IMM Dukung Gubernur Tekan Kemiskinan di Sumatera Utara
sentralberita|Medan~Zikri Azian, Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, meskinpun gaya komunikasi Gubsu kerab menjadi kontroversi. Namun sikap dan keterbukaan Gubsu menjadi satu hal yang baru dan patut diapresiasi.
“Gaya komunikasi beliau yang sangat terbuka sering menjadi kontroversi, terakhir dan menjadi viral ketika beliau bicara kemiskinan di Tapanuli Tengah. Namun sangat disayangkan pernyataan beliau digoreng dan akhirnya membentuk narasi pertikaian antara Gubsu dan Bupati Tapteng. Apapun yang disampaikan Gubsu, faktanya hari ini beliau punya wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan di Sumut. Hal itu tertuang di UU No. 23 Tahun 2014”
“Akhirnya kan yang muncul narasi kebencian, kenapa tidak fokus pada angka kemiskinan dan bagaimana caranya menekan angka kemiskinan tersebut. Salah satu indikator kemajuan daerah itu Human Development Index (HDI/ IPM), harusnya fokus untuk meningkatkan itu”
“Kalau kita lihat data BPS, IPM Sumut 2017-2018 tumbuh 0,61 poin dan posisi terakhir 71,18% dengan status tinggi. IPM Tapteng 2017-2018 tumbuh sebesar 0,31 poin dan posisi terakhir 68,10% dengan status sedang. Baik Sumut dan Tapteng itu sama-sama tumbuh, meski dengan status yang berbeda. Ini menjadi kabar baik bagi warga di Sumut”
“Karena itu, IMM akan selalu mendukung Gubsu untuk bekerja maksimal mengawal pemerintahan di Sumut agar berjalan sesuai aturan, dan berusaha untuk menepati janji kampanyenya.
Apa yang disampaikan Pak Edy terkait kemiskinan di Tapteng harus tetap dipahami sebagai bentuk keperdulian, jangan dimaknai kebencian. Namun sepatutnya juga Pak Edy mendengar dan menerima harapan dan masukan dari berbagai lini, termasuk dari Bupati Tapteng”
“Terakhir, saya mengajak seluruh elemen terutama pemuda/ mahasiswa di Sumatera Utara agar mampu membangun narasi bijak dan pencerdasan kepada masyarakat di Sumatera Utara, agar tentunya Pemprov dan Pemda di Sumut fokus pada upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi persoalan.
Semua yang berpotensi menghambat pemberantasan kemiskinan tersebut harus dilawan, terutama perilaku korupsi yang kerap menjadi masalah utama” tutup Zikri.(SB/01/rel)