Di Reses Edi Saputra, ST Terungkap Mengurus KK Diminta Rp 2 Juta
sentralberita|Medan~Anggota DPRD Kota Medan, Edi Saputra, ST melaksanakan reses ke daerah pemilihannya Medan IV di Rawa Cangkul III, Kecamatan Medan Medan, Kota Medan.
Pada pertemuan itu, terungkap seorang warga mengaku dimintai dana sebesar Rp 2 juta, untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK).
“Saya mempunyai keponakan yang sudah tidak memiliki orangtuanya lagi. Dia mau membuat KK baru di daerah Kecamatan Medan Area, tapi diminta Kepling (Kepala Lingkungan) sebesar Rp2 juta.
“Mohonlah pak bantu saya, mengapa sampai sebesar begitu,”kata seorang ibu mengaku bernama Wulandari di hadapan Anggota DPRD Medan, Edi Saputra.
Wulandari menyampaikan itu disela-sela sesi tanya jawab reses yang juga menghadirkan sejumlah pembicara dan diikuti ratusan warga Kecamatan Medan Amplas, Medan Denai, Medan Area dan Medan Kota.
Diantaranya Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan untuk Kecamatan Medan Denai, Sri Ismayanti, Petugas Dinas Sosial Kota Medan yang juga Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Medan Denai, Bambang Setiyadi.
Wulandari mengaku, sulitnya pengurusan KK tersebut disebabkan keponakannya tersebut beberapa bulan sebelumnya menetap dan berdomisili kependudukan Pulau Batam.
“Keponakan saya sebelumnya tinggal di Batam, makanya sekarang dia sudah menetap di Medan dan mau membuat KK baru, tapi harganya kok mahal begitu,”katanya.
Wulandari juga meminta kepada Edi Saputra sebagai Anggota Dewan agar membantu dirinya dalam pengurusan kartu BPJS Kesehatan baru yang gratis atau dibiayai pemerintah.
Hal senada disampaikan seorang warga Kecamatan Medan Denai, Ali Aswan, berharap kepada Edi Saputra agar memperjuangkan ke pemerintah untuk menambah kuota penerimaan BPJS gratis untuk warga.
Sedangkan warga Kecamatan Medan Amplas mengaku bernama Ibrahim, mengaku sudah terdaftar penerima PKH dan menerima kartu sejak tahun 2017.
“Namun hingga kini saya samasekali belum ada satupun menerima bantuan baik, beras, dan bantuan uang lainnya. Makanya saya mohonlah pak dibantu kenapa bisa begini,”sebutnya.
Menyikapi aspirasi pengurusan KK sebesar Rp2 juta tersebut, Sri Ismayanti meminta kepada warga agar tidak mempercayai petugas yang memungut biaya pengurusan administrasi kependudukan.
“Untuk ibu Wulandari, sebaiknya ibu tidak mempercayainya dan silahkan saja datang langsung ke Disdukcapil, jika belum pernah direkam maka akan kita rekam dan dibuat KK baru,”ucapnya.
Sedangkan Bambang Setiyadi mengakui banyaknya kasus diterimanya seputar penerima PKH sudah menerima kartunya tapi samasekali belum aktif menerima bantuan.
“Ini kemungkinan data penerima tidak sesuai disampaikan ke pemerintah. Makanya dia minta agar menemui koordinator PKH setempat,”ungkapnya.
Selanjutnya Edi Saputra yang juga Sekretaris Fraksi PAN DPRD Medan menjelaskan, pelaksanaan reses digelarnya guna menampung aspirasi warga.
Kata dia, reses merupakan sangat bermanfaat dijalankan masyarakat untuk bertemu dan menyampaikan aspirasinya ke wakil rakyatnya.
Usai pertemuan, Edy Saputra membagikan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diurusnya selama ini. “Saya sebelum DPRD Medan sudah mengurus adminduk ini, silakan bagi masyarakat datang ke rumah peduli saya di Jalan Mandala,”ujarnya.
Ketika seorang ibu menerima Akte Kelahiran dua anaknya yang sudah siap itu diurus itu dimintai tanggapannya dalam pertemuan itu, mengucapkan terima kasih kepada Edi Saputra sambil menangis berurai air mata.
Hamdan yang mempertanyakan dengan membawa warga yang matanya telah divonis kanker oleh Dokter namun ditolak Dinas Sosial karena penunggakan bayar BPJS dan mengatakan untuk penyakit kanker tak bisa dibantu.
Berbagai permasalahan secara terbuka disampaikan warga tertuma menyangkut Kelurga Harapan, BPJS Adminduk. Bambang Setyadi dari Dinas menjelaskan perlu khususnya PKH agar segera berkoornasi dengan pendamping dan sangat diperlukan akurasi data yang akurat. (SB/01)
