Peringkat Produksi Padi Sumut Bergeser Menurun
Medan, (Sentralberita)-Pemerintah Provinsi Sumut bersama DPRD Sumut sudah menerbitkan Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perda ini diharapkan bisa disahuti pemerintah kabupaten/kota yang memiliki lahan pertanian tanaman pangan untuk menerbitkan perda pendukung di daerah masing-masing.
Dalam kesempatan itu, Gubsu secara khusus meminta para Kepala Badan/ Dinas/ Kantor yang menangani penyuluhan kabupaten/kota dan Pimpinan Balai Penyuluhan Kecamatan se Sumut yang hadir dapat fokus pada upaya peningkatan prooduktivitas pangan Sumut.
Hal itu mengingat produksi padi Sumut menurun sehingga saat ini Sumut turun satu pringkat menjadi posisi enam produsen padi nasional.
Enam urutan terbesar produksi gabah di Indonesia itu yakni tertinggi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan produksi, Sumatera Selatan dan Sumut.
Salah satu persoalan yang dihadapi Sumut adalah lahan irigasi teknisnya kecil baru 35%. Sementara itu lahan sawah yang ada banyak yang tidak beririgasi sehingga rentan terjadi alih fungsi diantaranya perumahan dan tanaman sawit.
“Wajar kalau kita bicara padi, karena posisi kita sudah bergeser dari urutan lima menjadi enam. Saya berharap seluruh kabupaten/kota harus kerja keras, jangan ada lagi alih lahan pangan,” kata Gubsu saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kepala Badan/ Dinas/ Kantor yang menangani penyuluhan kabupaten/kota dan Pimpinan Balai Penyuluhan Kecamatan se Sumut di Hotel Garuda Plaza Medan, Selasa (21/6).
Gubsu menekankan agar Kepala Daerah di Kabupaten/ kota bisa sejalan dengan upaya pencapaian ketahanan pangan di Sumut. “Saat ini lahan persawahan sudah banyak diincar investor. Banyak investor yang membeli sawah. Trend ini juga harus disikapi,” ujar Gubsu.
Gubernur meyakinkan bahwa pemerintah terus berupaya mendukung peningkatan produksi. Menurutnya sarana prasarana irigasi semakin ditingkatkan. “Sumut memiliki irigasi terbesar yaitu sungai ular seluas 18 ribu ha. Saat ini ada potensi 100 ribu ha irigasi di Asahan yang akan dibagun, demikian juga di Langkat ada irigasi 10 ribu ha yang sedang dibangun,” ujar Gubsu.
Pada Jambore penyuluh di Kabupaten Langkat tahun lalu, Erry melontarkan ide agar penyuluh bisa diberi perlindungan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sebagaimana guru.
Ide yang disampaikan Gubsu di Langkat saat itu disambuat baik pemerintah pusat dan saat ini menjadi agenda nasional. “Mulai tahun 2017 penyuluh di Sumut terdaftar sebagi peserta BPJS. Ini juga sudah menjadi agenda nasional,” ujar Kepala Bakorluh Sumut Bonar Sirait.
Bonar Sirait mengatakan Sumut termasuk provinsi lumbung padi, sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam upaya pendapaian ketahanan pangan. “Salah satu program adalah upaya khusus padi jagung dan kedelai atau Upsus Pajale juga pembangunan irigasi dan waduk,” ujar Bonar. Untuk pencapaian target produksi pangan, peran penyuluh dan Balai Penyuluh di Kecamatan sangat penting dan strategis. “Kita juga menghimbau agar kabupaten/kota bisa bersinergi untuk lebih memperhatikan Balai Penyuluhan Kecamatan di wilayah masing-masing,” kata Bonar Sirait. Dalam kesempatan itu Gubsu menyerahkan bantuan 10 unit perangkat computer kepada 10 Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan se Provinsi Sumatera Utara.(SB/01)
