Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi DBH PBB Labusel Layangkan Prapid ke PN Medan

sentralberita|Medan~Dua tersangka kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel) melayangkan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (3/2).

Kedua tersangka tersebut yakni Marahalim Harahap selaku Plt Kadis Pendapatan, Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Labusel dan Salatieli Laoli Kepala Bidang (Kabid)

Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Labusel.

Ketua Tim Penasehat Hukumnya, Dr H Adi Mansar SH M.Hum dan rekan dalam permohonan prapidnya mengatakan pihaknya memprapidkan tindakan penyidik Polda Sumut sebagai termohon dalam proses penetapan status tersangka kedua kliennya itu.

Dalam sidang yang digelar di ruang Cakra 7 yang dipimpin hakim tunggal Irwan Effendi, pemohon menghadirkan saksi ahli, Prof Dr Mudzakir SH MH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Dalam keterangannya, Prof Mudzakir mengatakan semua yang berkaitan dengan keuangan negara adalah domainnya hukum administrasi dan sudah diselesaikan dengan mekanisme hukum administrasi pertanggungjawaban keuangan negara. “Jadi kalau menurut saya itu sudah clear. Dan oleh karena itu, perkara tersebut haruslah di close (tutup),” ucapnya.

Prof Mudzakir menambahkan, dalam sebuah kasus dugaan korupsi, yang berhak melakukan audit investigasi berdasarkan perintah UU adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, bukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau lembaga audit independen.

“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI, harus ada kerugian keuangan dulu untuk syarat mutlak ada tindak pidana korupsi. Jadi harus di audit dulu. Apabila ada kerugian negara, maka baru bisa ditetapkan sebagai tersangka. Bukan ditetapkan sebagai tersangka dulu, baru auditnya menyusul. ,” terangnya.

Ia menjelaskan, pada prinsipnya, apabila objeknya hukum administrasi, mana orang jadi tersangka dalam hukum administrasi. Karena prosesnya sudah diselesaikan dalam mekanisme adaministasi keuangan negara. “Dan lembaga BPK RI juga sudah menyatakan clear and clean. Artinya perkara ini harus ditutup dan tidak bisa dikutak-katik lagi. Dan kalau masih ada mengutak-katik sebagai tersangka, ya menurut saya penetapan tersangka tidak sah,” jelasnya.

Menanggapi itu, tim penasehat hukum Polda Sumut dari Binkum Polda Sumut AKBP Dadi Purba saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya juga melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan keterangan ahli juga. Ia juga menegaskan bahwa penyidik sangat yakin bahwa bukti penyidik sudah kuat. “Ya kalau tidak, tidak mungkin bisa kita tetapkan sebagai tersangka. Karena sudah yakinlah makanya bisa kita tetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Dalam permohonan prapid, Adi Mansar meminta agar hakim yang memeriksa permohonan tersebut mengabulkan permohonan prapid pemohon seluruhnya. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/28-G/I/2020/Ditreskrimsus tanggal 08 Januari 2020 yang menyatakan

Para pemohon sebagai tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 Jo. Pasal 55 Jo. Pasal 64 KUHP adalah tidak sah.

Menyatakan Surat Ketetapan Termohon (ic. Dirreskrimsus Polda Sumut)

Nomor : S.Tap/03/I/2020/Ditreskrimsus, tanggal 08 Januari 2020 Tentang Penetapan Tersangka atas nama Marahalim Harahap adalah tidak sah. Menyatakan Surat Ketetapan Termohon (ic. Dirreskrimsus Polda Sumut) Nomor : S.Tap/04/I/2020/Ditreskrimsus, tanggal 08 Januari 2020 tentang penetapan tersangka atas nama Salatieli Laoli adalah tidak

sah. Menyatakan tidak sah segala penetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh termohon terhadap para pemohon.

Seperti diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit III Tindak Pidana Korupsi, Polda Sumatera Utara menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan (DBH PBB) di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dan Labuhanbatu Selatan (Labusel).

Untuk di Kabupaten Labura terjadi di tahun 2013, kerugian negara berkisar Rp 2,9 miliar, penyidik Tipidkor Polda Sumatera Utara menetapkan tiga orang tersangka, di antaranya AKL, RD, dan AP.

Sedangkan untuk Kabupaten Labusel terjadi di tahun 2013-2015 dengan kerugian negara Rp 1,9 miliar. Tersangka dalam kasus ini ada dua, MH dan SL. Dalam kasus ini, penyidik juga telah memeriksa Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus dan Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung.

Selain dua pemimpin di Labusel dan Labura itu, penyidik juga telah memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Labura, Kepala Dinas Pendapatan Labura, serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Labura.( SB/FS )