Soal Videotron, DPRD Medan Akan Panggil Dinas Perindustrian dan Disperindag
Medan, (Sentralberita)-DPRD Medan menyesalkan keberadaan videotron harga kebutuhan pokok milik Pemko Medan disejumlah pasar yang tidak memberikan manfaat. Selain pengadaannya menelan anggaran miliaran rupiah, banyak videotron yang mati dan tidak sesuai fungsinya. Tak pelak hal ini menjadi perhatian serius pihak DPRD Medan khususnya Komisi C. Bahkan Ketua Komisi C Anton Panggabean mengaku kalau pihaknya akan menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan.
“Sebelumnya kita sudah pernah mengundang Disperindag salah satunya untuk membahas soal Videotron itu. Tapi mereka tidak datang. Ya kita cukup kecewa dan akan menjadwalkan kembali pemanggilannya dalam waktu dekat ini,”ujar Anton kepada wartawan melalui tetelpon selulernya Kamis (4/2).
Dengan kondisi yang ada lanjut Anton, dapat dikatakan pengadaan videotron tersebut sebagai proyek gagal. Seharusnya sebelum melakukan pengadaan barang Pemko Medan benar-benar mengevaluasi tentang fungsi dan manfaat dari pengadaan barang tersebut. Apalagi anggaran pengadaan videotron yang mencapai Rp5 miliar dari APBD tersebut dinilai sangat mubajair.
“Bagus anggaran itu diperuntukan untuk hal yang benar-benar lebih bermanfaat kepada masyarakat. Makanya kita akan mempertanyakan hal ini kepada Disperindag. Kita kuatir juga ada penyimpangan-penyimpangan terkait videotron ini. Yang jelas kita tetap berpihak kepada efesiensi anggaran. Makanya kita menyesalkan sudah menelan anggaran yang cukup besar tapi tidak bermanfaat,”pungkas Politisi dari Fraksi Demokrat ini.
Anggota Komisi C Salman Alfarisi mengaku kalau videotron yang dipasang di enam titik dan dikelola Dinasperindag di Pasar Palapa, Aksara, Pusat Pasar, Petisah, dan Simpang Limun tidak bermanfaat. Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua PKS Kota Medan ini mempertanyakan semangat awal Pemko Medan saat mewacanakan pembangunan videotron tersebut.
“Memang kalau benar seperti semangat awal keberadaan videotron itu memang cukup membantu masyarakat untuk mengetahui harga kebutuhan pokok. Tapi kenyataannya barang ini tidak berfungsi. Ini kan jelas sangat mubajir. Seakan-akan program pemerintah ini memang asal-asal saja. Saya pikir anggaran yang cukup besar itu cukup bermanfaat jika diperuntukan kepada hal lain seperti infrastruktur,”sindir Salman.
Sikap yang sama ditunjukan anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS Jumadi yang juga pernah duduk di Komisi C. Bahkan saat pembahasan soal videotron ini Fraksinya sempat menolak pengadaan videotron ini karena menelan anggaran yang cukup besar.
“Saat itu kita menilai kalau anggaran yang besar itu alangkah bagusnya dialihkan kepada hal lain yang lebih bermanfaat. Kalau melihat kenyataannya saat ini memang sangat kita sayangkan karena terkesan menghambur-hamburkan anggaran saja,”ujar Jumadi.(SB/01)
