Adakan Sosper tentang Adminduk, Edi Tegaskan Agar Mendapatkan 15 Program Bantuan Pemerintah, Data Harus Sinkron

Sentralberita|Medan ~ Anggota DPRD Kota Medan, Edi Saputra, ST melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Jalan Rawa Cangkuk Tiga (RCTI), Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sabtu (18/7/2026) siang. Edi Saputra mengungkapkan, Adminduk inti persoalan dan kebutuhan masyarakat. Jika tidak lengkap akan banyak menimbulkan persoalan dan sebaliknya akan banyak manfaat dan kegunaannya.

 

Edi Saputra menegaskan pentingnya untuk mesinronkan data ke adminduk, “untuk ibu/bapak cek akta nikah, apakah data nya sudah sinkron dengan data yang lain seperti raport izazah dan akta lahir, nama dan tanda baca harus persis sama, kalau tidak sinkron data nya tidak dapat bantuan dan bisa menyebabkan seorang anak jika mendaftar PNS, BUMN, PT KAI  ada kemungkinan bisa tidak lulus dikarenakan ada data yang tidak sinkron, data sekarang sudah online” , Edy sekali lagi menegaskan data tersebut harus sinkron. apabila data tidak cocok sistem komputer akan otomatis menolak pendaftaran bansos atau menggugurkan pendaftaran sekolah.kerja. KK lama harus wajib diperbarui menjadi KK ber-barcode (QR Code) agar terdata secara online.

 

 

Edi Saputra juga berkata jika data sudah sinkron, Masyarakat memiliki  kesempatan untuk mendapatkan bantuan program Pemerintah yang disiapkan di zaman Prabowo,  bantuan yang bisa didapatkan ada sekitar 15  program  seperti Program PKH, Sembako, Pangan Beras , BPJS, BIP, Kip Kuliah, MBG, Bantuan Subsidi Upah sesuai kelompok tertentu, Stimulus Listrik untuk daya watt dibawah 900 watt, Bantuan Untuk Petani seperti pupuk dan alat tani, Bantuan Nelayan, Kartu Prakerja, Bantuan Penyandang Disabilitas , Bantuan Umkm, Bantuan Bencana. Syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut datanya harus sinkron. Nama alamat gelar bahkan titik koma dalam sebuah nama harus sama.

 

 

Edi juga mengingatkan ke masyarakat, jika tidak menerima bantuan tersebut jangan mudah terprovokasi, jangan menyalahkan pihak-pihak tertentu, jangan menyalahkan pemerintah, maupun menyalahkan Bapak Prabowo. Masyarakat harus memastikan dulu bagaimana data nya, apakah sudah sinkron belum. Penyebab tidak dapat program bantuan bisa juga dikarenakan kredit hutang bank, punya cicilan motor yang lebih dari 2 unit, menyimpan emas di Pegadaian, punya hutang mekar, shoppepay later dan kredit online, punya tabungan diatas 5 juta, punya anggota keluarga yang bermain judi online, punya sertifikat tanah, ada anggota keluarga ASN, punya BPJS ketenagakerjaan, pekerjaan suami/istri karyawan swasta. Edi juga mengingatkan untuk pekerjaan di KTP harus sesuai dengan apa adanya, jangan asal membuat wirawasta. Rekening yang dijual juga bisa menyebabkan masalah, seperti terdeteksinya NIK melakukan aktivitas transaksi puluhan/ratusan juta, dipakai oleh oknum untuk transaksi judi online ataupun narkoba.

Baca Juga :  Kunjungi Korban Dugaan Keracunan MBG Sutarto Minta Investigasi Menyeluruh

 

Edi juga berkata untuk layanan BPJS Kesehatan gratis  ialah jika mempunya BPJS Kelas 3, yang  sumber pendanaannya dari dana APBN, APBD Provinsi Sumut ataupun APBD Kota Medan. Syarat iuran bpjs kelas 3 gratis ialah wajib ktp medan untuk yang baru pindah harus menunggu 3 bulan dulu, sebelum BPJS gratis dapat di aktifkan. Warga yang memiliki tunggakan BPJS tetap dapat mengurus aktivasi BPJS gratis dengan  membawa KTP, KK dan materai, jika ada kendala masyarakat bisa datang ke posko Edi Saputra. Edy mengingatkan untuk anak yang sudah lahir, segera diurus cepat akta lahir nya, akta lahir harus di urus surat nya, karna ketika akta lahir nik akan keluar.

