KPPU Sanksi Rp1,5 M Kepada Taiko Plantations PTE LTD

sentralberita | Medan ~ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi sebesar Rp1,5 miliar kepada Taiko Plantations Pte. Ltd karena melakukan keterlambatan atas pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham yang dilakukannya atas PT Putra Bongan Jaya. 

Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU mengatakan hal itu  dalam siaran persnya diterima melalui Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ramli Simanjuntak Selasa (16/3/2021).

Dalam Sidang Majelis Komisi Pembacaan Putusan hari ini yakni Ketua Majelis Kodrat Wibowo dengan Anggota Majelis Komisi yang terdiri dari Harry Agustanto,  KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp1,5 miliar kepada Taiko Plantations Pte. Ltd.

Kasus dengan nomor register 18/KPPU-M/2020 ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU atas notifikasi atau pemberitahuan yang dilakukan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd. dalam transaksi pengambilalihan yang dilakukan atas 95 persen saham PT Putra Bongan Jaya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

Dalam proses, diketahui tanggal efektif yuridis transaksi adalah 25 Juli 2018 dan seharusnya dilakukan pemberitahuan kepada KPPU paling lambat 6 September 2018. Tetapi, Taiko Plantations Pte. Ltd. baru menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU pada tanggal 8 April 2020. 

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Komisi memutuskan bahwa Taiko Plantations Pte. Ltd telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, dan menghukum Taiko Plantations Pte. Ltd untuk membayar denda sebesar Rp1,5 miliar dan menyetorkannya ke kas negara selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

 Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Menteri ATR/BPN untuk 
berkoordinasi dengan KPPU terkait pemetaan kekuasaan lahan sawit di Indonesia, 

khususnya komposisi penguasaan lahan sawit oleh pelaku usaha asing dan afiliasinya, serta merekomendasikan Kepala Daerah yang berwenang untuk mengeluarkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan untuk berkoordinasi dengan KPPU terkait penguasaan lahan sawit di Indonesia. (wie/red)