Dampak PPKM di Medan, Omset Angkot Babak Belur

sentralberita | Medan ~ Kebijakan Pemerintah Kota Medan (Pemko) dalam menyekat beberapa area jalan untuk melaksanakan kegiatan PPKM sangat berdampak bagi angkutan umum.

“Sangat berat, dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah menonjolkan ketidakadilan terhadap angkutan kota (angkot) sebab di lain sisi seperti angkutan umum massal Bus Trans Metro Deli diistimewakan Pemko Medan, mereka dengan mudahnya melewati area penyekatan berbeda dengan kami yang disekat di mana-mana,” kata Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Medan Mont Gomery Munthe, Senin (26/7/2021).

“Bus ini dibebaskan sedangakan angkutan  kota tidak, dalam hal ini pemerintah melanggar sila ke lima. Tanpa mereka sadari juga kami tersakiti karena hal ini,” tambahnya.

Menurut Mont pemerintah hanya bisa laksanakan kebijakannya sendiri tanpa mengetahui keadaan mereka.

“Sudah dua minggu karena PPKM ini ditambah lagi dengan adanya Bus trans itu, omset kami turun drastis berkisar 60 sampai 70 persen,” ujar Mont.
“Kami juga tidak ada mendapatkan stimulus atau bantuan seperti yang diimingkan pemerintah selama ini, itu hanya omongan saja,” katanya.

“Kami berharap kebijakan PPKM ini di evaluasi karena lamban laut kami bisa berhenti operasi juga,” tambahnya.
Hal ini senada juga diungkapakan Agus Siahaan satu diantara supir angkot no 64.

“Hancur lah pendapatan kami karena PPKM ini, semua jalan disekat ditambah tempat-tempat umum seperti mal ditutup otomatis penumpang kami pun jarang ada,” kata Agus.

Ia mengatakan dalam sehari hanya dapat mengumpulkan sekitar Rp 30- 50 ribu saja dan terkadang tidak dapat.
“Sebelum keadaan ini kami masih bisa dapat Rp 100 ribu per hari tapi sekarang paling dapat Rp 50 ribu itupun jarang, belum lagi kami harus bayar setoran, uang minyak, dan lainnya.

Hancur lah dibilang. Berharap pemerintah bisa beri kami bantuan,” ujar Agus. (tc)