Isyarat PDIP Dukung Edy Dinilai “Tes Ombak” Pilgubsu 2024
sentralberita | Medan ~ Fraksi PDIP DPRD Sumatera Utara (Sumut) melempar kode siap mendukung Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi untuk menjadi gubernur 2 periode dengan syarat.
Kode itu dinilai menjadi cara PDIP mengecek ombak menuju Pilgub Sumut 2024.
“Saya rasa ini semacam komunikasi pembukaan, semacam test on the water. Sebab, secara kultur kan jarang ini PDIP mengajukan bukan kader, jadi semacam mukadimah untuk melakukan pendekatanlah. Secara politik juga kan di 2018 mereka berseberangan dan sepertinya untuk saat ini belum ada kader potensial internal PDIP juga yang bisa dimajukan sebagai calon,” ujar akademisi Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara (USU), Indra Fauzan, PhD, kepada wartawan, dikutip Jumat (24/9).
Indra mengatakan Edy Rahmayadi bakal terlibat pertarungan politik dengan para kader parpol yang ada di Sumut jika ingin maju sebagai cagub Sumut 2024. Dia menilai hal itu bakal terjadi karena Edy bukan merupakan anggota atau pimpinan parpol.
“Secara lokal politik sepertinya kita akan melihat ada pertarungan politik nantinya antara Pak Edy dan calon-calon partai. Apalagi Pak Edy secara khusus belum memiliki partai, beda dengan Pak Musa Rajekshah (Wagub Sumut) yang sudah menjadi Ketua Golkar, misalnya,” ucap Indra.
Indra menilai pernyataan PDIP masih bersifat komunikasi awal. Indra menilai PDIP belum sepenuh hati mendukung Edy Rahmayadi.
“Ini kan bisa komunikasi dua arah, karena memang selain pilkada masih lama, mereka juga perlu melihat kader internal siapa yang akan mereka naikkan. Lumayan sulit bagi PDIP kan, apalagi di 2018 mereka kalah telak. Jadi belum sepenuh hati ke Edy,” sebut Indra.
Indra melihat PDIP sedang berupaya melakukan konsolidasi internal. PDIP, katanya, masih berharap ada kader internal yang bisa maju pada Pilgub Sumut 2024.
“Kalau dilihat kultur politik PDIP, terutama di Sumut, mereka lebih mengedepankan kader internal mereka. Apalagi mereka cukup dominan di politik lokal Sumut. Edy lebih kepada alternatif dan kita meski ingat pengaruh pusat itu penting bagi PDIP,” ucap Indra.
Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD Sumut menyampaikan siap mendukung Edy Rahmayadi untuk menjadi Gubernur Sumut 2 periode dengan syarat. Hal itu disampaikan F-PDIP dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi di DPRD Sumut tentang P-APBD Sumut 2021, Rabu (22/9). Awalnya, F-PDIP menyampaikan soal rusaknya data anggaran pembangunan yang dimiliki Pemprov Sumut.
“Fakta-fakta rusaknya hamparan data tersebut menggiring kami untuk berpendapat bahwa alokasi anggaran dari tahun ke tahun di Sumatera Utara selama periode pemerintahan tahun 2018-2021 tidak berdasarkan pada pemetaan persoalan dan kebutuhan masyarakat yang berangkat dari hamparan data yang valid,” kata anggota DPRD F-PDIP, Penyabar Nakhe.
“Pendapat ini menjadi benar adanya sering dengan permintaan maaf saudara Gubernur yang belum memberikan yang terbaik,” tambahnya.
Nakhe mengatakan seharusnya evaluasi anggaran dari tahun ke tahun dan hasil reses yang dilakukan oleh DPRD dapat menjadi data bagi Pemprov Sumut. Data-data ini seharusnya dikelola dengan baik untuk menjadi bahan bagi Pemprov Sumut dalam mengelola pemerintahan.
Dia kemudian menuding Gubsu sering merusak hamparan data saat memberikan jawaban-jawaban normatif dan apologis dari persoalan-persoalan kebutuhan masyarakat yang disampaikan oleh anggota DPRD Sumut.
Setelah itu, barulah Nakhe bicara kemungkinan dukungan PDIP terhadap Edy Rahmayadi untuk maju sebagai cagub di periode kedua. Nakhe mengatakan hal itu mungkin terjadi jika dua tahun masa jabatan Edy bisa lebih baik.
“Kami meyakini bahwa ada keinginan dari Saudara Gubernur untuk melanjutkan masa kerjanya pada periode kedua yaitu periode tahun 2024-2029, mohon maaf kami bila hal itu salah dan kami berharap itu tidak salah,” jelas Nakhe.
“Tentunya kami akan memberikan apresiasi dan mungkin saja dukungan atas keinginan untuk melanjutkan pada periode kedua, dengan syarat bahwa di dua tahun anggaran tersisa masa kerja periode pertama Saudara Gubernur benar-benar berangkat dari data dan pemetaan yang sesuai dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat Sumut,” paparnya. (dtc)
