Pelantikan Kepala Daerah Serentak dinilai Pemborosan Anggaran dan tidak Memberikan Dampak Positif bagi Demokrasi
Medan, (sentralberita)- Proses Pelantikan kepala Daerah untuk kabupaten kota Bupati dan wakil bupati, Wali kota dan wakil walikota yang akan dilakukan secara serentak yang dilaksanakan, Rabu (17/12/2016) di Lapangan Merdeka, dianggap tidak memberikan dampak positif yang signifikan bagi demokrasi. Hal Ini diungkapkan Ahmad Khairuddin, salah seorang pengamat Antropologi Sosial.
Dosen UIN Sumatera Utara ini menggambarkan misalnya Walikota Tanjung Balai dan Bupati Asahan di lantik di kota Medan, sementara masyarakat serta para pendukungnya menginginkan pelantikan di daerahnya masing masing,
Selian itu, dilihat dari efektifitas anggaran belum tentu juga penghematan, malah bisa terjadi pemborosan
“Saya yakin setelah pelantikan secara serentak, kepala Daerah tersebut akan melakukan seremonial atau pesta rakyat di daerah mereka masing masing. Itukan namanya pemborosan” ujar mantan aktifis IMM Sumatera Utara.
Untuk itu harap pengamat UIN ini menyarankan agar pemerintah pusat dalam membuat kebijakan hendaknya melihat secara universal, sehingga kebijakan itu tidak menjauhkan masyarakat dengan akar budaya masyarakat setempat.
“jadi pemerintah dalam memandang sesuatu persoalan yang sering terjadi daerah-daerah agar tidak menganggap semua itu gampang, karena pasca reformasi sistem di bangsa ini telah menerapkan desentralisasi bukan di baliknya menjadi sentralistik yang sangat terpusat. (SB/01/03)
