DDPD IMM Sumut: Rotasi SKPD Hambat Kemajuan Sumut, Gubsu harus fokus pada visi dan misi

Medan, (Sentralberita)- Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara meminta kepada Gubernur Sumut untuk lebih memprioritaskan pengisian jabatan Wakil Gubernur Sumut ketimbang secara tergesa-gesa merotasi SKPD serta fokus pada visi dan misi untuk mengejar target RPJMD.

Ada banyak hal yang harus diperhatikan sebelum merotasi pejabat. Etika politik menjadi priotas seharusnya. Sesuai ketentuan yang berlaku, Gubsu harus lebih memperhatikan partai pengusung pada pilgubsu 2013 lalu.
“Jika memang hal ini (merotasi SKPD) mendesak, artinya ada kegagalan visi dan misi. Gubsu harusnya membicarakan ini kepada partai pengusung untuk mencari sosok pendampingnya hingga akhir periode”, ujar  Faisal Fariz Ketua DPD IMM Sumut Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan.
Satu hal yang mestinya menjadi pemikiran bagi Gubsu, katanya,  semua orang pasti menduga, jika ada pergeseran oleh pejabat baru, motifnya hanya uang. Itu sudah rahasia umum.

Hal senada juga diungkapkan Hazlan Nuari Putra, Bidang Kader DPD IMM Sumut, “Gubsu harus segera mementukan wakilnya yg diprioritaskan dari kalangan muda yang energik dan memiliki track record yang baik dalam politik dan pemerintahan, serta tidak tersandung kasus korupsi”
Sehingga nantinya Gubernur dan wakilnya bisa saling bersinergi untuk mewujudkan Sumut sebagai provinsi yang good and clean governance.

Juga harus diinga tjelasnya, , bahwa dampak wacana rotasi SKPD itu sangat destruktif. Tidak boleh ada tebar ancaman bagi setiap SKPD. Dengan menebar isyu itu Gubsu sedang menebar ketidak-nyamanan bekerja. Semua bisa acuh tak acuh.

Sisa masa pemerintahan termasuk singkat. Setiap rotasi memerlukan masa adaptasi bagi pejabat terkena rotasi. Padahal mereka (SKPD) mestinya disiagakan menjalankan tugas untuk mencapai target visi dan misi serta RPJPMD.
Ketimbang menggonta-ganti pejabat, lebih bagus Gubsu bekerja serius utk mengukir prestasi agar nanti ia punya bahan kampanye pada pilgub berikut.

Satu hal lagi, tidak ada kawan Gatot dan tidak ada kawan HT Erry. Loyalitas semua SKPD itu kepada kerja, bukan kepada orang-orang. Pejabat seperti Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota bisa datang dan pergi, tetapi PNS (SKPD) tetap loyal kepada pekerjaan, bukan menangisi pejabat yang pergi itu.

Jika ada alasan lain yang diajukan, yakni permasalahan tertentu sesuai evaluasi kinerja menurut BPK, mestinya difahami bahwa semua masalah di Sumut itu bersifat sistemik. Tidak ada yang bisa lolos, jika hukum tegak. Jadi jangan mendramatisasi keadaan. Sumut saat ini sedang bermasalah besar, semuanya tak lepas dari masalah dan semua memiliki andil sesuai dengan porsi tanggungjawabnya. (SB/01/rel)