya, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8%. Peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal. Koordinasi yang kuat antara anggota forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah akan terus dijaga. Rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp15.000 per Dolar AS. Sementara, rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun diprediksi pada level 6,7%. Koordinasi anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan akan selalu antisipatif dan responsif dalam menghadapi potensi gejolak eksternal.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada US$80 per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari. Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, Arsitektur APBN tahun 2024, harus mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal, mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari goncangan, dan menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang.

APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang, maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Upaya transformasi ekonomi, akan ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah.

Pertama, strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Kedua, strategi jangka menengah difokuskan pada 5 agenda sebagai berikut. Satu, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Dua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tiga, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. Empat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam.

Lima, mendorong pengembangan ekonomi hijau. Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20% APBN, tecermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, Transfer ke Daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun.

Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Revolusi mental tidak boleh berhenti agar sumber daya manusia kita produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, berakhlak mulia, dengan tetap menjaga jati diri budaya bangsa.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada: peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan; peningkatan kualitas PAUD; peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; serta penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi. Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 186,4 triliun atau 5,6% dari APBN.

Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir,mengefektifkan program JKN, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% pada2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.

Untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024.

Untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun, yang diarahkan untuk: penguatan penyediaan pelayanan dasar; peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier; penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan; pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi; serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN. Akselerasi pembangunan infrastruktur ditempuh dengan bauran skema pendanaan, melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/ Lembaga serta meningkatkan peran swasta.

Untuk itu, Pemerintah terus mendorong pengembangan Skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha yang lebih masif dan berkelanjutan. Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun yang diprioritaskan untuk: peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani; percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; pengembangan kawasan food estate; serta penguatan cadangan pangan nasional.

Untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, di antaranya dilakukan dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam. Dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Hal ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi. Dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri KBLBB juga dilakukan di banyak negara seperti di Amerika Serikat, Eropa, China, dan beberapa negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan baik dari sisi supply maupun demand untuk menstimulus investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas. Untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat, agar dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas.

Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas.

RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri sebesar 8% dan kenaikan untuk Pensiunan sebesar 12%, yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Industri pertahanan keamanan juga terus didorong agar maju dan mandiri dengan dukungan APBN, antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan Alutsista secara bertahap dengan didukung industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kekuatan pokok minimum. Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, Pemerintah juga terus mendorong agar sinergi Pusat dan Daerah semakin baik.

Untuk itu, kebijakan transfer ke daerah diarahkan semakin berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Satu, harmonisasi belanja pusat dan daerah, terutama dalam upaya mendukung program prioritas nasional, termasuk transformasi ekonomi.

Dua, mempertajam pengelolaan dan penggunaan transfer ke daerah, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang inklusif.

Tiga, meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, serta mendorong pembiayaan daerah sebagai sumber pendanaan di APBD. Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, Untuk menjalankan agenda pembangunan tersebut, pendapatan negara pada tahun 2024 didorong lebih optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan.

Optimalisasi penerimaan perpajakan ditempuh dengan: Pertama, menjaga efektivitas reformasi perpajakan untuk perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan dan penggalian potensi; kedua, implementasi sistem inti perpajakan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan; ketiga, implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan; keempat, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi.

Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.

Dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, Pemerintah menjaga pembiayaan tetap prudent, inovatif, dan berkelanjutan melalui: Pengembangan skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi, dan Badan Penugasan Khusus; peningkatan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis Pusat dan Daerah, serta sinergi pembiayaan dan belanja; pembiayaan investasi untuk peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Ultra Mikro; Pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian; serta peningkatan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien.

Untuk mendukung transformasi ekonomi, dan agenda pembangunan serta melindungi masyarakat dari goncangan, Postur APBN 2024 harus tetap sehat. Reformasi fiskal harus terus dilakukan secara komprehensif, baik optimalisasi pendapatan, melanjutkan penguatan belanja berkualitas, serta pembiayaan inovatif dan dikelola secara hati-hati.

Dengan mencermati tantangan dan agenda pembangunan serta upaya reformasi fiskal yang komprehensif, maka postur RAPBN 2024 sebagai berikut. Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp473,0 triliun, serta Hibah sebesar Rp0,4 triliun.

Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun. Keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun didorong bergerak menuju positif.

Defisit anggaran sebesar 2,29% PDB atau sebesar Rp522,8 triliun. Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, maka tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,0% hingga 5,7%, angka kemiskinan dalam rentang 6,5% hingga 7,5%, rasio gini dalam kisaran 0,374 hingga 0,377, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,99 hingga 74,02.

Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 108 dan 107 sampai dengan 110.17.(SB/Husni).