Kisruh Apartemen The Reiz Condo Berlanjut, PT WKR Blokir Lift
sentralberita | Medan ~ Ratusan penghuni apartemen The Reiz Condo (TRC) di Jalan Tembakau Deli, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, mengaku resah akibat tindakan PT Waskita Karya Realty (PT WKR) yang belum menyerahkan Surat Hak Milik (SHM) kepada penghuni apartemen.
Meskipun belum menerima SHM, pihak pengelola tetap melakukan pemungutan iuran kepada pemilik sekaligus penghuni apartemen.
Menurut pemilik apartemen TRC, Darwin, mengaku sudah 4 tahun melunasi apartemen namun hingga saat ini belum menerima sertifikat.
Nasib yang sama juga dialami pemilik lainnya. Bahkan dari pengembang tidak ada kepastian, kapan sertifikat hak milik akan selesai.
“Pengurusan saat ini sudah sampai tahap mana juga tidak pernah diinformasikan kepada para pemilik yang sudah melunasi unit yang mereka beli,” ujar Darwin, Kamis (9/9/2021).
Darwin menuturkan, keresahan terus menghantui penghuni karena sejumlah kebijakan yang dilakukan pihak pengelola selalu merugikan pemilik.
“Seperti tindakan pihak pengelola yang memblokir akses kartu lift pada pagi hari 6 September 2021 lalu. Sehingga ratusan penghuni kesulitan untuk akses keluar masuk rumah / kamar hunian,” ungkapnya.
Akibat pemblokiran akses kartu lift tersebut, para penghuni mengaku panik dan resah. Maka melalui pengacaranya Khilda Andayani pada 7 September 2021 minta bantuan pihak Polisi dari Polrestabes Medan untuk mediasi agar dilakukan pembukaan blokir kartu akses lift.
“Upaya minta bantuan ke Polisi guna menghindari keributan antara penghuni dan pengelola,” kata Darwin.
Darwin berujar, pihak Kepolisian dari Polsek Medan Barat dan Polrestabes pun datang dan bersama pihak pengacara melakukan mediasi antara pemilik dengan wakil pihak pengelola yang bernama Conny.
Setelah dilakukan mediasi, sore hari 7 September akhirnya pihak pengelola membuka blokir lift.
“Mereka menyebut adanya pemblokiran lift berdalih karena penghuni apartemen tidak membayar iuran pengelolaan,” kata Darwin.
Sedangkan menurut pengakuan penghuni, terang Darwin, mereka tidak membayar iuran karena ada ketentuan PP 13/2021 yang mengatur bahwa apabila belum ada akta jual beli (AJB) dan sertifikat belum diserahkan maka biaya pengelolaan ditanggung pengembang.
Pada saat itu berbagai kesepakatan dilanjutkan dan menunggu proses hingga tanggal 13 September 2021 mendatang. Untuk menghindari kembali pemblokiran lift, pihak pengelola minta perlindungan kepada pihak Kepolisian.
Disampaikan Darwin, adapun pihaknya tidak membayar iuran seiring adanya Peraturan Pemerintah (PP) RI No 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun yang berlaku sejak Februari 2021.
Di mana pada Pasal 82 ayat 6 tercantum, bahwa dalam hal pemilik belum memiliki bukti kepemilikan yakni akta jual beli dan SHM sarusun dan SKBG Sarusun. Maka biaya pengelolaan rumah susun ditanggung oleh pelaku pembangunan.
“Kami kan belum diberikan bukti kepemilikan hingga saat ini. Padahal saya sudah melunasi 4 tahun lalu. Maka iuran tidak kami kasih lagi sejak Juni 2021, terakhir kami bayar Mei 2021,” terang Darwin.
Darwin mengatakan, pada 10 Mei 2021, pemilik melalui Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun The Reiz Condo (PPPSRS-TRC) telah menyurati pihak manajer proyek PT WKR Kusuma Jaya dan General Manager Harries Suguatso memberitahukan bahwa terhitung Juni 2021 pemilik tidak akan membayar iuran pengelolaan. Dengan alasan merujuk PP RI No 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun.
Namun, dalam surat tersebut pemilik menyampaikan opsi lain, dengan menunjukkan itikad baik pemilik tetap bayar dengan catatan pihak pengelola harus menyampaikan rencana anggaran baik penerimaan dan pengeluaran kedepannya.
“Namun surat kami itu tidak direspon dan tidak ditanggapi pihak PT WKR dan para pemilik sepakat untuk tidak membayar iuran mulai Juni 2021. Bagaimana kami mau bayar apabila pengembang dan badan pengelola tidak dapat menunjukkan pengelolaan keuangan secara transparan, apalagi sudah ada PP 13/2021,” ujar Darwin.
Ditambahkan Darwin, pada 7 September 2021 kemarin, saat pihak Kepolisian memediasi pembukaan blokir lift. Pihak penghuni menunggu kesediaan pihak pengelola soal transparansi keuangan iuran. “Jika ada transparansi rencana anggaran ke depannya maka kami bersedia kembali membayar iuran pengelolaan”, terang Darwin.
Diinformasikan bahwa dalam kesepakatan tersebut WKR dan badan pengelola akan menyiapkan laporan anggaran secara transparan selambatnya tgl 13 September dan apabila laporan tersebut telah ada maka para pemilik akan melakukan pembayaran.
Darwin mengatakan, tindakan pemblokiran akses lift yang dilakukan pihak PT WKR dapat dikategorikan tindakan pidana karena mencegah para pemilik apartemen menggunakan fasilitas TRC. Karena akses lift sebenarnya sudah termasuk fasilitas yang mereka beli dan merupakan milik bersama.
Sementara itu, ketika wartawan mencoba mengkonfirmasi kepada pihak TRC melalui manajer proyek PT WKR Kusuma Jaya dan General Manager Harries Suguatso, Kamis (9/9/2021) tidak berhasil.
Konfirmasi yang dikirim wartawan melalui WhatsApp tidak mendapat balasan hingga berita ini diturunkan, seperti dilansir dari tribun. (Tc)
