Waduh…! M.Affan Tertinggi hukumannya Menyusul Parluhutan

Sentralberita| Jakarta~ Tujuh banggota DPRD Sumut, Muhammad Affan, Bustami, Zulkifli Husin, Parluhutan Siregar, Zulkifli Siregar, Budiman Nadapdap dan Guntur Manurung, divonis penjara

.Vonis  dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Diantara tujuh orang tersebut M Affan tertinggi menyusul Parluhutan Siregar  (PAN) hukumannya yakni keduanya 4, 6 bulan dan 4,5 tahun. Sementara 4 orang lainnya masing-masing 4 tahun penjara.:

1. Muhammad Affan dijatuhi pidana 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta. Serta dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 835 juta.

2. Bustami dijatuhi pidana 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Serta dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 50 juta.

3. Zulkifli Husein dijatuhi pidana 4 tahun dan denda Rp 200 juta.

4. Parluhutan Siregar dijatuhi pidana 4,5 tahun dan denda Rp 200 juta. Serta dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 92 juta.

5. Zulkifli Effendi dijatuhi pidana 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Serta dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 215 juta.

6. Budiman Nadapdap dijatuhi pidana 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Serta dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 500,911 juta.

7. Guntur Manurung dijatuhi pidana 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Serta dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 350 juta.

Hakim Mas’ud menjelaskan seluruh terdakwa telah melanggar Pasal 12 huruf a dan b UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Masih dibacakan Mas’ud, majelis yang terdiri dari lima hakim ini memutuskan ketujuh terdakwa tetap ditahan.

Pada akhir persidangan, para wakil rakyat itu pun menerima dengan mantap hukuman yang diberikan. Tak satu pun dari mereka mengajukan upaya banding.

Sebaliknya, jaksa penuntut umum KPK, yang diwakili jaksa Asri, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan terlebih dahulu sikap mereka atas putusan hakim.

“Kami akan memikirkan (banding atau tidak),” kata Asri kepada majelis hakim.

Seusai persidangan, Asri mengatakan vonis yang diberikan hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa. Diketahui jaksa KPK menuntut para terdakwa dengan kurungan penjara 5-6 tahun.

“Vonisnya disamaratakan semua. Ada yang empat, ada yang empat tahun enam bulan. Kami tentu akan pikir-pikir dulu. Vonisnya di bawah tuntutan kami. Pada prinsipnya, mereka semua terbukti bersalah,” jelas Asri.

Gatot mengeluarkan puluhan miliar rupiah untuk ‘uang ketok’ lima pengesahan dan satu pembatalan oleh DPRD. Lima pengesahan antara lain pengesahan LPJP APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2012, pengesahan terhadap APBD-P Provinsi Sumut 2013, pengesahan terhadap APBD Provinsi Sumut 2014, pengesahan terhadap LPJP APBD Provinsi Sumut 2014, dan pengesahan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur 2014. Sedangkan satu pembatalan adalah pembatalan pengajuan hak interpelasi 2015.

Berikut ini ‘uang ketok’ yang dikeluarkan Gatot Pujo untuk setiap pengesahan serta pembatalan oleh DPRD Provinsi Sumut:

1. Pengesahan terhadap LPJP APBD Sumut TA 2012 sebesar Rp 1,55 miliar untuk seluruh anggota DPRD.
2. Pengesahan terhadap APBD Perubahan (APBD-P) Sumut TA 2013 sebesar Rp 2,55 miliar.
3. Pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2014 sebesar Rp 50 miliar dengan rincian Rp 6,2 miliar dan selanjutnya Rp 38,06 miliar.
4. Pengesahan terhadap LPJP APBD Sumut TA 2014 sebesar Rp 300 juta.
5. Pengesahan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur TA 2014 sebesar Rp 500 juta.
6. Pembatalan pengajuan hak interpelasi tahun 2015 sebesar Rp 1 miliar.

Pemberian dilakukan dalam kurun September 2013-Juli 2015 di Ruang Bagian Keuangan Sekwan dan Ruangan Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut. (D.com/SB/01)