Ruko Dijadikan Jaminan Pemeliharaan Proyek Peningkatan Jalan Tanjung Pasir Dipertanyakan

Sentralberita|Aekkanopan – Pasca terungkapnya anggaran proyek peningkatan jalan Gunting Saga-Teluk Binjai berlokasi di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang telah dicairkan dengan presentase seratus persen meski pekerjaan belum selesai, belakangan ketahuan kalau sebuah bangunan ruko dijadikan jaminan pemeliharaan proyek tersebut.

Hal itu diketahui dari keterangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Gunawan yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Labura saat dikonfirmasi wartawan, Senin (09/01) di salah satu cafe seputaran Desa Damuli Pekan.
Saat itu Gunawan mengakui telah mengambil kebijakan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera membayarkan anggaran proyek senilai lebih kurang Rp 2.5 Miliar dengan presentase seratus persen walau mengetahui pekerjaan tersebut belum selesai.

Dengan alasan cukup mencengangkan yang mengkhawatirkan akan terjadi kerancuan kepada seluruh proyek di Labura kalau anggaran proyek peningkatan jalan itu tidak dicairkan, Gunawan pun tanpa ragu meminta BPKAD Labura melakukan pembayaran seratus persen tanpa menyisakan lima persen dari pagu anggaran untuk dijadikan jaminan pemeliharaan oleh rekanan.

Walau telah dicairkan seratus persen, terang Gunawan, bukan berarti rekanan tidak memiliki jaminan pemeliharaan. Sebuah ruko milik rekanan, CV. Neosoftart sudah dijadikan jaminan untuk pemeliharaan bangunan proyek itu.

“Ruko yang jadi jaminan pemeliharaan rekanan bang dan yang menilai harga asset itu adalah Bank Sumut. Bahkan, jaminannya juga dipegang oleh Bank Sumut. Yang pastinya, harga rukonya lebih besar dari nilai jaminan pemeliharaan,” aku Gunawan blak-blakan.

Sayangnya, Gunawan sendiri terlihat ragu menjelaskan bagaimana prosedur ruko dimaksud bisa menjadi jaminan pemeliharaan pada pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, apakah berbentuk Hak Tanggungan seperti kreditur mengagunkan barang kepada debitur atau ada dokumen lain sebagai acuan suatu barang bisa menjadi jaminan pemeliharaan? Gunawan belum bisa menjawabnya.

Ketua LSM Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara (LPPN) Labura, Bangkit Hasibuan yang cukup dikenal vokal disana pun angkat bicara. Ia mulai mempertanyakan kualitas PPK proyek peningkatan jalan itu.
Dia menilai keputusan PPK, Gunawan yang menjadikan ruko sebagai jaminan pemeliharaan bangunan proyek sangat tidak tepat. Alasan dia, akan sangat sulit menjual suatu aset yang bukan hak milik sendiri untuk menggantikan nilai jaminan pada pengadaan barang/jasa pemerintah apabila rekanan ingkar memelihara bangunan proyek.

“Seandainya bisa, pemerintah Kabupaten pun akan mengeluarkan biaya kembali dalam melakukan proses lelangnya pada pengadilan, jika pihak rekanan ingkar melakukan pemeliharaan pada bangunan proyek itu,” terangnya sembari geleng-geleng kepala merasa heran.

Menurut dia, praktik biasanya yang dilakukan Pemerintah dengan memotong langsung anggaran sebesar lima persen dari pagu anggaran merupakan langkah terbaik ketimbang menjadikan sebuah ruko sebagai jaminan pemeliharaan suatu proyek pembangunan.

Padahal, lanjut dia, dalam Peraturan Presiden No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah dijelaskan besaran jaminan pemeliharaan suatu kontruksi yang memerlukan masa pemeliharaan adalah lima persen dari pagu anggaran dan dapat dikembalikan jika bangunan tersebut tidak mengalami kerusakan di masa pemeliharaan paling lama empat belas hari setelah berakhirnya masa pemeliharaan.

Untuk itu, Bangkit kembali mempertanyakan kualitas PPK proyek peningkatan jalan Gunting Saga-Teluk Binjai yang bersumber dari dana APBD ini. “Bagaimana bisa sosok seperti dia (Gunawan-red) dapat dijadikan PPK suatu proyek. Bisa-bisa hancur Labura nantinya,” ketus Bangkit pesimis. (SB/FRD)