BI: Nilai Tukar Rupiah Terjaga
sentralberita|Jakarta ~ Nilai tukar rupiah terjaga didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia (BI) dan berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Minggu (20/12) mengatakan nilai tukar rupiah pada 16 Desember menguat 0,63 persen secara rerata, meskipun melemah terbatas 0,04 persen secara point to point dibandingkan dengan level November 2020.
“Perkembangan nilai tukar Rupiah yang terjaga didorong peningkatan aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik,” katanya.
Hal ini seiring dengan menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Dengan perkembangan ini, rupiah sampai dengan 16 Desember 2020 mencatat depresiasi sekitar 1,72 persen (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2019.
Ke depan, Bank Indonesia memandang penguatan nilai tukar rupiah berpotensi berlanjut seiring levelnya yang secara fundamental masih undervalued. Hal ini didukung defisit transaksi berjalan yang rendah, inflasi yang rendah dan terkendali, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan premi risiko Indonesia yang menurun, serta likuiditas global yang besar.
Ke depan, kata Perry. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar, melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar.
Sementara itu, Inflasi tercatat rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada November 2020 tercatat 0,28 persen (mtm), sehingga secara tahunan inflasi mencapai 1,59 persen (yoy).
“Inflasi inti tetap rendah sejalan dengan pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target, dan stabilitas nilai tukar yang terjaga,” jelasnya.
Sementara itu, inflasi kelompok volatile food meningkat terutama karena faktor musiman akibat kenaikan harga komoditas hortikultura seiring dengan berlalunya musim panen serta harga komoditas global yang meningkat. Inflasi kelompok administered prices juga meningkat didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara di tengah deflasi komoditas tarif listrik sejalan kebijakan penyesuaian tarif.
Bank Indonesia memprakirakan inflasi 2020 lebih rendah dari batas bawah target inflasi dan kembali ke sasarannya 3,0 persen ± 1 persen pada 2021. Bank Indonesia konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui Tim Pengendali Inflasi (TPI dan TPID), guna mengendalikan inflasi sesuai kisaran targetnya.
Sejalan dengan kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif yang ditempuh Bank Indonesia, kondisi likuiditas tetap longgar, sehingga mendorong suku bunga terus menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian.
Hingga 15 Desember 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sekitar Rp694,87 triliun, terutama bersumber dari penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sekitar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp524,07 triliun.
Longgarnya kondisi likuiditas mendorong tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yakni 31,52 persen pada November 2020. Rendahnya rata-rata suku bunga PUAB overnight, sekitar 3,20 persen pada November 2020.
Longgarnya likuiditas serta penurunan BI7DRR berkontribusi menurunkan suku bunga deposito dan kredit modal kerja dari 4,93 persen dan 9,38 persen pada Oktober 2020 menjadi 4,74 persen dan 9,32 persen pada November 2020.
“Penurunan suku bunga kredit diperkirakan akan berlanjut dengan longgarnya likuiditas dan rendahnya suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” ungkap Perry.
Imbal hasil SBN 10 tahun turun dari 6,16 persen pada akhir November 2020 menjadi 6,07 persen pada 16 Desember 2020. Dari besaran moneter, pertumbuhan besaran moneter M1 dan M2 pada November 2020 tetap tinggi, yaitu sebesar 15,8 persen (yoy) dan 12,2 persen (yoy).
“Ke depan, ekspansi moneter Bank Indonesia dan percepatan realisasi anggaran serta program restrukturisasi kredit perbankan diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional,” jelas Perry. (SB/Wie)
