BI FGD Bahas Kebijakan Bank Sentral
sentralberita|Medan~Bank Indonesia (BI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh konsultan survei PT Optima Solusi Indonesia membahas berbagai kebijakan yang dikeluarkan bank sentral tersebut.
“Intinya bagaimana kelak tercipta komunikasi yang tepat dan bisa dimengerti,” kata Andiwiana, Kepala Grup Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern BI Sumut ketika membuka FGD itu di Hotel Grand Aston Medan Kamis (24/10).
Lembaga survei PT Optima Solusi Indonesia diwakili oleh Budi Suharjo. Pesertanya sendiri dari kalangan perbankan, pengusaha properti dan stakeholder lainnya. Hadir disana Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi dan UMKM BI Sumut Demina Sitepu.
Andi menyebut komunikasi yang tepat dinilai cukup efektif dalam menyampaikan berbagai kebijakan BI di kalangan masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun kalangan perbankan.
Saat ini, informasi dari media sosial (medsos) sangat cepat, namun karakter katanya sangat sedikit sekali. Bank di Jerman ada yang memanfaatkan medsos untuk mensosialisasikan info terbaru seperti di twitter, namun hanya mampu memuat 29 kata saja. Jika ada info baru tentang kebijakan bank tentu penyampaiannya kurang efektif di medsos.
Di Jepang, kata Andi, Gubernur Bank Sentral di sana muncul di TV tiap hari. “Saya ketika lagi di Jepang menyaksikan.Gubernur Bank Sentralnya tiap hari menyampaikan informasi di TV dan mereka tidak pernah bosan,” ungkap Andi.
Untuk itu Andi berharap dalam FGD ini dapat diketahui dimana kendala realisasi kebijakan-kebijakan BI di masyarakat. “Jadi bagaimana komunikasi yang tepat dan bisa dimengerti,” ungkapnya.
Budi Suharjo dari PT Optima Solusi Indonesia selaku konsultan survei dalam FGD tersebut mengatakan pihaknya menggelar FGD di Kantor Perwakilan (KPw) BI Sumut, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimatan Selatan.
Tujuan FGD, kata Budi, ingin mengetahui persepsi dan dampak dari kebijakan yang telah dikomunikasikan kepada para stakeholders serta menggali masukan yang konstruktif guna merancang strategi penguatan.
Hal ini sesuai visi BI yang menjadikan bank sentral berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian RI dan terbaik diantara emerging market.
Pembahasannya tentang kebijakan suku bunga acuan (B 7 Days Repro Rate/BI 7) yang kini 5,25 persen, Giro Wajib Minimun ( (GWM) rupiah yang turun 50 bps untuk Bank Umum Konvensional jadi 6,0 persen dan Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah jadi 4,5 persen dengan GWM rerata masing-masing tetap 3,0 persen berlaku efektif 1 Juli 2019.
Kemudian kebijakan makroprudensial antara lain kredit/pembiayaan untuk properti uang mukanya (DP) dilonggarkan jadi 5 persen dan untuk kendaraan bermotor jadi 5-10 persen. Kebijakan pengembangan ekonomi dan sistem keuangan syariah serta topik sistem pembayaran.
Budi menyebut blueprint sistem pembayaran ini tahun 2025 yakni mendukung integritas ekonomi keuangan digital nasional.sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan serta mendukung inklusi keuangan.
“Kelima visi ini bertujuan untuk memastikan agar inovasi dan pengembangan dalam ekonomi digital bisa memberikan keuntungan bagi perekonomian nasional,” kata Budi.(SB/wie)
