Disidang Korupsi Tj Balai, Sekda Akui Setor Uang Terimakasih Rp100 Juta Ke Walikota
sentralberita | Medan ~ Sejumlah fakta terungkap dalam sidang tipikor Wali Kota Tanjungbalai nonaktif Muhamad Syahrial yang digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (19/7/2021).
Dalam sidang yang digelar secara daring tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan Sekertaris Daerah (Sekda) Tanjungbalai Yusmada sebagai saksi.
Dalam keterangannya Yusmada mengaku ada menyetor uang sebesar Rp 100 juta kepada terdakwa Syahrial, melalui seseorang bernama Sajali Lubis sebagai uang terimakasih karena menjabat sebagai Sekda.
“Lelang (jabatan) pertama tidak ada yang daftar. Lalu yang ke dua Sajali datang ke saya. Dia menawarkan supaya saya memberikan sejumlah uang, saya bilang tidak mau. Dia bilang tolonglah dibantu pak Wali, kau siapkan lah uang Rp 300 juta katanya, tapi tetap saya tidak mau,” ucap Yusmada.
Setelah ia menolak memberikan uang Rp 300 juta untuk dapat menjabat sebagai Sekda, dikatakannya Sajali kembali datang ke kantornya dan meminta sebesar Rp 200 juta.
Saat itu kata Yusmada ia tengah mengikuti seleksi menjadi Sekda Tanjungbalai, karena adanya surat Wali Kota bahwa pejabat sejajaran dirinya wajib mengikuti tes menjadi sekda.
Saat Sajali kembali datang ke kantornya, Yusmada mengaku menolak memberikan uang Rp 200 juta tersebut karena sejak awal ia tidak ada niat menjabat sebagai sekda Tanjungbalai.
” Mendekati proses tahap akhir, Sajali datang lagi menyampaikan bahwa saya menjadi sekda. Kata Sajali terserah saya kalau ada Rp 100 juta dulu tak apa, sisanya nanti. Sebenarnya saat itu saya masih menolak, namun karena Sajali bilang bisa Rp 100 juta dulu, saya iyakan,” bebernya.
Dalam Berita Acara Penyidik (BAP) Yusmada yang dibacakan oleh Jaksa, ia mengaku sudah tiga kali didatangi oleh Sajali sehingga ia pun menyerahkan uang Rp 100 juta tersebut, karena takut kalau dicopot tiba-tiba dari Jabatannya sebagai Kadis Perkim.
“Saya mengiyakan karena saya pikir, kalau saya menolak terus-terusan bisa saja jabatan saya sebagai Kadis Perkim dicopot,” ucapnya.
Yusmada mengaku uang tersebut diserahkannya secara tunai pada 6 September 2019 lalu. Ia mengaku kalau uang itu dari uang pribadinya.
“Uang pribadi saya pak, penyerahannya secara tunai,” katanya usai dicecar JPU KPK Budhi Sarumpaet.
Selanjutnya, saat ditanya Jaksa apakah benar uang tersebut diberikan terkait diangkatnya Yusmada sebagai Sekda, ia sempat mengelak.
“Terkait uang Rp 100 juta tadi, apakah ada kaitannya dengan jabatan saksi sebagai Sekda?,” tanya Jaksa mempertegas.
“Kalau menurut itu saya enggak ada kaitannya,” cetus Yusmada.
Namun saat Jaksa membacakan BAP Yusmada nomor 15 yang mengatakan bahwa uang Rp 100 juta yang sudah ia serahkan ke Syahrial melalui Sajali adalah uang terkait jabatannya sebagai sekda, Yusmada diam sejenak.
“Saksi menjawab menurut saya uang Rp 100 juta dimaksud adalah uang terimakasih dari saya karena menjabat sekertaris daerah kepada Syahrial. Untuk sisanya Rp 100 juta lagi tidak pernah saya serahkan karena sejak awal saya menolak, dan selama itu Syahrial tidak ada meminta lagi kepada saya,” Kata Jaksa.
Lantas tanpa panjang lebar Yusmada lagsung membenarkan.
“Yang di BAP benar itu pak,” cetusnya.
Dalam persidangan tersebut, terdakwa pun sempat mengaku ingin mengakali peberian uang tersebut, seolah-olah utang piutang dengan terdakwa Syarial, sebab penyidik KPK mulai mencium adanya perkara dugaan jual beli jabatan tersebut di Pemko Tanjung balai.
Hingga saksi mengaku sempat dipanggil oleh terdakwa Syahrial bertemu di sebuah gudang dan membicarakan soal uang Rp 1,6 Milyar yang diminta oleh Penyidik KPK Stepanus Robinson.
“Saya ditelpon pak Wali, disuruh datang ke gudang, pak Syahrial menceritakan bahwa kita perlu uang diberikan ke penyidik KPK. Katanya macemana ya bang si robin minta Rp 1,6 Milyar. Karena sama-sama diam tidak ada solusi saya pamit,” bebernya.
Di hari berikutnya, saksi mengaku disuruh Syahrial menghubungi kadis PU agar menghadap. Setelah pertemuan, Kadis tersebut menyampaikan ke saksi bahwa ia disuruh menyiapkan uang Rp 1,6 Miliar tersebut.
“Ibu Teti menyampaikan, saya disuruh menyiapkan uang, katanya pening kepala ku bang disuruh cari uang sama pak Wali,” ucapnya.
Dijelaskannya bahwa pemberian uang tersebut agar kasus dugaan jual beli jabatan di Pemko Tanjungbalai yang terdahulu dihentikan penyidikannya oleh KPK.
“Waktu itu tujuannya (memberi uang) menghentikan kasus di Pemko Tanjung balai. Kasus jual beli jabatan di pemko tanjung balai yang mau dinaikkan ke penyidikan. Sehingga kasus kita terdahulu bisa dibantu saudara Robin,” bebernya.( FS/red)