 

 

Di kegiatan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya, seperti bagaimana jika rekening bank terblokir/bermasalah dikarenakan digunakan oleh bos kerja untuk bermain judi online, bagaimana mengurus surat pindah, bagaimana mengurus akta kematian tanpa ada memiliki identitas yang lengkap, bagaimana mengubah nama pada akta lahir tanpa melalui pengadilan. Edi saputra menjawab untuk data yang digunakan oleh orang lain segera mendatangi pihak bank untuk memeriksa aktvitas terkait NIK dan jika ada transaksi yang mencurigakan untuk ditutup rekeningnya. Edi mengingatkan warga agar jangan sembarangan memberikan data seperti KTP dan KK dikarenakan bisa dimanfaatkan oleh pihak yang jahat untuk mendaftarkan ke judi online, mengalihkan kepemilikan kendaraan agar bebas pajak ataupun urusan pertanahan. Edi juga berkata untuk perubahan akta lahir harus memiliki dua saksi dan daftar ke pengadilan dengan biaya sekitar 600 ribu rupiah.  Edi juga menyarankan warga bagi yang mau mengurus Akta Kematian, KK, KTP, Surat Pindah, Akta Lahir untuk langsung mendatangi posko yang disediakan dengan syarat membawa KTP. Edi juga menegaskan untuk pengurusan di Posko gratis tanpa membayar uang sepeser pun.

Baca Juga :  Edi Saputra Wasbang: UMKM Harus Diperkuat Sebagai Ketahanan Bangsa

 

 

Salah satu warga masyarakat mengatakan bahwa dia sangat berterimakasih kepada bapak Edy Saputra, dikarenakan dia berhasil mengurus surat KK Akta lahir KTP tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, warga tersebut juga mengatakan sebelum dia berjumpa dengan Edy Saputra dia dimintai biaya lebih dari 500 ribu untuk mengurus surat tersebut dan dia juga kebingungan dikarenakan data-data lama dia tidak lengkap, dengan sudah sinkron nya data tersebut ibu tersebut sudah mendapatkan program bantuan pemerintah. Beberapa warga masyarakat mengklaim untuk pengurusan surat pindah kerap dimintai biaya lebih dari 500 ribu rupiah. Dengan ada nya program posko Edi Saputra dalam mengurus administrasi kependudukan, masyarakat merasa sangat terbantu.

 

Edi menyebut telah membantu mengurus kebutuhan 2o ribu lebih KK, Edi berharap agar program ini dapat dilanjutkan sampai dengan tahun-tahun kemudian dengan syarat, Edi Saputra harus terpilih lagi menjadi Anggota DPRD di Pemilu Selanjutnya. Edi mengajak warga untuk memilihnya kembali di Pemilu selanjutnya agar posko dan layanan tetap berjalan. Edi juga berkata kepada masyarakat untuk menolak praktik menerima uang suap agar memilih Calon DPRD, Edi berpendapat bahwa sebuah pemikiran yang ambil uang nya tapi jangan pilih orang nya adalah pemikiran yang salah, Edi juga berkata bahwa banyak Calon DPRD yang aktif membantu masyarakat ketika menjelang Pemilu diadakan bahkan memberikan warga uang 50-100 ribu per kepala agar dipilih. Dengan pola ini jika DPRD tersebut terpilih, DPRD tersebut bakal fokus untuk berupaya agar uang tersebut bisa balik kembali, tidak fokus untuk membantu masyarakat dapilnya. Edi berkata agar pola ini tidak terjadi harus di awali dengan masyarakatnya untuk menolak uang suapan.

 

 

 

-->